Risiko Penerimaan Pembayaran Klausul Contoh

Risiko Penerimaan Pembayaran. Risiko penagihan yang utama dalam piutang usaha Perseroan terkait dengan kegagalan Pemerintah Indonesia, perusahaan asuransi kesehatan, serta nasabah korporasi dan badan penyelenggara jaminan sosial Indonesia untuk melakukan pembayaran penuh dan tepat waktu atas layanan yang telah diberikan Perseroan. Perseroan terekspos pada jumlah piutang usaha yang signifikan dari BPJS. Dalam hal pasien JKN, Perseroan menyampaikan tagihan kepada BPJS. Setelah penyerahan tagihan, petugas kasus akan melakukan pemeriksaan. Setelah memperoleh persetujuan dari petugas kasus, Perseroan pada umumnya menerima pembayaran dalam jangka waktu dua minggu. Meskipun demikian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan oleh petugas kasus tersebut pada umumnya berkisar antara satu hingga enam minggu, dan berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, berdasarkan pengalaman Perseroan, belakangan ini jangka waktu pemeriksaan menjadi semakin lama. Pada umumnya, Perseroan memberikan jangka waktu pembayaran antara 30-40 hari kepada perusahaan asuransi. Pasien pribadi yang datang sebagai pasien rawat jalan pada umumnya diwajibkan untuk membayar tagihan setelah pelayanan atau pengobatan telah diberikan pada saat kunjungan dan pasien rawat inap pada umumnya diwajibkan untuk membayar jaminan dan kemudian membayar sisa biaya pada saat dipulangkan. Perseroan terkena risiko bahwa pasien pribadi tidak dapat melakukan pembayaran penuh atas layanan dan pengobatan yang telah diterima. Juga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan asuransi kesehatan dan nasabah korporasi mungkin melakukan perubahan dalam kebijakan penggantian biaya dan rencana pertanggungan masing-masing di masa depan sehingga layanan yang diberikan Perseroan kepada pasien tidak lagi termasuk dalam pertanggungan. Secara hukum, Perseroan berkewajiban mengirimkan ambulans sebagai respons terhadap panggilan gawat darurat, terlepas apakah pasien tersebut mampu membayar jasa tersebut. Perseroan juga hanya diperbolehkan mengalihkan pasien gawat darurat yang tidak mampu ke rumah sakit pemerintah setelah Perseroan memastikan pasien dalam kondisi stabil. Perseroan, sebagaimana rumah sakit swasta lainnya yang menyediakan layanan gawat darurat, menghadapi risiko gagal bayar dari pasien yang tidak mampu membayar layanan tersebut. Selain itu, di masa lalu Perseroan telah menghadapi situasi gawat darurat ketika dokter gawat darurat Perseroan, berdasarkan kebijaksanaannya, memerintahkan tindakan atau prosedur tertentu yang kemudian ditol...