Definisi Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Xxxx beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. No. 8 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009. Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN.

Peraturan Pemerintah. (PP) No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan pada pasal 17 ayat (1) poin b manyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Peraturan Pemerintah. 27. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58. Jakarta: Sekretariat Negara; 2012.

Examples of Peraturan Pemerintah in a sentence

• Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“Perpu”) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

• Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

• Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

• Pendidikan : - Minimal SMA Sederajat; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 - D3 Administrasi; Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; - D3 Komputer; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; - S1 Komputer.

• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 8.

More Definitions of Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah. Kecuali jika diwajibkan lain oleh hukum yang berlaku, Ketentuan dan penyelesaian setiap Sengketa akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Bagian Georgia tanpa memperhatikan pertentangan prinsip-prinsip hukumnya. Undang-Undang Arbitrase Federal, undang-undang negara bagian Georgia, dan undang-undang federal AS yang berlaku, tanpa memperhatikan pilihan atau pertentangan ketentuan hukum, akan mengatur Ketentuan ini. Hukum asing tidak berlaku. Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional dan undang-undang apa pun yang berdasarkan Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) tidak berlaku pada Ketentuan ini. Dengan ini, Anda menyetujui yurisdiksi eksklusif pengadilan negara bagian dan federal yang berlokasi di Gwinnett County, Georgia, AS untuk menegakkan Ketentuan ini atau mengadili Sengketa lainnya. Kecuali diwajibkan lain oleh hukum yang berlaku, jika perjanjian arbitrase ternyata tidak berlaku terhadap Anda atau klaim Anda, Anda dan EQUIP setuju bahwa setiap proses peradilan (selain gugatan klaim kecil) akan dibawa ke pengadilan federal atau negara bagian di Gwinnett County, Georgia.

Peraturan Pemerintah. Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, senyatanya diproyeksikan sebagai penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang diperlukan dalam upaya peningkatan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah dengan berdasar pada prinsip otonomi daerah. Dalam Pasal 551 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah. Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah. (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Status Pegawai Menurut Pasal 56 UU No.13 Tahun 2003 xxxxx://xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/XX_00_0000.xxx Xxxxxx, R.L. & J.H. Xxxxxxx. (2006). Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia.

Peraturan Pemerintah. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penjabaran teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD akan berisikan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang bersifat makro serta merupakan perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Sebagai bentuk implementasi dari RKPD dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara, KUA merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

Peraturan Pemerintah. Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. Xxxxx, X., & Xxxxxxx, N. (2013). Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya). Bandung: Sinar Baru Algensindo Xxxxxxx, M., Lilinesia., Xxxxxx, M., & Xxxxxxxxxxx, X. (2021). The Culinary sector survival strategy to restore populist economy based on the creative industry during Covid-19 Pandemic. Management Research and Behavior Journal, Vol. 1(1), June, 7- 14. DOI: 10.29103/mrbj.v1i1.3784 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Viriany1, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx2, Xxxx Xxxxxxxxxxx Hensu3 1Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta Email:xxxxxxx@xx.xxxxx.xx.xx