PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan - - - - persetujuan menteri yang menyelenggarakan - - urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran - - dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang - jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh - - - RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang - - sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - Perubahan Anggaran Dasar selain yang - - - - - -- memerlukan persetujuan menteri yang - - - - - - - menyelenggarakan urusan pemerintahan di - - - - bidang hukum dan hak asasi manusia - - - - - - - - dilaksanakan dengan tetap memperhatikan - - - - peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus - - - - dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
Appears in 2 contracts
Samples: Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan - - - - persetujuan menteri yang menyelenggarakan - - -- urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak - asasi manusia, kecuali perubahan anggaran - - - dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang - - jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh - - - - RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - - bagian dari jumlah seluruh saham yang telah - dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang - - - sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - -- Perubahan Anggaran Dasar selain yang - - - - - -- - - memerlukan persetujuan menteri yang - - - - - - - - menyelenggarakan urusan pemerintahan di - - - - -- bidang hukum dan hak asasi manusia - - - - - - - - - dilaksanakan dengan tetap memperhatikan - - - - -- peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - - Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus - - - - dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa - Indonesia.
Appears in 1 contract
Samples: Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan - - - - persetujuan menteri yang menyelenggarakan - - - urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak - asasi manusia, kecuali perubahan anggaran - - - dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang - - jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh - - - - RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - - bagian dari jumlah seluruh saham yang telah - dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang - - - sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - - Perubahan Anggaran Dasar selain yang - - - - - - -- memerlukan persetujuan menteri yang - - - - - - - - menyelenggarakan urusan pemerintahan di - - - - - bidang hukum dan hak asasi manusia - - - - - - - - - dilaksanakan dengan tetap memperhatikan - - - - - peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - - Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus - - - - - dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa - Indonesia.
Appears in 1 contract
Samples: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan - - - - persetujuan menteri yang menyelenggarakan - - urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran - - dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang - jangka waktu berdirinya, ditetapkan oleh - - - RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang - - sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. - - - - Perubahan Anggaran Dasar selain yang - - - - - -- memerlukan persetujuan menteri yang - - - - - - - menyelenggarakan urusan pemerintahan di - - - - bidang hukum dan hak asasi manusia - - - - - - - - dilaksanakan dengan tetap memperhatikan - - - - peraturan perundang-undangan yang berlaku. - - Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus - - - - dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
Appears in 1 contract