PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL IMPROVEMENT A. The Board of Education agrees to pay the actual tuition costs of courses taken by a teacher at accredited colleges or universities up to three courses per two (2) year fiscal periods from July 1, 2006 to June 30, 2008 and July 1, 2008 to June 30, 2010 respectively, except as follows: 1. No teacher may be reimbursed for courses taken during the first year of teaching in Vineland. 2. Teachers taking courses in the second and third years of employment in Vineland will not receive remuneration until tenure has been secured. The remuneration will then be retroactive and will be paid to the teacher in a lump sum within sixty (60) days after the teacher has secured tenure. 3. All courses must be pre-approved by the Superintendent or his designee subject to the following requirements: (a) A teacher must provide official documentation that he/she has obtained a grade of B or better; (b) Reimbursement shall be paid only for courses directly related to teacher’s teaching field which increase the teacher’s content knowledge and are related to the teacher’s current certification, as determined by the Superintendent or his/her designee in his/her sole discretion; no reimbursement shall be paid for courses leading to a post graduate or professional degree in a field other than education or teaching. Further, effective September 1, 2010, all newly hired teachers shall not be eligible for reimbursement until they are tenured, and they shall not be eligible for retroactive reimbursement upon gaining tenure for courses taken prior to being tenured. (c) The maximum total payments to be made by the Board shall not exceed $130,000.00. Courses shall be applied for no earlier than the following dates: Summer Session - April 1 Fall/Winter Session - June 1 Spring Session - October 1 Courses must, as set forth hereinabove in this sub-article 18.A.3, be pre-approved by the Superintendent or his designee, prior to the teacher commencing the course(s); and (d) Teacher taking courses shall sign a contract requiring them to reimburse the Board for all tuition paid for a course if the teacher shall voluntarily leave the employ of the Board within one (1) full school/academic year of completion of said course, except that reimbursement shall not be required when the teacher shall voluntarily leave the employ of the Board due to a significant, documented life change. 4. Tuition reimbursement costs shall be a sum not to exceed the actual cost of college credits charged in an accredited public State college/University of the State of New Jersey. B. When the Superintendent initiates in-service training courses, workshops, conferences and programs designed to improve the quality of instruction, the cooperation of the Vineland Education Association will be solicited. Notwithstanding the above, the initiation of in-service training courses, workshops, conferences and programs shall be determined solely at the discretion of the Board. C. One professional leave day may be granted to a teacher upon request, according to the following guidelines: 1. The professional day may be for attendance at a workshop, seminar or visit to another school for the expressed purpose of self professional improvement for the job. 2. The request shall arrive in the office of the Superintendent of Schools at least ten (10) working days prior to the date requested and shall be reviewed by the immediate supervisor prior to submission. The Board reserves the right to deny a professional leave day before or immediately following a holiday or on a day which by its nature suggests a hardship for providing a substitute. 3. No more than two teachers from any one elementary school or from any one department in the secondary schools may be granted a professional leave for a given day. 4. The teacher may be required to submit a report to the Superintendent of Schools, Assistant Superintendent, supervisor (s), principal and staff regarding the activity of the professional day. 5. Costs incurred by the teacher for the professional day authorized under this Section shall be the teacher’s responsibility. 6. A maximum of 90 professional leave days may be authorized for the school year which shall be apportioned as follows: elementary, 35; grades seven and eight, 20; and high school, 35. D. If the Board initiates a teacher’s attendance at a professional workshop, seminar or visit, the expenses shall be the responsibility of the Board. Further, this day shall not be subtracted from the 90 professional leave days granted to teachers of the Association. E. The Board agrees to pay the full cost of courses taken by secretaries related to skills and knowledge improvement when such courses are required and approved by the Board. F. The Board and the Association agree that it is important to communicate when developing and implementing current and future learning technologies, including but not limited to distance and on-line learning.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).
Casuals A casual employee shall be paid a loading of 25% in addition to the ordinary rate of pay for their relevant classification.
Selection of Subcontractors, Procurement of Materials and Leasing of Equipment The contractor shall not discriminate on the grounds of race, color, religion, sex, national origin, age or disability in the selection and retention of subcontractors, including procurement of materials and leases of equipment. The contractor shall take all necessary and reasonable steps to ensure nondiscrimination in the administration of this contract. a. The contractor shall notify all potential subcontractors and suppliers and lessors of their EEO obligations under this contract. b. The contractor will use good faith efforts to ensure subcontractor compliance with their EEO obligations.
Roommates The Resident may be notified prior to move-in the name and contact information of their roommate (and vice-versa). This disclosure is to enable the roommates to get acquainted and to arrange bringing common supplies to the Residence. Roommate changes may be requested for cause at any time. The Manager’s first priority is to try to mediate any dispute between roommates. If a roommate change is required roommates may be moved to different Rooms (subject to availability within the Residence and to the Manager discretion), unless another Agreement can be reached amongst all parties involved.
WORK CLOTHING Two sets of cotton drill protective clothing will be issued to all employees, upon request, within two weeks of commencing work with the Company. Employees will be made aware of these entitlements at the time of employment. A set of clothing will consist of either: • Two pairs of overalls; or • Two combination bib and brace; or • Two pairs of long trousers and two long sleeved shirt; or • Work denims at cost no greater than the above three choices • Clothing and footwear will be replaced on a fair wear and tear basis.
LOCATION WITHIN ENTERPRISE OR REINVESTMENT ZONE At the time of the Application Approval Date, the Land is within an area designated either as an enterprise zone, pursuant to Chapter 2303 of the TEXAS GOVERNMENT CODE, or a reinvestment zone, pursuant to Chapter 311 or 312 of the TEXAS TAX CODE. The legal description, and information concerning the designation, of such zone is attached to this Agreement as EXHIBIT 1 and is incorporated herein by reference for all purposes.
Elements Unsatisfactory Needs Improvement Proficient Exemplary IV-A-1. Reflective Practice Demonstrates limited reflection on practice and/or use of insights gained to improve practice. May reflect on the effectiveness of lessons/ units and interactions with students but not with colleagues and/or rarely uses insights to improve practice. Regularly reflects on the effectiveness of lessons, units, and interactions with students, both individually and with colleagues, and uses insights gained to improve practice and student learning. Regularly reflects on the effectiveness of lessons, units, and interactions with students, both individually and with colleagues; and uses and shares with colleagues, insights gained to improve practice and student learning. Is able to model this element.
PPE The proper personal protective equipment including goggles, face xxxxxxx, disposable gloves, N95/K95 masks or face coverings must be worn that is appropriate for the situation and task at hand while complying with industry, local, state and federal guidance. Please do not share PPE equipment. Any person that must enter an occupied unit is required to wear a N95/K95 and face shield or goggles and gloves. Anyone in a public area of a MPHA facility must wear a face covering/mask. Ensure used PPE is disposed of properly.
