Xxxxx Xxxxx, Pembatalan dan Kebatalan Tanah Hak Atas Tanah, Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005, hlm. 1 Klausul Contoh

Xxxxx Xxxxx, Pembatalan dan Kebatalan Tanah Hak Atas Tanah, Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005, hlm. 1. 3 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx dan Zulkamaein Koto, Hukum Agraria Atas Keberadaan Bangunan Pada Ruang Atas Tanah, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.1 No.1 Juli-Desember 2015, hlm.12 sebagaimana yang telah tercantum dalam UUD 1945. Bagi subjek hukum untuk dapat memperoleh hak atas tanah, memerlukan adanya proses atau perbuatan hukum tertentu, misalnya waris, hibah, jual beli, dan sebagainya. Dalam hal memperolah hak atas tanah melalui transaksi jual beli, maka hal itu dilakukan di hadapan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) guna dilakukan peralihan beserta pendaftaran tanah di kantor pertanahan supaya kepastian hukum dapat tercapai, sebagimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria juga dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah terwujudnya tertib administrasi.4 UUPA tidak menjelaskan mengenai perolehan hak atas tanah dengan cara jual beli, hanya dalam pasal 26 UUPA yang menyinggung terkait jual beli hak atas tanah. Sebagaimana disebutkan bahwa Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.5 Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.6