Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Klausul Contoh

Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah. Layanan kesehatan tunduk kepada peraturan pemerintah yang ekstensif serta perubahan perundang-undangan yang dinamis. Rumah sakit, dokter, perawat dan tenaga kesehatan Perseroan lainnya, tunduk kepada peraturan dan perundang- undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait perizinan, pemeriksaan fasilitas, dan kebijakan penggantian biaya. Otoritas pemerintah atau otoritas lainnya mungkin melaksanakan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Perseroan diwajibkan memiliki berbagai izin atau persetujuan dari regulator guna melaksanakan operasi Perseroan, termasuk, antara lain, izin perusahaan secara umum dan izin operasi rumah sakit. Pada bulan Januari 2020, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan No. 3 tahun 2020 mengenai Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (“Permenkes No. 3/2020”) yang mengatur persyaratan pendirian dan pengoperasian rumah sakit secara lebih terperinci berdasarkan klasifikasinya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu memperoleh berbagai izin wajib lainnya yang pada saat ini belum diperoleh dan sedang dalam proses atau berbagai izin yang perlu diperoleh di masa depan. Perseroan mungkin dikenakan sanksi yang timbul akibat kegagalan memperoleh izin yang diperlukan yang mana dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam memperoleh, mempertahankan atau memperbaharui izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya untuk menjalankan operasi Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Secara khusus, Perseroan tunduk kepada sejumlah peraturan pemerintah yang mempengaruhi jenis layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pasien. Setiap perubahan dalam peraturan yang berlaku, atau penerapan peraturan baru, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap ruang lingkup layanan yang ditawarkan Perseroan kepada pasien. Sebagai contoh, operasi Perseroan mungkin dipengaruhi oleh perubahan peraturan pemerintah sehubungan dengan komposisi tempat tidur rumah sakit yang diwajibkan bagi rumah sakit-rumah sakit Perseroan. Berdasarkan Permenkes No. 3/2020, rumah sakit swasta diwajibkan menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari total tempat tidur yang tersedia di suatu rumah sakit sebagai kelas III, Perseroan mungkin dapat dikenakan denda dan sanksi lainnya di masa depan apabi...