Xxxxxxx Xxxxxxx, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, op. cit Klausul Contoh

Xxxxxxx Xxxxxxx, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, op. cit hlm 93. Baru jika kehendak atau niatan tersebut telah dinyatakan atau dengan satu dan cara lain diwujudnyatakan, suatu akibat hukum dapat ditimbulkan darinya.55 Berkaitan dengan pernyataan kehendak ini, pada dasarnya KUHPerdata tidak menyebutkan atau mengatur bentuk pernyataan kehendak, kecuali untuk perjanjian atau kontrak formal yang mensyaratkan kontrak harus dituangkan dalam bentuk tertentu (tertulis) seperti perjanjian perdamaian (dading).56 Persesuaian pernyataan kehendak melalui adanya penawaran dan penerimaan secara prinsip sudah menimbulkan kesepakatan, namun hal itu dapat dikatakan demikian dalam kondisi umum yaitu ketika para pihak bertatap muka langsung pada suatu tempat. Namun sehubungan dengan aktivitas perekonomian yang semakin maju, pernyataan kehendak juga berkembang, tawar menawar dilakukan dalam jarak jauh dengan berbagai macam perantara komunikasi misalnya pernyataan kehendak dari masing-masing pihak melalui alat elektronik. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan tentang kapan terjadinya perxxxxxxx, sebab perihal lahirnya perjanjian sangat penting untuk diketahui. Pentingnya penentuan terjadinya kesepakatan atau lahirnya perjanjian ini berkaitan dengan ajaran risiko dan kemungkinan diberlakukannya undang-undang 55 Ibid, hlm 94.

Xxxxxxx Xxxxxxx, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, op. cit hlm 103. Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (minderjarig) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (curatele). Mereka ini semua, tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan , dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan.62 Kriteria tentang orang-orang yang belum dewasa ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdata menyatakan, bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa. Secara contrario dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka:63 1) Telah berumur 21 tahun; 2) Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah.64 3) Dan orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada asasnya cakap untuk bertindak. Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika diat telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian juga, dapat

Xxxxxxx Xxxxxxx, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, op. cit hlm 107. dan kewajiban yang timbul dari perjanjian.71 Atau sederhananya yang dimaksud “suatu hal tertentu” ini adalah prestasi dari suatu perjanjian. Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah:72 1. Dapat ditentukan; 2. Dapat diperdagangkan (diperbolehkan); 3. Mungkin dilakukan; dan 4. Dapat dinilai dengan uang. Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari kreditor dan debitor, “hal tertentu” tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok dari perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut.73 Apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdata hendak menjelaskan, bahwa semua jenis periaktan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.74 Pada perikatan untuk untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah sesuatu yang telah