BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang
2021
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ......................................................................................
PERATURAN KEPALA BKD KABUPATEN PEMALANG NO : 050 / / 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPE- GAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.
DAFTAR ISI ...............................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ...............................................................
1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................
1.4. Sistematika Penulisan ........................................................
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU ...................
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Periode 2016-2021 …………
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang ..........................................................
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang .......................
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 .....
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......
BAB III TUJUAN DAN SASARAN ...............................................................
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah ..........
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang .............................................
BAB IV. RENCANA KERJA XXX XXXXXXXXX………………………………..
BAB IV PENUTUP ...................................................................................
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/ /2021
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
TENTANG :
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.
Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tindak lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang adapada Pemerintah Daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) sebagai perencanaan yang bersifat tahunan dengan mendasarkan pada RKPD sebagai salah satu pedomannya.
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumberdaya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.
Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :
1
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.
Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
RPJPN 2005-2025 mengamanatkan pencapaian visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 adalah Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945.
RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 saat ini memasuki tahap keempat periode tahun 2021-2025 dengan fokus pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.
Demikian pula dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahapan lima tahun keempat (tahun 2021-2025) dengan prioritas pembangunan daerah pada fokus :
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;
2
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:
1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
21. PeraturanBupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
1.3. Maksud dan Tujuan
Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2022, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2022 guna mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.3.1. Maksud
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2022 disusun dengan maksud untuk :
1) Memberikan acuan resmi bagi Badan Kepegawaian dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.
2) Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dalam menentukan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Menjadi media akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai penyelenggara Pemerintahan yang baik
4
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah :
a. Memasukan Program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2022.
b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintah di bidang Kepegawaian dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan hambatan.
c. Merumuskan indikator pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah selama satu tahun.
d. menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan serta Menjamin tercapainya sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
1.4. SistematikaPenulisan
Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Terdiri dari Latar Belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Menyajikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.;
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Menyajikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP
5
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Hasil Evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 rata-rata tingkat capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.1
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Pada BKD Kab. Pemalang
Tahun 2021
Sasaran Strategis | Prosentase Pelaksanaan | |
Target | Realisasi | |
1 | 3 | 5 |
1. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen kepegawaian yang handal | 100% | 100% |
2. Terwujudnya kondisi dan sarana kerja yang mendukung | 100% | 100% |
3. Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat | 100 % | 100% |
4. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur | 20,43% | 32,18% |
5. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sumber daya aparatur | 40,92% | 96,10% |
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 5,01% | 3,29% |
7. Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional melalui penataan atas dasar prestasi kerja dan sistem karier | 4,59% | 82,20% |
15% | 7,24% | |
8. Terwujudnya layanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan cepat, tepat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian | 100% | 119,9% |
JUMLAH | Rata-rata | 71,21 % |
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2021 di atas menyebutkan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata melebihi target kinerja dengan alasan :
1. Memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengupayakan realisasi kinerja di atas rata- rata target kinerja.
2. Penyesuaian penempatan dan jabatan belum berdasarkan formasi dan kualifikasi pendidikan sehinggan perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi PNS yang perlu disesuaikan sesuai dengan pendidikannya.
3. Banyaknya penawaran untuk mengikuti diklat juga kemauan dari PNS sendiri terutama untuk tenaga medis dan tenaga pendidik.
4. Banyaknya PNS yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan capaian kinerja yang kurang dari target dikarenakan belum optimalnya kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dari hasil evaluasi rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016- 2021, bahwa pada Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang mendapat alokasi aggaran Belanja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,- (dua belas milyar Sembilan ratus duapuluh dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,- (sebelas milyar limaratus delapan pulu sembilan juta enam ratus ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 89,69% dengan perincian :
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja atas Gaji dan Tunjangan PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 6.812.479.000,- (enam milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuhpuluh Sembilan ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 6.572.888.848,- (enam milyar limaratus tujuh puluh dua jua delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapn ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 96,48%.
2. Belanja Langsung
Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.
Pada tahun anggaran 2021, Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 6.109.716.000,- (enam milyar seratus Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 5.016.711.637,- (lima milyar enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 82,11%. Persentase capaian yang mencapai 82,11% tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Kepegawaian Daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Pemalang
Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang mengintegrasikan 24 jenis pelayanan di bidang kepegawaian yang terintegrasi pada layanan kepegawaian terintegrasi (SPINTER). Layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagai lembaga pengelola kepegawaian sebagai berikut :
1. Jabatan Struktural;
2. Jabatan fungsional;
3. Jabatan Pelaksana;
4. Kenaikan gaji berkala;
5. Kenaikan pangkat;
6. KInerja (SKP);
7. Aplikasi Kepegawaian;
8. Persuratan;
9. Absensi;
10. Penghargaan;
11. Karpeg,KPE,Karis/Karsu;
12. Cuti
13. LP2P/LHKPN;
14. Formasi;
15. Pemindahan;
16. SPPD/Legalisir;
17. Ijin Cerai;
18. Pensiun;
19. Disiplin;
20. Ujian Dinas/UKPPI;
21. Ijin/Tugas Belajar;
22. Ijin Gelar;
23. Diklat;
24. CPNS/Aduan/Gugatan
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* Kabupaten Pemalang
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
1 | Urusan Wajib | |||||||||
1.20 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | |||||||||
1.20.10 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||||||
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
0.00.00.00.00 (4.05..01.01) | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya jumlah surat yang tersampaikan (surat) | 38.500 | 7.793 | 8.000 | 7.621 | 95,26% | 8.000 | 23.414 | 61% |
0.00.00.00.00 (4.05..01.02) | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang tersedia (bulan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
4.05..01.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun | 105 | - | - | - | - | - | - | 0% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05..01.04) | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS | Terlaksananya jumlah pasien yang terlayani dengan baik (orang) | 4.795 | 2.014 | 1.050 | 1.411 | 134,38% | 760 | 4.185 | 87% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.06) | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terlaksananya jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik (unit) | 127 | 23 | 24 | 24 | 100% | 29 | 76 | 60% |
4.05..01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu (laporan) | 36 | - | - | - | - | 12 | 12 | 33% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.08) | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Terlaksananya jumlah ruangan yang dibersihkan dengan baik (bulan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.01.09) | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki (kali) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.10) | Penyediaan alat tulis kantor | Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang tersedia (paket) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.11) | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terlaksananya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (paket) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.12) | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia (paket) | 10 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 60% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.01.13) | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit) | 108 | 45 | 22 | 22 | 100% | 9 | 76 | 70% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.14) | Penyediaan peralatan rumah tangga | Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan (paket) | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 60% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.15) | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan (bulan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.17) | Penyediaan makanan dan minuman | Terlaksananya jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan (bulan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.01.18) | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri (bulan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
4.05.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnay sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
4.05.02.05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya sarana mobilitas untuk operasional kegiatan pada BKD | 18 | - | 6 | 6 | - | 5 | 11 | 61% |
4.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (unit) | 15 | - | - | - | - | 3 | 3 | 20% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realxxxxx Xxxxxxx Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun | 9 | - | - | - | - | - | - | 0% |
4.05.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang terpenuhi (unit) | 8 | - | - | - | - | 5 | 5 | 63% |
4.05.02.11 | Pengadaan komputer dan perlengkapannya | Jumlah komputer dn perlengkapannya yang dapat terpenuhi (jenis) | 9 | - | - | - | - | 5 | 5 | 56% |
4.05.02.12 | Pengadaan alat-alat elektronik | Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia | 12 | - | - | - | - | - | - | 0% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.02.14 | Xxxxadaan lemari besi dan felling cabinet | Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia (unit) | 28 | - | - | - | - | 5 | 5 | 18% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.22) | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya perbaikan gedung kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
4.05.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara selama 1 tahun | 81 | - | - | - | - | 30 | 30 | 37% |
0.00.00.00.00 (4.05.01.26) | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor (bulan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun | 36 | - | - | - | - | - | - | 0% |
0.00.00.00.00 (4.05.02.29) | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terlaksananya jumlah mebeleur yang terpelihara secara rutin | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
4.05.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya | Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan | 36 | - | - | - | - | 12 | 12 | 33% |
4.05.02.31 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik | Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan | 36 | - | - | - | - | - | - | 0% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.02.33 | Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan felling cabinet | Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang membutuhkan pemeliharaan | 36 | - | - | - | - | - | - | 0% |
4.05.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
4.05.03.01 | Pengadaan mesin/kartu absensi | Terlaksananya pengelolaan absensi PNS | 525 | - | - | - | - | - | - | 0% |
4.05.03.02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi | 195 | - | - | - | - | - | - | 0% |
4.05.04 | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | Terwujudnya fasilitasi pindah/purna tugas PNS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.04.03) | Pemindahan tugas PNS | Terselesaikannya jumlah SPT PNS (SK) | 775 | 709 | 5.000 | 4.265 | 85,30% | 500 | 5.474 | 706% |
4.05.05 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
4.05.05.02 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta sosialiasi peraturan perundang- undangan (orang) | 195 | - | - | - | - | 65 | 65 | 33% |
4.05.05.04 | Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD | Terlaksananya pelatihan teknis/bimtek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD | 7 | - | 3 | 3 | 100% | 2 | 5 | 71% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
0.00.00.00.00 (4.05.06.01) | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) | Terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku) | 50 | 10 | 10 | 10 | 100% | 12 | 32 | 64% |
0.00.00.00.00 (4.05.06.03) | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Terselesaikannya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran (buku) | 50 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 30 | 60% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.06.04) | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Terselesaikannya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (buku) | 50 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 30 | 60% |
0.00.00.00.00 (4.05.06.09) | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Terlaksananya monev dan laporan perkembangan kegiatan SKPD (bulan) | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
4.05.09 | Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD | Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
0.00.00.00.00 (4.05.09.02) | Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (buku) | 250 | 50 | 70 | 70 | 100,00% | 50 | 170 | 68% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.16 | Program peningkatan kualitas sumberdaya aparatur | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 40% | 60% | 20% | 80% | 80% | ||
0.00.00.00.00 (4.05.16.01) | Pendidikan dan pelatihan prajabatan untuk para calon PNS | Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang/koordinasi) | 469 | 1 | 4 | 3 | 75,00% | 6 | 10 | 2% |
0.00.00.00.00 (4.05.16.02) | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat struktural) | Terkirimnya pejabat struktural mengikuti diklatpim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang) | 150 | 45 | 32 | 32 | 100,00% | 24 | 101 | 67% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.16.03) | Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas pokok dan fungsi bagi PNS | Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang) | 540 | 97 | 66 | 93 | 140,91% | 68 | 258 | 48% |
0.00.00.00.00 (4.05.16.04) | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS | Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kabupaten Pemalang (orang) | 540 | 87 | 245 | 210 | 85,71% | 32 | 329 | 61% |
0.00.00.00.00 (4.05.16.05) | Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar (Seleksi dan penetapan tugas belajar serta ijin belajar bagi PNS) | Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang) | 598 | 5 | 2 | 1 | 50,00% | 8 | 14 | 2% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.16.06) | Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah | Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme PNS.(orang) | 960 | 212 | 160 | 160 | 100,00% | 80 | 452 | 47% |
4.05.16.07 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS | Terselenggaranya diklat Prajabatan bagi sejumlah calon PNS di daerah | 300 | - | - | - | 116 | 116 | 39% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.16.08) | Penyelenggaraan diklat fungsional di daerah | Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah PNS. (orang) | 800 | 577 | 120 | 120 | 100,00% | 40 | 737 | 92% |
4.05.16.10 | Fasilitasi Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah | Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah | 800 | - | - | - | - | 120 | 120 | 15% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Terselesaikannya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS (orang) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100% |
0.00.00.00.00 | Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan Praja IPDN | Tercapainya kegiatan penerimaan calon Praja IPDN di daerah (kegiatan) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100% |
4.05.17 | Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian | Terwujudnya pengembangan manajemen kepegawaian | 100% | 40% | 60% | 20% | 80% | 80% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.17.01) | Penyusunan rencana pembinaan karier PNS (Penyusunan database karier ASN) | Terselesaikannya pemetaan / master plan penataan pembinaan PNS Kabupaten Pemalang (orang/kegiatan) | 600 | 3 | 60 | 60 | 100,00% | 75 | 138 | 23% |
0.00.00.00.00 (4.05.17.02) | Seleksi penerimaan calon PNS (seleksi penerimaan ASN) | Terlaksananya hasil tes dan daftar nominatif pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang) | 4.000 | 137 | 5.248 | 123 | 2,34% | 7.000 | 7.260 | 182% |
0.00.00.00.00 (4.05.17.03) | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS | Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK) | 28.318 | 6.576 | 7.084 | 6.761 | 95,44% | 6.500 | 19.837 | 70% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.17.04) | Pembangunan/pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah | Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS) | 63.000 | 37.080 | 25.183 | 133.718 | 530,99% | 26.602 | 197.400 | 313% |
4.05.17.05 | Pelaksanaan kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas | Terselenggaranya kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Pengawas (kali) | 234 | - | 52 | 830 | - | 12 | 842 | 360% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.17.06) | Pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi jabatan (Pelaksanaan kegiatan pengangkatan/perpindahan dalam/dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan jabatan fungsional tertentu) | Terselesaikannya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pensiun / dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat struktural, pengangkatan kepala sekolah, penyesuaian (inpasing) jabatan fungsional guru. (orang/PNS) | 3.200 | 336 | 1.000 | 812 | 81,20% | 750 | 1.898 | 59% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.17.07) | Penyusunan formasi ASN | Terlaksananya jumlah kebutuhan alokasi formasi PNS dan pemenuhan jabatan fungsional tertentu (buku) | 90 | 25 | 20 | 20 | 100,00% | 20 | 65 | 72% |
0.00.00.00.00 (4.05.17.08) | Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Pengisian, dan Pelantikan Formasi Jabatan (Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah) | Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik sebanyak dan pejabat fungsional yang diangkat dan dinaikkan jabatannya (kali) | 600 | 536 | 700 | 1.127 | 161,00% | 7 | 1.670 | 106% |
4.05.17.09 | Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi jabatn fungsional tertentu | Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu | 38 | - | 2 | 3 | 150,00% | 3 | 6 | 16% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.17.10) | Pengangkatan CPNS Menjadi PNS dan sumpah janji PNS | Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS | 120 | 735 | - | - | - | 126 | 861 | 718% |
0.00.00.00.00 (4.05.17.11) | Pemulangan pegawai yang pensiun (Penyelesaian proses pensiun PNS) | Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS purna tugas yang memperoleh tali asih (SK / Orang) | 2.195 | 383 | 440 | 462 | 105,00% | 486 | 1.331 | 61% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.17.12 | Pembinaan pegawai BLUD | Jumlah fasilitasi perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan pegawai BLUD | 80 | - | - | - | - | - | - | 0% |
4.05.17.13 | Fasilitasi dan pembinaan jabatan pelaksana | Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 33% |
4.05.17.14 | Perlindungan ASN | Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan dan bantuan hukum bagi ASN | 12 | - | - | - | - | 3 | 3 | 25% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.18 | Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur | Meningkatnya Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur | 100% | 40% | - | 60% | - | 20% | 80% | 80% |
0.00.00.00.00 (4.05.18.01) | Pemberian penghargaan bagi PNS | Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam) | 475 | 165 | 110 | 157 | 142,73% | 100 | 422 | 89% |
0.00.00.00.00 (4.05.18.02) | Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Terselesaikannnya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK Hukuman Disiplin (SK) | 50 | 14 | 14 | 12 | 85,71% | 10 | 36 | 72% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
4.05.18.03 | Pengelolaan penilaian kinerja PNS | Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS | 49.224 | - | 10.770 | 10.776 | - | 11.000 | 21.776 | 44% |
0.00.00.00.00 (4.05.18.04) | Inspeksi Disiplin Aparatur (Pembinaan, Monitoringdan evaluasi disiplin aparatur) | Terlaksananya penegakan disiplin aparatur melalui pembinaan dan inspeksi pada tiap Satuan Kerja di Pemda Kab. Pemalang (satker) | 300 | 125 | 65 | 96 | 147,69% | 60 | 281 | 94% |
0.00.00.00.00 (4.05.18.05) | Penyelesaian izin perceraian PNS | Terselesaikannya jumlah surat ijin / surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat) | 100 | 40 | 40 | 21 | 52,50% | 20 | 81 | 81% |
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | Target program dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan | |||
Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2) | Realisasi Xxxxx XXXXXxxxx 2020(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
0.00.00.00.00 (4.05.18.06) | Fasilitasi dan kelengkapan Urusan Kepegawaian | Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu,taspen,Konversi NIP, dan LP2P (kartu) | 20.925 | - | 4.725 | 11.818 | 250,12% | 5.450 | 17.268 | 83% |
4.05.18.07 | Fasilitasi Organisasi Profesi ASN | 15 | - | - | - | - | 3 | 3 | 20% | |
4.05.18.08 | Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yng mengirimkan formulir LHKPN | 126 | - | - | - | - | 42 | 42 | 33% |
Perkiraan Realisasi Capaian Target | ||||||
Renstra SKPD s/d tahun berjalan | ||||||
Target Kinerja | Target program | |||||
Kabupaten PemalangKode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 | dan kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD tahun n) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Unsur penunjang urusan pemerintahan | |||||
5.03 | Kepegawaian | |||||
5.03.04 | Badan Kepegawaian Daerah | 89.71 | ||||
5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 79.77 | ||||
5.03.01.2..01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun | 5 | 5 | 100 | 60.87 |
5.03.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun | 1 | 1 | 100 | 88.50 |
5.03.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan yang tersusun | 3 | 3 | 100 | 73.50 |
5.03.01.2.01.04 | Koordinasi dan penyusunan DPA -SKPD | Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun | 1 | 1 | 100 | 100.00 |
5.03.01.2.01.05 | Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan yang tersusun | 3 | 3 | 100 | 100.00 |
5.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | 10 | 10 | 100 | 99.22 |
5.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah kinerja perangkat daerah yang di evaluasi | 6 | 6 | 100 | 128.65 |
5.03.01.2.02 | Admnistrasi Keuangan perangkat Daerah | 96.52 | ||||
5.03.01.2.02.01 | penyediaan gaji dan tunnjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia | 12 | 12 | 100 | 96.52 |
5.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun | - | - | - | - |
5.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun | - | - | - | - |
5.03.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun | - | - | - | - |
5.03.01.2.03 | Admministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - |
5.03.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan penyuusnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun | - | - | - | - |
5.03.01.2.05 | Admisnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 97.53 | ||||
5.03.01.2.05.04 | Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan | - | - | - | - |
5.03.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan | - | - | - | - |
5.03.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiuan | jumlah pegawai yang pensiun | - | - | - | - |
5.03.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | jumlah ASN yang dipindahtugaskan | - | - | - | - |
5.03.01.2.05.10 | Sosialisasi peraturan perundngan-undangan | jumlah penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | - | - | - | 97.53 |
5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90.33 | ||||
5.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan | 12 | 12 | 100 | 83.15 |
5.03.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 4 | 4 | 100 | 99.21 |
5.03.01.2.06.03 | Penyediaan Peraltan Rumah Tangga | jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli | 25 | 25 | 100 | 95.05 |
5.03.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistik kantor | jenis bahan logistik kantor yang dibeli | 80 | 80 | 100 | 86.80 |
5.03.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan | jenis barang yang dicetak dan digandakan | 5 | 5 | 100 | 75.38 |
5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan bacaaan dan peraturan perundang- undangan | jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli | 5 | 5 | 100 | 99.02 |
5.03.01.2.06.07 | Penyediaan bahan/material | jumlah bahan material yang dibeli | 60 | 60 | 100 | 99.31 |
5.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 15 | 15 | 100 | 85.79 |
5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti | 150 | 150 | 100 | 94.41 |
5.03.01.2.06.10 | Penatausahaan arsip dinammis pada SKPD | Jumlah dan jenis arsip dinamis yang didata | 4 | 4 | 100 | 54.20 |
5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84.39 | ||||
5.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | jumlah dan jenis mebel yang dibeli | - | - | - | - |
5.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli | 3 | 3 | 100 | 89.51 |
5.03.01.2.07.07 | Pengadaan aset tetap lainnya | jumlah buku yang dibeli | 5 | 5 | 100 | 68.09 |
5.03.01.2.07.10 | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi | 2 | 2 | 100 | 54.66 |
5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90.88 | ||||
5.03.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah surat masuk dan surat keluar, materai dan pengiriman dokumen | 7,500 | 7,500 | 96 | 23.34 |
5.03.01.2.08.02 | penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan | 3 | 3 | 100 | 86.09 |
5.03.01.2.08.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan | 150 | 150 | 100 | 96.61 |
5.03.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan | 20 | 20 | 100 | 100.00 |
5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85.78 | ||||
5.03.01.2.09.01 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | jasa dan jummlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan | 78 | 78 | 100 | 84.97 |
5.03.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional | 30 | 30 | 100 | 99.31 |
5.03.01.2.09.03 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar | jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar | 20 | 20 | 100 | 55.96 |
5.03.01.2.09.05 | Pemeliharaan mebel | jumlah dan jenis mebel yang dipelihara | 20 | 20 | 100 | 71.60 |
5.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | jenis peralatan dan mesin yang dipelihara | 15 | 15 | 100 | 88.74 |
5.03.01.2.09.08 | Pemeliharaan aset tak berwujud | jenis aset tak berwujud yang dipelihara | - | - | ||
5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 3 | 3 | 100 | 96.61 |
5.03.02.2.01 | Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | 91.89 | ||||
5.03.02.2.01.01 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.01.02 | Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | jumlah dokumen ABK, formasi ASN, dan usulan kebutuhan formasi | 1 | 1 | 100 | 90.50 |
5.03.02.2.01.03 | Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK | jumlah fasilitasi pengadaan PNS dan PPK | 2 | 2 | 100 | 93.45 |
5.03.02.2.01.04 | Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN | jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.01.05 | Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN | jumlah dokumen kebijakann pemberhentian | 2 | 2 | - | - |
5.03.02.2.01.06 | Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian | jumlah dokumen administrasi pemberhentian | 400 | 400 | 41 | 91.42 |
5.03.02.2.01.07 | evaluasi pemberhentian ASN | Jumlah kegiatan evaluasi | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi lembaga profesi ASN | jumlah fasilitasi lembaga profesi | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.01.10 | Pengelolaan sistem informasi kepegawaian | jumlah sistem informasi yang dikelola | 1/30/4000/5000 | 1/30/4000/5000 | 100/100/100/100 | 91.24 |
5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan data kepegawaian | jumlah dokumen elektronik/jumlah ID card dan kartu pegawai/jumlah kegiatan perhitungan TPP/jumlah tata naskah kepegawaian | 5000/400/9/5000 | 5000/400/9/5000 | 155,02/107/100/100 | 88.07 |
5.03.02.2.01.12 | Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian | jumlah buku ASN yang disusun dalam angka/jumlah evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian | 75/1 | 75/1 | 100/100 | 93.02 |
5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | 56.23 | ||||
5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | jumlah PNS yang dimutasi | 500 | 500 | 125 | 70.37 |
5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan kenaikan pangkat ASN | jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan | 1200/4800 | 1200/4800 | 180,25/58,79 | 99.59 |
5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan promosi ASN | Jumlah PNS yang promosi | 150 | 150 | 381 | 46.55 |
5.03.02.2.03 | Pengembangan kompetensi ASN | 95.21 | ||||
5.03.02.2.03.01 | Peningkatan kapasitas kinerja ASN | Jumlah dokumen AKPK/jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan ujian dinas | 1/200 | 1/200 | 100/102 | 92.98 |
5.03.02.2.03.02 | Pengelolaan assesment center | Jumlah PNS yang mengikuti assesment | 400 | 400 | - | 28.12 |
5.03.02.2.03.03 | Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN | Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN | - | - | - | - |
5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN | jumlah pns yang mengikuti pendidikan lanjutan ijin belajar/jumlah pns yang mengikutipendidikan lanjutan tugas belajar | 150/3 | 150/3 | 92/166,7 | 96.51 |
5.03.02.2.03.05 | Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat | jumlah dokumen kerjasama/jumlah PNS yang mengikuti pelatihan | 3/120 | 3/120 | 100/100 | 97.92 |
5.03.02.2.03.06 | Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN | jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan asn | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.03.07 | Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan | jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi ASN | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.03.08 | penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional | jumlah dokumen penyusnan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.03.09 | Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan dikklat jabatan fungsional | jumlah dokumen kerjasama dan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional | 4 | 4 | - | - |
5.03.02.2.03.10 | Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN | jumlah PNS yang difasilitasi serrtifikasi jabatan fungsional | 10 | 10 | - | - |
5.03.02.2.03.11 | Evaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional | Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatn fungsional | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.03.12 | Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN | jumlah kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.03.13 | Pembinaan jabatan fungsional ASN | jumlah kegiatan pembinaan fungsional ASN | 2 | 2 | - | - |
5.03.02.2.03.14 | Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional | Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional | 2 | 2 | - | - |
5.03.02.2.03.15 | evaluasi pengembangan jabatan fungsional | jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 90.38 | ||||
5.03.02.2.04.01 | Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja | 13 | 13 | 100 | 99.92 |
5.03.02.2.04.03 | Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur | jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.04.04 | Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai | jumlah PNS yang terlayani dan jumlah PNS yang mendapat penghargaan | 3/1000 | 3/1000 | 100/125,3 | 90.93 |
5.03.02.2.04.05 | Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai | jumlah tanda jasa yang disusulkan | 50 | 50 | 100 | 88.53 |
5.03.02.2.04.06 | Evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur | jumlah dokumen evaluasi pemeberian peghargaan dan tanda jasa | 1 | 1 | - | - |
5.03.02.2.04.07 | Pembinaan disiplin ASN | jumlah kegiatan pembinaan disiplin | 30 | 30 | 100 | 94.66 |
5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin | 12 | 12 | 258 | 75.18 |
5.03.02.2.04.09 | Pelayanan proses izin perceraian pegawai | Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian | 20 | 20 | 95 | 85.05 |
5.03.02.2.04.10 | Evaluasi diisplin ASN | jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN | 1 | 1 | - | - |
Berdasarkan tabel di atas, Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2021 termasuk baik, mengingat banyak capaian realisasi kinerja mencapai 100%, dan ada beberapa kegiatan yang pencapaiannya diatasnya. Berikut adalah kegiatan yang pencapaiannya di atas 100% dan beberapa yang di bawah 85%.
Tabel. 2.3
Kegiatan Tahun 2021 dengan Pencapaian Kinerja Kurang dari 85 %
No | Nama Kegiatan | Penjelasan | Prosentase Realisasi Anggaran |
1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Karena pada pos Narasumber tidak di realisasikan | 60,87 |
2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Efisiensi pada makan minum rapat | 73,50 |
3. | Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD | Karena ada penundaan pembelian roll opec dikarenakan tempat belum tersedia | 54,20 |
4. | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Adanya Efisiensi pembelian alat-alat listrik | 83,15 |
5. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan | Karena ada beberapa barang ceatakan yang tidak direalisasikan | 75,38 |
6. | Pengadaan aset tetap lainnya | Belum adanya buku buku baru yang memuat tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kepegawaian sehingga pembelian ditunda | 68,09 |
7. | Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Penundaan pengadaan sarpras dikarenakan pembangunan gedung BKD belum selesai | 54,66 |
8. | Penyediaan jasa surat menyurat | surat menyurat dimasa pandemi lebih banyak dilakukan di TNDE | 23,34 |
9. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Efisiensi pada pemeliharaan kendaraan dinas | 84,97 |
10. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar | Efisiensi pemeliharaan alat-alat berat karena tidak ada kerusakan yan gmenimbulkan biaya banyak | 55,96 |
11. | Pemeliharaan mebel | Efisiensi pada pemeliharaan mebel dikarenakan mebel yang perlu di perbaiki hanya sedikit | 71,60 |
12. | Pengelolaan Mutasi ASN | Pelaksanaan kegiatan dilaksaksanakan pada akhir tahun 2021, Kegiatan pelaporan JPT ke pemerintah dilakukan pada awal tahu 2022, Penyelesaian administrasi mutasi pejabat promosi dilakukan pada awal tahun 2022 | 70,37 |
13. | Pengelolaan promosi ASN | Terjadi penghematan karena biaya assesment perorangan pada kegiatan pengisian JPT mengalami penurunan yang semula Rp. 6.000.000, -/orang menjadi Rp. 4.000.000,-/orang | 46,55 |
14. | Pengelolaan assesment center | Karena pandemi sehingga pelaksanaan assesment tidak dilakasnakan, Perbub pola karier disahkan akhir tahun, standar kompetensi jabatan belum ditetapkan | 28,12 |
15. | Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN | Adanya PPKM menjadikan kegiatan pemantauan disiplin ke lapangan (sidak) menjadi berkurang | 75,18 |
16. | Pelayanan proses izin perceraian pegawai | karena terjadi pengurangan volume dinas dalam daerah pada massa PPKM dan komunikasi/koordinasi dilakukan via telepon/media sosial | 85,05 |
Secara ringkas rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel. 2.4
Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja BKD Kabupaten Pemalang
Tahun 2021
No. | Uraian | Anggaran ( Rp. ) | Realisasi ( Rp. ) | % |
I | BELANJA | |||
Belanja Operasi | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 89,69 | |
Belanja Pegawai | 6.812.479.000 | 6.572.888.848 | 96,48 | |
Belanja Barang dan Jasa | 6.109.716.000 | 5.016.711.637 | 82,11 | |
Belanja Modal | 351.154.500 | 311.012.600 | 88,57 |
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaga Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang merupakan :
1. Unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dipimpin oleh kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Dearah Kabupaten Pemalang terdiri dari :
a. Kepala Badan Kepegawaian Daearah
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidan Jabatan dan Penilaian Kinerja, terdiri dari :
1) Sub Koordinator Jabatan;
2) Sub Koordinator Penilaian Kinerja dan Kepangkatan;
3) Sub Koordinator Data dan Informasi;
d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari :
1) Sub Koordinator Xxxxxxx dan Pemindahan;
2) Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberhentian;
3) Sub Koordinator Status dan Penghargaan.
e. Bidang Pengembangan Aparatur, terdiri dari :
1) Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi;
2) Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan.
f. UPTB
g. Kelompok Jabatan Fungsional
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah menjalankan 63 kegiatan yang dijabarkan dalam tabel sebagi berikut:
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. | Terlaksananya jumlah surat yang tersampaikan (surat) | - | - | 8000 surat | 8000 surat | 7500 surat | 7500 surat | 8251 surat | 1734 surat | 8116 surat | 7500 surat | 8800 surat | |
2 | Terlaksananya pemenuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang tersedia (bulan) | - | - | 12 bulan (3 jenis) | 12 bulan (3 jenis) | 12 bulan (3 jenis) | 12 bulan (3 jenis) | 12 bulan (3 jenis) | 6 bulan (3 jenis) | 12 bulan (3 jenis) | 12 bulan (3 jenis) | 12 bulan (3 jenis) | |
3 | Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan | - | - | - | - | - | |
4 | Terlaksananya jumlah pasien yang terlayani dengan baik (orang) | - | - | 760 orang | 700 orang | 1000 orang | 1000 orang | 1359 orang | 273 orang | 795 orang | 1000 orang | 1850 orang |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
5 | Terlaksananya jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik (unit) | - | - | 29 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 36 unit | 38 unit | 30 unit | 24 unit | |
6 | Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu | - | - | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 10 laporan | 12 laporan | 12 laporan | |
7 | Terlaksananya jumlah kantor yang dibersihkan dengan baik (unit) | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
8 | Terpenuhinya peralatan kerja yang diperbaiki (kali) | - | - | 12 kali / unit | 12 kali / unit | 12 kali / unit | 12 kali / unit | 12 kali / unit | 6 kali/ unit | 12 kali / unit | 12 kali / unit | 12 kali / unit | |
9 | Terpenuhinya jumlah alat tulis kantor yang tersedia (paket) | - | - | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | |
10 | Terlaksananya pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (paket) | - | - | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
11 | Terpenuhinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia (paket) | - | - | 2 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 2 paket | 1 paket | 2 paket | 1 paket | 1 paket | |
12 | Terpenuhinya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit) | - | - | 9 unit | 4 unit | 7 unit | 7 unit | 9 unit | 4 unit | 6 unit | 7 unit | 12 unit | |
13 | Terpenuhinya jumlah peralatan rumah tangga yang dapat disediakan (paket) | - | - | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | |
14 | Terpenuhinya jumlah buku dan bacaan yang dapat disediakan (bulan) | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
15 | Terlaksananya jumlah makanan dan minuman yang dapat disediakan (jenis) | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
16 | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat dihadiri (kali) | - | - | 192 x keg. | 144 x keg. | 130 x keg. | 130 kali | 213 x keg. | 144 x keg | 160 x keg. | 130 x keg. | 160 x keg. |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
17 | Tersedianya sarana mobilitas operasional kegiatan pada BKD | 5 unit | 2 unit | 3 unit | 3 unit | 5 unit | - | 2 unit | 3 unit | 4 unit | |||
18 | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia | - | - | 3 unit | 4 unit | 6 unit | 6 jenis | 3 unit | 2 unit | - | 6 unit | 6 unit | |
19 | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi selama 1 tahun | - | - | - | - | 3 jenis | 3 jenis | - | - | - | 3 unit | 3 unit | |
20 | Terpenuhinya jumlah mebelair yang tersedia | - | - | 5 unit | 5 unit | 2 jenis | 2 jenis | 5 unit | 2 unit | 2 jenis | 2 unit | 2 jenis | |
21 | Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi | - | - | 5 unit | 9 unit | 3 jenis | 3 jenis | 5 unit | 4 unit | 5 jenis | 3 jenis | 3 jenis | |
22 | Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia | - | - | - | - | 4 unit | 4 unit | - | - | 2 jenis | 4 unit | 4 unit | |
23 | Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia | - | - | 5 unit | 5 unit | 10 unit | 10 unit | 5 unit | 5 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
24 | Terlaksananya perbaikan gedung kantor (unit) | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
27 | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun | - | - | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | 36 unit | 30 unit | 30 unit | 30 unit | |
28 | Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
29 | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 1 tahun | - | - | - | - | 12 bulan | - | - | - | 12 bulan | - | ||
30 | Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair (bulan) | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
31 | Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkanpemeliharaan | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | |
32 | Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan | - | - | - | 12 bulan | - |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
33 | Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang membutuhkan pemeliharaan | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan | - | - | - | 12 bulan | - | |
34 | Terlaksananya pengelolaan absensi PNS | - | - | - | - | 175 satker | 175 satker | - | - | - | 175 satker | - | |
35 | Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi | - | - | - | - | 65 stel | 65 stel | - | - | - | 65 stel | - | |
- | - | ||||||||||||
36 | Terselesaikannya jumlah SPT PNS (SK) | - | - | 500 SK | 400 SK | 150 SK | 150 SK | 884 SK | 644 SK | 400 SK | 150 SK | 170SK | |
- | - |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
37 | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan | - | - | 65 peserta | 65 peserta | 65 peserta | 65 peserta | 65 peserta | - | 65 peserta | 65 peserta | 65 peserta | |
38 | Terlaksananya pelatihan teknis/bintek/workshop pelaksanaan tupoksi SKPD | - | - | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | - | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | |
39 | Terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (buku) | - | - | 12 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 12 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | |
40 | Terselesaikannya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran (buku) | - | - | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | - | 10 buku | 10 buku | 10 buku | |
41 | Terselesaikannya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (buku) | - | - | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | 5 buku | 10 buku | 10 buku | 10 buku | |
42 | Terlaksananya monev dan laporan perkembangan kegiatan SKPD (bulan) | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
- | - | ||||||||||||
43 | Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (buku) | - | - | 50 buku | 50 buku | 50 buku | 50 buku | 50 buku | 15 buku | 50 buku | 50 buku | 50 buku | |
44 | Terkirimnya CPNS guna mengikuti prajabatan sebagai syarat pengangkatan PNS (orang) | - | - | 6 orang | 247 orang | 100 orang | 100 orang | 6 orang | - | 247 orang | 100 orang | 120 orang | |
45 | Terkirimnya pejabat struktural mengikuti diklatpim II, III, IV sesuai jenjang jabatannya (orang) | - | - | 24 orang | 21 orang | 30 orang | 30 orang | 24 orang | 35 orang | 21 orang | 30 orang | 30 orang | |
46 | Terkirimnya PNS guna mengikuti diklat teknis sesuai kompetensinya (orang) | - | - | 68 orang | 25 orang | 120 orang | 120 orang | 88 orang | 58 orang | 25 orang | 120 orang | 120 orang | |
47 | Terlaksananya pengiriman diklat fungsional bagi PNS daerah Kabupaten Pemalang (orang) | - | - | 32 orang | 15 orang | 120 orang | 120 orang | 37 orang | 14 orang | 15 orang | 120 orang | 120 orang | |
- | - |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
48 | Tercapainya penetapan untuk mengikuti tugas belajar dan surat ijin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar bagi PNS daerah (orang) | - | - | 8 orang | 8 orang | 150 orang | 150 orang | 8 orang | 5 orang | 8 orang | 150 orang | 150 orang | |
49 | Terselenggaranya diklat teknis dan kepemimpinan guna peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme PNS.(orang) | - | - | 80 orang | 367 orang | 200 orang | 200 orang | 80 orang | 334 orang | 367 orang | 200 orang | 200 orang | |
50 | Terselenggaranya diklat prajabatan bagi CPNS di daerah sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS (orang) | - | - | 116 orang | 120 orang | 60 orang | 60 orang | 116 orang | - | 120 orang | 60 orang | 60 orang | |
51 | Tercapainya penyelenggaraan diklat fungsional yang menunjang kompetensi, profesional bagi PNS, Ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah PNS | - | - | 40 orang | 10 keg. | 160 orang | 160 orang | 40 orang | - | 10 keg. | 160 orang | 160 orang |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
52 | Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah | - | - | 120 orang | 175 orang | 250 orang | 250 orang | 71 orang | 119 orang | 175 orang | 250 orang | 100 orang | |
53 | Terselesaikannya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS (orang) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Tercapainya kegiatan penerimaan calon Praja IPDN di daerah (kegiatan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Terselesaikannya pemetaan / master plan penataan pembinaan PNS Kabupaten Pemalang (buah / kegiatan) | - | - | 75 orang | 1 keg. | 150 orang | 75 orang | - | 1 keg. | 150 orang | - | ||
56 | Terlaksananya hasil tes dan daftar nominatif pengangkatan CPNS dan penetapan NIP (orang) | - | - | 7.000 orang | 6.000 orang | 1000 orang | 1000 orang | 6.556 orang | 1130 orang | 6.000 orang | 1000 orang | 1000 orang |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
57 | Terselesaikannya jumlah surat keputusan PNS dan SPTKG (SK) | - | - | 6.500 SK | 6,500 SK | 6610 SK | 7110 SK | 6.443 SK | 3898 SK | 6,500 SK | 6610 SK | 28199 SK | |
58 | Terselesaikannya pengelolaan data base dan informasi kepegawaian serta berkas arsip PNS, tenaga honorer dan penyusunan buku profil kepegawaian (orang/PNS) | - | - | 12.432 data PNS,14.0 03 e-file, 175 buku profil | 10.312 data PNS, 15.000 e- file, 75 buku profil | 13.200 data PNS | 13.200 data PNS | 18.208 data PNS,41.4 81 e-file, 175 buku profil | 5.768 Data PNS 8303 e-file - | 10.312 data PNS, 15.000 e- file, 75 buku profil | 13.200 data PNS | 13.200 data PNS | |
59 | Terselenggaranya kegiatan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan pengawas | - | - | 12 kali | 14 kali | 70 orang | 80 orang | 10 kali | 4 kali | 14 kali | 70 orang | 70 orang | |
60 | Terselesaikannya usulan calon pejabat yang dipertimbangkan mengisi kekosongan yang pensiun / dimutasi dan pelaksanaan SOTK, kenaikan pangkat pejabat struktural, pengangkatan kepala sekolah, | - | - | 750 orang | 400 orang | 1000 orang | 1000 orang | 893 orang | 539 orang | 400 orang | 1000 orang | 1000 orang |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
penyesuaian (inpasing) jabatan fungsional guru. (orang/PNS) | |||||||||||||
61 | Terlaksananya jumlah kebutuhan alokasi formasi PNS dan pemenuhan jabatan fungsional tertentu | - | - | 20 buku | 20 buku | 25 buku | 25 buku | 20 buku | - | 20 buku | 25 buku | 25 buku | |
62 | Terlaksananya jumlah pejabat yang dilantik sebanyak dan pejabat fungsional yang diangkat dan dinaikkan jabatannya | - | - | 7 kali | 4 kali | 150 orang | 150 orang | 5 kali | 2 kali | 4 kali | 150 orang | 150 orang | |
63 | Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional tertentu | - | - | 3 kali | 2 kali | 12 kali | 12 kali | 3 kali | - | 2 kali | 12 kali | 12 kali | |
64 | Terselesaikannya jumlah SK CPNS menjadi SK PNS dan pelaksanaan sumpah janji PNS | - | - | 126 orang | 300 orang | 40 orang | 40 orang | - | 125 orang | 300 orang | 40 orang | 40 orang | |
65 | Terlaksananya jumlah PNS yang SK pensiunnya terselesaikan dan PNS purna tugas yang memperoleh tali asih (SK / Orang) | - | - | 486 SK Pensiun | 409 SK Pensiun | 683 SK Pensiun | 627 orang | 383 SK Pensiun | 184 SK pensiun | 409 SK Pensiun | 683 SK Pensiun | 683 SK Pensiun |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
66 | Jumlah fasilitasi perencanaan, pengadaan, pemindahan dan pembinaan pegawai BLUD | - | - | - | - | 20 buku | - | - | - | 20 buku | 20 buku | ||
67 | Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap jabatan pelaksana | - | - | 2 keg. | 2 keg. | 2 keg. | 2 keg. | 1 keg. | - | 2 keg. | 2 keg. | 2 keg. | |
68 | Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum bagi ASN | - | - | 3 keg. | 2 keg. | 4 keg. | 4 keg. | 3 keg. | 2 keg | 2 keg. | 4 keg. | 4 keg. | |
69 | Terwujudnya jumlah penghargaan satyalencana yang diberikan kepada PNS yang diusulkan (piagam) | - | - | 100 piagam | 75 piagam | 125 piagam | 125 piagam | 150 piagam | 362 piagam | 75 piagam | 125 piagam | 125 piagam | |
70 | Terselesaikannnya kasus pelanggaran disiplin melalui penerbitan SK Hukuman Disiplin (SK) | - | - | 10 SK | 10 SK | 10 SK | 12 SK | 3 SK | 10 SK | 10 SK | 10 SK | ||
71 | Terlaksananya pengelolaan penilaian kinerja PNS | - | - | 11.000 PNS | 10.500 PNS | 12.291 PNS | 10.157 PNS | 9888 | 10.500 PNS | 12.291 PNS | 12.291 PNS |
NO | Indikator | SPM / standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis | ||||||
Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |||||
(thn n-3) | (tnn n-2 | (thn n-1) | (thn n) | (thn n-3) | (thn n-2) | (tnn-1 n) | (thn n+1) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
PNS | |||||||||||||
72 | Terlaksananya penegakan disiplin aparatur melalui pembinaan dan inspeksi pada tiap Satuan Kerja di Pemda Kab. Pemalang (satker) | - | - | 60 satker | 50 satker | 60 satker | 60 satker | 60 satker | 21 satker | 50 satker | 60 orang | 60 orang | |
73 | Terselesaikannya jumlah surat ijin / surat keterangan untuk melakukan perceraian PNS (surat) | - | - | 20 Surat | 20 Surat | 20 Surat | 20 Surat | 20 Surat | 13 surat | 20 Surat | 20 Surat | 20 Surat | |
74 | Terselesaikannya Karpeg/KPE, Karis/Karsu,taspen,Konversi NIP, dan LP2P (kartu) | - | - | 5.450 kartu (5 Jenis) | 3.500 kartu (5 Jenis) | 5.350 kartu (5 Jenis) | 5.300 kartu (5 Jenis) | 7.264 kartu (5 Jenis) | 1998 Kartu (5 jenis) | 3.500 kartu (5 Jenis) | 5.350 kartu (5 Jenis) | 5.350 kartu (5 Jenis) | |
75 | Fasilitasi Organisasi Profesi ASN | - | - | 3 keg. | 2 keg. | 5 keg. | 3 keg. | 1 keg | 2 keg. | 5 keg. | 5 keg. | ||
76 | Jumlah pejabat wajib lapor LHKPN yang mengirimkan formulir LHKPN | - | - | 42 orang | 42 orang | 42 orang | 42 orang | 149 orang | 357 orang | 42 orang | 42 orang | 42 orang | |
Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah target hal ini disebabkan karena pengaruh pandemic covid-19 sehingga ada beberpa kegiatan yang capaian target kinerjanya rendah karena pengaruh dari adanya pandemic covid-19 ini, seperti pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional PNS, Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan di daerah, Fasilitasi penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pelaksanaan kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrasi dan Pengawas hal ini dikarenakan selama pandemic tidak ada pelaksanaan latsar dan pelaksanaan ujian dinas yang seharusnya dilaksanakan 2 kali pada masa pandemic dilaksanakan hanya 1 kali saja dikarenakan anggaran dialihkan untuk penanganan dan pemulihan covid-19.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun rencana 2022 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.
Berbagai persoalan kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini cukup member warna tersendiri, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri ditengarai masih tidak kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS sudah terlalu banyak dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki, PNS yang ada tidak terdaya gunakan secara optimal, dan kinerjanya rendah. Hal itu merupakan perwujudan yang nampak sebagai berikut :
1. Pembinaan dan pengembangan karir jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas;
2. Evaluasi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis Merit (mekanisme penilaian masih menggunakan DP3), yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya (Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja);
3. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dalam Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata;
4. Berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagaian besar belum terlaksana dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan lokal;
5. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai;
6. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberbagai instansi pemerintah.
Isu-isu tersebut yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Belum terbangunnya sistem perencanaan SDM yang terintegrasi
2. Masih rendahnya penerapan sistem reward dan punishment
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur;
4. Belum tersususnnya database kompetensi pegawai.
5. Masih rendahnya disiplin PNS;
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi system informasi manajemen kepegawaian dalam pelayanan administrasi maupun informasi.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2021 merupakan tahun peralihan (keenam) pelaksanaan kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, diharapkan adanya konsistensi antar semua dokumen perencanaan. Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang sudah tertampung dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari isu-isu strategis dan permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut di atas, maka badan Kepegawain Daerah Kabupaten Pemalang perlu memberikan perhatian dan prioritas dalam penyelesaiannya. Guna mendukung tercapainya prioritas penyelesaian isu – isu strategis dan permasalahan tersebut maka perlu disusun program dan kegiatan untuk merealisasikannya. Program dan kegiatan ini disusun dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, yang berdasarkan pemetaan mendukung terhadap pencapaian misi ke dua kepala daerah terpilih. Penyusunan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2021 dan RKPD tahun 2022. Review Rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap Xxxxx Xxxxxxx Xxbutuhan tahun 2022, dapat dilihat pada di bawah ini:
Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Pemalang
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01 | Pemalang | Prosentase | 5.03.01 | Pemalan | Prosentase | ||||||
PROGRAM | terwujudnya | PROGRAM | g | terwujudnya | |||||||
PENUNJANG | program penunjang | PENUNJANG | program | ||||||||
URUSAN | urusan pemerintah | 100 | 9.608.941.325 | URUSAN | penunjang urusan | 87,15 | 8.374.097.435 | ||||
PEMERINTAHAN | daerah | PEMERINTAHA | pemerintah | ||||||||
DAERAH | N DAERAH | daerah | |||||||||
KABUPATEN/KO | KABUPATEN/K | ||||||||||
TA | OTA | ||||||||||
5.03.01.2.01 | Pemalang | Persentase | 5.03.01.2.01 | Pemalang | Persentase | ||||||
Perencanaan, | perencanaan, | Perencanaan, | perencanaan, | ||||||||
Penganggaran, | pengangaran dan | Penganggaran, | pengangaran dan | ||||||||
dan Evaluasi | evaluasi kinerja | 100 | 20.500.000 | dan Evaluasi | evaluasi kinerja | 100 | 13.580.750 | ||||
Kinerja | perangkat daerah | Kinerja | perangkat daerah | ||||||||
Perangkat | (persen) | Perangkat | (persen) | ||||||||
Daerah | Daerah |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | |||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
5.03.01.2.01.01 | Pemalang | Jumlah dokumen | 4 | 12.500.000 | 5.03.01.2.01.01 | Pemalang | Jumlah dokumen | |||||
Penyusunan | perencanaan | Penyusunan | perencanaan | |||||||||
Dokumen Perencanaan | perangkat daerah yang tersusun (dok) | Dokumen Perencanaan | perangkat daerah yang tersusun (dok) | 4 dok | 4.741.750 | |||||||
Perangkat Daerah | Perangkat | |||||||||||
Daerah | ||||||||||||
5.03.01.2.01.02 | Pemalang | Jumlah dokumen | 1 | 1.000.000 | 5.03.01.2.01.02 | Pemalang | Jumlah dokumen | |||||
Koordinasi dan | program dan kegiatan | Koordinasi dan | program dan | |||||||||
Penyusunan | yang tersusun (dok) | Penyusunan | kegiatan yang | 1 dok | 885.000 | |||||||
Dokumen RKA- | Dokumen RKA- | tersusun (dok) | ||||||||||
SKPD | SKPD | |||||||||||
5.03.01.2.01.03 | Pemalang | Jumlah dokumen | 3 | 1.000.000 | 5.03.01.2.01.03 | Pemalang | Jumlah dokumen | |||||
Koordinasi dan | perubahan program | Koordinasi dan | perubahan program | |||||||||
Penyusunan Dokumen | dan kegiatan tersusun (dok) | Penyusunan Dokumen | dan kegiatan tersusun (dok) | 3 dok | 735.000 | |||||||
Perubahan RKA- | Perubahan RKA- | |||||||||||
SKPD | SKPD | |||||||||||
5.03.01.2.01.04 | Pemalang | Jumlah dokumen | 1 | 1.000.000 | 5.03.01.2.01.04 | Pemalang | Jumlah | dokumen | ||||
Koordinasi dan | program dan kegiatan | Koordinasi dan | program | dan | 1 dok | 1.000.000 | ||||||
yang tersusun (dok) |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Penyusunan DPA- SKPD | Penyusunan DPA-SKPD | kegiatan yang tersusun (dok) | |||||||||
5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Pemalang | Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan tersusun (dok) | 3 | 1.000.000 | 5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Pemalang | Jumlah dokumen perubahan program dan kegiatan tersusun (dok) | 3 dok | 1.000.000 | ||
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pemalang | Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja ihktisar realiasasi kinerja SKPD yang disusun (dok) | 10 | 1.000.000 | 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pemalang | Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja ihktisar realiasasi kinerja SKPD yang disusun (dok) | 10 dok | 1.903.000 | ||
5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pemalang | Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi (kali) | 6 | 3.000.000 | 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Pemalang | Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi (kali) | 6 kali | 3.316.000 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pemalang | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (Persen) | 100 | 7.670.571.000 | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pemalang | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (Persen) | 100 | 6.575.339.336 | ||
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pemalang | Jumlah gaji dan tunjangan ASN (tahun) | 1 | 7.647.571.000 | 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pemalang | Jumlah gaji dan tunjangan ASN (tahun) | 1 tahun | 6.575.339.336 | ||
5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pemalang | Jumlah surat perintah pelaksanaan tugas ASN | 11 | 5.000.000 | 5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pemalang | Jumlah surat perintah pelaksanaan tugas ASN | 18 dok | 0 | ||
5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika | Pemalang | Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | 12 | 5.000.000 | 5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik | Pemalang | Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD | 1 dok | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
si Keuangan SKPD | asi Keuangan SKPD | ||||||||||
5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pemalang | Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen) | 100 | 5.500.000 | 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pemalan g | Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (Persen) | 0 | 0 | ||
5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Pemalang | Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun (buah) | 350 | 5.500.000 | 5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Pemalang | Jumlah seluruh aset yang disusun tiap tahun (buah) | 350 buah | 0 | ||
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pemalang | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen) | 100 | 178.500.000 | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pemalan g | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen) | 100 | 48.765.200 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Pemalang | Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan (kali) | 6 | 2.500.000 | 5.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Pemalang | Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan (kali) | 6 kali | 0 | ||
5.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Pemalang | Jumlah pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan (bulan) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Pemalang | Jumlah pengendalian kegiatan dan fasilitasi kegiatan (bulan) | 12 bulan | 0 | ||
5.03.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Pemalang | Jumlah pegawai yang pensiun (orang) | 3 | 8.000.000 | 5.03.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Pemalang | Jumlah pegawai yang pensiun (orang) | 3 orang | 0 | ||
5.03.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN | Pemalang | Jumlah ASN yang dipindah tugaskan (orang) | 4 | 5.000.000 | 5.03.01.2.05.08 Pemindahan Tugas ASN | Pemalang | Jumlah ASN yang dipindah tugaskan (orang) | 4 orang | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Pemalang | Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan (orang) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Pemalang | Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan (orang) | 70 orang | 0 | ||
5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Pemalang | Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti Bintek peraturan perundang- undangan (orang) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Pemalang | Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti Bintek peraturan perundang- undangan (orang) | 70 orang | 48.765.200 | ||
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pemalang | Persentase administrasi umum perangkat daerah (Persen) | 100 | 763.548.775 | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pemalan g | Persentase administrasi umum perangkat daerah (Persen) | 100 | 762.137.506 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pemalang | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli (jenis, unit) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | Pemalang | Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli (jenis, unit) | 12 jenis | 46.826.000 | ||
5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemalang | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis) | 4 | 50.000.000 | 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemalang | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli (jenis) | 4 jenis | 43.450.000 | ||
5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pemalang | Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Pemalang | Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (jenis) | 25 jenis | 42.773.500 | ||
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pemalang | Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (jenis) | 00 | 000.000.000 | 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pemalang | Jenis bahan logistik kantor yang dibeli (jenis) | 80 jenis | 87.788.700 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pemalang | Jenis barang yang dicetak dan digandakan (paket) | 5 | 30.000.000 | 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pemalang | Jenis barang yang dicetak dan digandakan (paket) | 5 paket | 40.455.000 | ||
5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Pemalang | Jenis dan jumlah bahan bacaan peraturan perundang- undangan yang dibeli (jenis) | 5 | 20.000.000 | 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Pemalang | Jenis dan jumlah bahan bacaan peraturan perundang- undangan yang dibeli (jenis) | 5 jenis | 27.725.000 | ||
5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Pemalang | Jumlah bahan material yang dibeli (buah) | 00 | 000.000.000 | 5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | Pemalang | Jumlah bahan material yang dibeli (buah) | 60 buah | 33.049.000 | ||
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Pemalang | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kali) | 15 | 7.500.000 | 5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Pemalang | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi (kali) | 15 kali | 12.869.000 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pemalang | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali) | 150 | 246.674.000 | 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pemalang | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali) | 150 kali | 407.841.306 | ||
5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Pemalang | Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata (jenis) | 4 | 25.000.000 | 5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Pemalang | Jumlah dan jenis arsip dinamis yang ditata (jenis) | 4 jenis | 18.960.000 | ||
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemalang | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen) | 100 | 441.746.550 | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemalang | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Persen) | 100 | 262.932.100 | ||
5.03.01.2.07.01 Pengadaan | Pemalang | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli | 2 | 60.000.000 | 5.03.01.2.07.01 Pengadaan | Pemalang | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli | 2 unit | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | dalam satu tahun (unit) | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | dalam satu tahun (unit) | ||||||||
5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Pemalang | Jumlah dan jenis mebel yang dibeli (jenis) | 2 | 50.000.000 | 5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | Pemalang | Jumlah dan jenis mebel yang dibeli (jenis) | 2 jenis | 0 | ||
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemalang | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli (jenis) | 3 | 219.192.800 | 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemalang | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli (jenis) | 3 jenis | 228.256.600 | ||
5.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pemalang | Jumlah buku yang dibeli (buah) | 5 | 7.500.000 | 5.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pemalang | Jumlah buku yang dibeli (buah) | 5 buah | 19.065.000 | ||
5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Pemalang | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi (unit) | 2 | 105.053.750 | 5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Pemalang | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi (unit) | 2 unit | 15.610.500 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
atau Bangunan Lainnya | atau Bangunan Lainnya | ||||||||||
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemalang | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persen) | 100 | 428.375.000 | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemalan g | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Persen) | 100 | 401.844.942 | ||
5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pemalang | Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen (surat) | 4 | 26.000.000 | 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pemalang | Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen (surat) | 4 jenis | 2.754.000 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pemalang | Rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (rekening) | 3 | 185.000.000 | 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pemalang | Rekening jasa sumberdaya yang dibayar tiap bulan (rekening) | 3 rekening | 176.923.492 | ||
5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemalang | Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan (unit) | 150 | 79.875.000 | 5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemalang | Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan (unit) | 150 unit | 77.167.450 | ||
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pemalang | Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan (ok) | 00 | 000.000.000 | 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Pemalang | Jasa-jasa pelayanan umum yang dibayarkan (ok) | 20 ok | 145.000.000 | ||
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pemalang | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan | 100 | 255.200.000 | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pemalan g | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang | 100 | 309.497.601 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | pemerintah daerah (Persen) | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | urusan pemerintah daerah (Persen) | ||||||||
5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemalang | Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan (kali) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemalang | Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas jabatan (kali) | 80 kali | 53.317.500 | ||
5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan | Pemalang | Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional (kali) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, | Pemalang | Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas operasional (kali) | 30 kali | 55.052.101 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||||||
5.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Pemalang | Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional (kali) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Pemalang | Jasa dan jumlah pemeliharaan serta perizinan alat besar operasional (kali) | 20 kali | 38.543.000 | ||
5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Pemalang | Jumlah dan jenis mebel yang dipelihara (kali) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel | Pemalang | Jumlah dan jenis mebel yang dipelihara (kali) | 20 kali | 7.160.000 | ||
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemalang | Jenis peralatan dan mesinnya yang dipelihara (unit) | 00 | 00.000.000 | 5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemalang | Jenis peralatan dan mesinnya yang dipelihara (unit) | 15 unit | 31.060.000 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.01.2.09.08 | Pemalang | jasa aset tak berwujud | 1 | 20.000.000 | 5.03.01.2.09.08 | Pemalang | jasa aset tak | ||||
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | yang dipelihara (unit) | Pemeliharaan Aset Tak | berwujud yang dipelihara (unit) | 1 unit | 0 | ||||||
Berwujud | |||||||||||
5.03.01.2.09.09 | Pemalang | Jumlah gedung kantor | 3 | 35.600.000 | 5.03.01.2.09.09 | Pemalang | Jumlah gedung | ||||
Pemeliharaan/Reh | yang dipelihara (unit) | Pemeliharaan/R | kantor yang | ||||||||
abilitasi Gedung Kantor dan | ehabilitasi Gedung Kantor | dipelihara (unit) | 3 unit | 124.365.000 | |||||||
Bangunan Lainnya | dan Bangunan | ||||||||||
Lainnya | |||||||||||
5.03.02 | Pemalang | Persentase mutasi, | 5.03.02 | Pemalang | Persentase | ||||||
PROGRAM KEPEGAWAIAN | rotasi, promosi dan pengembangan ASN | 100 | 8.038.629.675 | PROGRAM KEPEGAWAIA | mutasi, rotasi, promosi dan | 40,03 | 3.217.953.538 | ||||
DAERAH | (Persen) | N DAERAH | pengembangan | ||||||||
ASN (Persen) | |||||||||||
5.03.02.2.01 | Pemalang | Persentase | 1.545.280.000 | 5.03.02.2.01 | Pemalang | Persentase | |||||
Pengadaan, Pemberhentian | Pengadaan, Pemberhentian dan | 100 | Pengadaan, Pemberhentian | Pengadaan, Pemberhentian | 100 | 1.102.064.862 | |||||
dan Informasi | Informasi | dan Informasi | dan Informasi |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kepegawaian ASN | Kepegawaian ASN (Persen) | Kepegawaian ASN | Kepegawaian ASN (Persen) | ||||||||
5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Pemalang | Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN (dok) | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Pemalang | Jumlah dokumen kebijakan pengadaan ASN (dok) | 1 dok | 0 | ||
5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Pemalang | Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi (dok) | 1 | 61.550.000 | 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Pemalang | Jumlah dokumen ABK, formasi ASN dan usulan kebutuhan formasi (dok) | 1 dok | 47.657.100 | ||
5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Pemalang | Jumlah fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Keg) | 2 | 1.000.000.000 | 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Pemalang | Jumlah fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Keg) | 2 keg | 597.296.416 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Pemalang | Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan (dok) | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Pemalang | Jumlah pengadaan dan dokumen evaluasi pengadaan (dok) | 1 dok | 0 | ||
5.03.02.2.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Pemalang | Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian (dok) | 2 | 10.000.000 | 5.03.02.2.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Pemalang | Jumlah dokumen kebijakan pemberhentian (dok) | 2 dok | 0 | ||
5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Pemalang | Jumlah dokumen administrasi pemberhentian (sk) | 400 | 87.880.000 | 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Pemalang | Jumlah dokumen administrasi pemberhentian (sk) | 400 sk | 85.808.675 | ||
5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN | Pemalang | Jumlah kegiatan evaluasi (dok) | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN | Pemalang | Jumlah kegiatan evaluasi (dok) | 1 dok | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah fasilitasi lembaga profesi (dok) | 2 | 10.850.000 | 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah fasilitasi lembaga profesi (dok) | 2 dok | 0 | ||||
5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Pemalang | Jumlah sistem informasi yang dikelola (Modul, MBps, Record, Record) | 1, 30, 4000, 5000 | 171.000.000 | 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Pemalang | Jumlah sistem informasi yang dikelola (Modul, MBps, Record, Record) | 1 modul, 30 MBps, 4.000 record | 137.178.635 | ||
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian | Pemalang | Jumlah dokumen elektronik, Jumlah ID card dan kartu pegawai, Jumlah kegiatan perhitungan TPP, Jumlah tata naskah kepegawaian (dok, buah, keg, lembar) | 5000, 400, 9, 5000 | 133.000.000 | 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian | Pemalang | Jumlah dokumen elektronik, Jumlah ID card dan kartu pegawai, Jumlah kegiatan perhitungan TPP, Jumlah tata naskah kepegawaian (dok, buah, keg, lembar) | 5000 dok, 400 buah, 9 keg, 5000 lbr | 193.007.536 | ||
5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan | Pemalang | Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, Jumlah | 75,1 | 56.000.000 | 5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan | Pemalang | Jumlah buku ASN yang disusun dalam angka, Jumlah | 75 buah, 1 keg | 41.116.500 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Sistem Informasi Kepegawaian | evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (buah, keg) | Sistem Informasi Kepegawaian | evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian (buah, keg) | ||||||||
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Pemalang | Persentase Mutasi dan Promosi ASN (Persen) | 100 | 1.030.000.000 | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | Pemalang | Persentase Mutasi dan Promosi ASN (Persen) | 100 | 894.521.037 | ||
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN | Pemalang | Jumlah PNS yang dimutasi (PNS) | 520 | 350.000.000 | 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN | Pemalang | Jumlah PNS yang dimutasi (PNS) | 520 pns | 333.247.677 | ||
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Pemalang | Jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan (KP, SPTKG) | 1200, 4800 | 80.000.000 | 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Pemalang | Jumlah keputusan kenaikan pangkat dan SPTKG yang terselesaikan (KP, SPTKG) | 1.200 kp 4.800 sptkg | 77.281.900 | ||
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN | Pemalang | Jumlah PNS yang promosi (PNS) | 140 | 600.000.000 | 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN | Pemalang | Jumlah PNS yang promosi (PNS) | 140 PNS | 483.991.460 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Pemalang | Persentase Pengembangan Kompetensi ASN (Persen) | 100 | 5.068.846.500 | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Pemalang | Persentase Pengembangan Kompetensi ASN (Persen) | 100 | 2.711.682.000 | ||
5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Pemalang | Jumlah dokumen AKPK, Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan Ujian Dinas (dok, PNS) | 2, 100 | 51.244.000 | 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Pemalang | Jumlah dokumen AKPK, Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI dan Ujian Dinas (dok, PNS) | 2 dok, 200 pns | 52.295.500 | ||
5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center | Pemalang | Jumlah PNS yang mengikuti Assessment (PNS) | 500 | 146.085.000 | 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center | Pemalang | Jumlah PNS yang mengikuti Assessment (PNS) | 500 pns | 8.998.571 | ||
5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Pemalang | Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN (dok) | 1 | 6.000.000 | 5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Pemalang | Jumlah dokumen kegiatan pelatihan dan sertifikasi ASN (dok) | 1 dok | 0 | ||
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan | Pemalang | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan | 150, 4 | 500.000.000 | 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan | Pemalang | Jumlah ASN yang mengikuti | 4 pns 150 pns | 264.448.358 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pendidikan Lanjutan ASN | lanjutan ijin belajar, tugas belajar (PNS, PNS) | Pendidikan Lanjutan ASN | pendidikan lanjutan ijin belajar, tugas belajar (PNS, PNS) | ||||||||
5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Pemalang | Jumlah dokumen kerjasama, Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan (dok, CPNS) | 3, 342 | 4.087.000.000 | 5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat | Pemalang | Jumlah dokumen kerjasama, Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan (dok, CPNS) | 3 dok 342 cpns | 691.965.737 | ||
5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Pemalang | Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN (keg) | 1 | 25.000.000 | 5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Pemalang | Jumlah kegiatan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN (keg) | 1 keg | 0 | ||
5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Pemalang | Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan ASN (dok) | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Pemalang | Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan ASN (dok) | 1 dok | 0 | ||
5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi | Jumlah dokumen penyusunan administrasi pelatihan | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.03.08 Penyusunan Administrasi Diklat dan | Jumlah dokumen penyusunan administrasi pelatihan dan | 1 dok | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jabatan Fungsional | dan sertifikasi jabatan fungsional (dok) | Sertifikasi Jabatan Fungsional | sertifikasi jabatan fungsional (dok) | ||||||||
5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah dokumen kerjasama dan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional (PNS) | 2, 00 | 00.000.000 | 5.03.02.2.03.09 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah dokumen kerjasama dan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan jabatan fungsional (PNS) | 2 dok, 80 pns | 0 | ||||
5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | Jumlah PNS yang difasilitasi sertifikasi jabatan fungsional (PNS) | 00 | 000.000.000 | 5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | Jumlah PNS yang difasilitasi sertifikasi jabatan fungsional (PNS) | 15 pns | 0 | ||||
5.03.02.2.03.11 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional (dok) | 1 | 10.000.000 | 5.03.02.2.03.11 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | Jumlah dokumen evaluasi pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional (dok) | 1 dok | 0 | ||||
5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan | Jumlah kegiatan sosialiasi dan | 4 | 25.000.000 | 5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan | Jumlah kegiatan sosialiasi dan | 4 keg | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (keg) | Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | penyebaran informasi jabatan fungsional ASN (keg) | ||||||||
5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah kegiatan pembinaan fungsional ASN (keg) | 5 | 63.517.500 | 5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | Jumlah kegiatan pembinaan fungsional ASN (keg) | 5 keg | 0 | ||||
5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional (keg) | 4 | 20.000.000 | 5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional (keg) | 4 keg | 0 | ||||
5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional (dok) | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Jumlah dokumen pengembangan jabatan fungsional (dok) | 1 dok | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Persen) | 100 | 394.503.175 | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Persen) | 100 | 203.659.473 | ||||
5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja (dok) | 1 | 10.000.000 | 5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja (dok) | 1 dok | 0 | ||||
5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja (keg) | 00 | 00.000.000 | 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja (keg) | 13 keg | 48.370.000 | ||||
5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan | Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja (dok) | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan | Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan | 1 dok | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Evaluasi Kinerja Aparatur | Evaluasi Kinerja Aparatur | evaluasi kinerja (dok) | |||||||||
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah PNS yang terlayani dan Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan (org, PNS) | 4 / 600 | 75.600.000 | 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | Jumlah PNS yang terlayani dan Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan (org, PNS) | 4 org 600 pns | 53.930.465 | ||||
5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah tanda jasa yang diusulkan (usulan) | 100 | 50.053.175 | 5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah tanda jasa yang diusulkan (usulan) | 100 usulan | 24.326.000 | ||||
5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa (dok) | 1 | 5.000.000 | 5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah dokumen evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa (dok) | 1 dok | 0 |
No | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | Catatan Penting | ||||||||
Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan kusus, keg, dok cuti, LHKPN) | 7,60,150, 500 | 90.000.000 | 5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah kegiatan pembinaan disiplin (uji kesehatan kusus, keg, dok cuti, LHKPN) | 7 uji kesehatan khusus 60 keg 150 dok 500 LHKPN | 37.863.333 | ||||
5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin (kasus) | 00 | 00.000.000 | 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin (kasus) | 20 kasus | 26.411.675 | ||||
5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian (kasus) | 00 | 00.000.000 | 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah penyelesaian proses ijin perceraian (kasus) | 25 kasus | 12.758.000 | ||||
5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN (dokumen) | 3 | 5.000.000 | 5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah dokumen evaluasi disiplin ASN (dokumen) | 3 dok | 0 |
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kepegawaian Daerah menghimpun seluruh usulan dan masukan kegiatan dari OPD yang menyangkut peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur baik bersifat teknis, fungsional maupun penjejangan karier.
Program/kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan kajian baik kesesuaian dengan isu-isu penting dan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun tugas pokok yang melekat pada OPD bersangkutan terkait pencapaian target jangka pendek dan menengah pembangunan daerah.
Penelaahan lebih lanjut atas usulan kegiatan dimaksud, dilakukan penyelarasan dengan kebijakan tingkat nasional dan regional provinsi yang menjadi fokus bagi daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun bersangkutan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang belum dapat menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, mengingat sasaran dari program dan kegiatan BKD adalah Pegawai Negeri Sipil. Namun sebagai OPD supporting sistem, program dan kegiatan BKD akan berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai contoh untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diantara indikator utamanya adalah pendidikan dan kesehatan. Melalui program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, BKD melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional baik pengiriman ataupun penyelenggaraan,berupa Diklat Pengadaan Barang/Jasa, Diklat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD dan lain-lain.
Tabel 2.7
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/OPD/UNIT KERJA TAHUN 2022
PADA BKD KABUPATEN PEMALANG
No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
N I H | I L | ||||
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pasal 1 angka 1 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 UU 5/2014 disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) pelayan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga fungsi ASN yang sangat penting itu akan berjalan apabila kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan manajemennya berjalan dengan baik. Pada Pasal 25 ayat (2) UU 5/2014 disebutkan bahwa Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada 4 (empat) lembaga, yaitu: (i) Kementerian PAN RB, (ii) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), (iii) Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan (iv) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sasaran strategis BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan BKN serta kebijakan nasional dalam RPJMN adalah “Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN”. Pencapaian strategis diatas yang bersifat impact (sasaran ultimate), berikut ini sasaran intermediate yang akan dicapai dalam Program BKN yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat terhadap capaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah: 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN; 2. Keandalan sistem informasi ASN; 3. Meningkatnya disiplin pegawai; 4. Meningkatnya profesionalisme ASN; 5. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu; 6. Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja B
Tujuan dan sasaran pada Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Pemalang mendukung misi ke-2 yaitu ”Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih” dengan tujuan daerah Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien serta tujuan pada perangkat daerah adalah Meningkatnya Birokrasi Kapabel dan indikator tujuan perangkat daerahnya adalah Indeks Profesional ASN (IPA), serta sasaran perangkat daerah terdiri dari :
1. Meningkatnya profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Kompetensi ASN
3. Meningkatnya Xxxxxxx ASN
4. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN
5. Meningkatnya Xxxxxxxx ASN
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Labupaten/Kota
Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan DPA -SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
3. Pemulangan Pegawai yang Pensiuan
4. Pemindahan Tugas ASN
5. Sosialisasi peraturan perundangan-undangan
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan Peraltan Rumah Tangga
4. Penyediaan bahan logistik kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
6. Penyediaan Bahan bacaaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan bahan/material
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
3. Pengadaan aset tetap lainnya
4. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
4. Pemeliharaan mebel
5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
6. Pemeliharaan aset tak berwujud
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
1) Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
2. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
3. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
4. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
5. Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
6. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
7. evaluasi pemberhentian ASN
8. Fasilitasi lembaga profesi ASN
9. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
10. Pengelolaan data kepegawaian
11. Evaluasi data, informasi dan sistem kepegawaian
2) Mutasi dan Xxxxxxx ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut
:
1. Pengelolaan Mutasi ASN
2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
3. Pengelolaan promosi ASN
3) Pengembangan kompetensi ASN, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
2. Pengelolaan assesment center
3. Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN
4. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
5. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
6. Fasilitasi sertifikasi Jabatan ASN
7. Evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan
8. penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi jabatan fungsional
9. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan dikklat jabatan fungsional
10. Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN
11. Evaluai diklat dan sertifikasi pejabat fungsional 12.Sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN 13 .Pembinaan jabatan fungsional ASN
14 .Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional 15 .evaluasi pengembangan jabatan fungsional
4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
2. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
3. Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur