Work Load The professional obligation of academic employees comprises both scheduled and non-scheduled activities. The Guild and the District recognize that it is part of the professional responsibility of faculty to carry out their duties in an appropriate manner and place. As part of this responsibility faculty are expected to play an important role in the recruitment and retention of students, campus and departmental governance, program review, accreditation, planning and mentoring. Faculty commitment to retention will be demonstrated by informing students that they are to talk with the instructor prior to dropping the course. Faculty are encouraged to include a statement to this effect in their course syllabi. While it is understood that course syllabi content falls within the purview of the individual faculty member’s academic freedom, the parties also understand that items required to be part of syllabi in order to maintain college or continuing education accreditation must also be included. Tenured/tenure-track faculty who have less than a full-time contract are not eligible to work any additional assignments including long-term substitution (day-to-day substitution is allowed provided the limits specified in Section 5.2.1.3 are not exceeded). Faculty assignments shall be made in the following priority order: Tenured/tenure-track, pro- rata, overload, Priority of Assignment (POA) adjunct faculty assignments, then non-POA adjunct faculty.
Capacity Building 1. Contractor will work in partnership with AOD to study the viability of billing under Drug Medi-Cal and 3rd party payer.
2. Contractor will document and track consumers who are CalWORKS eligible.
Configuration Management The Contractor shall maintain a configuration management program, which shall provide for the administrative and functional systems necessary for configuration identification, control, status accounting and reporting, to ensure configuration identity with the UCEU and associated cables produced by the Contractor. The Contractor shall maintain a Contractor approved Configuration Management Plan that complies with ANSI/EIA-649 2011. Notwithstanding ANSI/EIA-649 2011, the Contractor’s configuration management program shall comply with the VLS Configuration Management Plans, TL130-AD-PLN-010-VLS, and shall comply with the following:
Working Xxxxxxx An employee who is in charge of a crew not more than five men including himself, engaged in line clearance work. (In the application of Article X, the Company need not consider the application for promotion to this classification from any employee having less than one year of experience in the Climber classification.)
Building With respect to each parcel of Real Estate, all of the buildings, structures and improvements now or hereafter located thereon. Business Day. Any day on which banking institutions located in the same city and State as the Agent’s Head Office are located are open for the transaction of banking business and, in the case of LIBOR Rate Loans, which also is a LIBOR Business Day.
Work Location While employed by the Company hereunder, the Executive shall perform his duties (when not traveling or engaged elsewhere in the performance of his duties) at the offices of the Company in Bermuda. The Executive shall travel to such places on the business of the Company in such manner and on such occasions as the Company may from time to time reasonably require.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Building and Improvements Lessor shall obtain and keep in force during the term of this Lease a policy or policies in the name of Lessor, with loss payable to Lessor and to any Lender(s), insuring against loss or damage to the Premises. Such insurance shall be for full replacement cost, as the same shall exist from time to time, or the amount required by any Lender(s), but in no event more than the commercially reasonable and available insurable value thereof if, by reason of the unique nature or age of the improvements involved, such latter amount is less than full replacement cost. Lessee-Owned Alterations and Utility Installations, Trade Fixtures and Lessee's personal property shall be insured by Lessee pursuant to Paragraph 8.
School Improvement 1. The Board and the Association agree that employee participation in decision making is effective in providing positive results for education.
2. The provisions contained in this section shall apply to all school improvement plans, programs or processes set forth by school improvement committees established in the Xxxxxxx-Xxxxxx School District as a result of Section 1277 of the Revised School Code.
3. It is understood that participation on school improvement committees is voluntary. Further, employees who participate, or are non-participants, in such activities shall not be negatively evaluated for any conduct relative to such committees.
4. In the event that any provision(s) of a school improvement plan, program or process or application thereof violates, contradicts, or is inconsistent with this Collective Bargaining Agreement, the Collective Bargaining Agreement shall prevail.
Landlord Services Any services provided by, or on behalf of, Landlord will not prevent any amounts received or accrued from qualifying as "Rents from real property" (within the meaning of Section 856(d)(2) or Section 512(b)(3) of the Code).
