Quand Sample Clauses

Quand en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle des bagages ou pour leur avarie est mise à la charge du transporteur, il peut être réclamé le montant du préjudice, sans que ce montant puisse excéder 500 francs par unité de bagage, ni 2000 francs par voyageur. Il peut en outre être réclamé le montant du préjudice pour perte totale ou partielle ou pour avarie des effets et objets que le voyageur a sur lui ou avec lui, sans que ce montant puisse excéder 1000 francs par voyageur.
AutoNDA by SimpleDocs

Related to Quand

  • Povinnosti Zkoušejícího Investigator is responsible for the conduct of the Study at Institution. In particular, but without limitation, it is the Investigator’s duty to review and understand the information in the Investigator’s Brochure to ensure that all informed consent requirements are followed. IQVIA or Sponsor will ensure that all required reviews and approvals by applicable regulatory authorities and ECs are obtained. Zkoušející je odpovědný za provedení Studie ve Zdravotnickém zařízení. Konkrétně pak jde zejména, ale nejen o povinnost Zkoušejícího zkontrolovat a porozumět informacím obsaženým v Souboru informací pro zkoušejícího a zajistit dodržování všech požadavků týkajících se informovaného souhlasu. IQVIA nebo Zadavatel zajistí, že budou opatřena veškerá požadovaná kontrolní schválení od příslušných regulatorních úřadů a EK. Investigator agrees to provide a written declaration revealing Investigator’s possible economic or other interests, if any, in connection with the conduct of the Study or the Investigational Product, or the Sponsor. Zkoušející souhlasí, že poskytne písemné prohlášení vztahující se k potenciálním zájmům Zkoušejícího ekonomické či jiné povahy, či odhalí jiné zájmy, je-li jich, a to v souvislosti s prováděním této Studie či ve vztahu k Hodnocenému léčivu i ve vztahu k Zadavateli. Investigator agrees to provide a written declaration revealing Investigator’s disclosure obligations, if any, with the Institution in connection with the conduct of the Study and the Investigational Product. Zkoušející souhlasí, že poskytne písemné prohlášení, jež bude odhalovat závazky Zkoušejícího, jsou-li nějaké, a to vůči Zdravotnickému zařízení ve vztahu a v souvislosti s prováděním Studie a Hodnoceným léčivem. Investigator is duly licensed to conduct the Study and in good standing. Zkoušející má řádné a platné příslušné oprávnění k provádění Studie. Site agrees to provide prompt advance notice to Sponsor and IQVIA if Investigator will be terminating its employment relationship in the Institution or is otherwise no longer able to perform the Study. The appointment of a new Investigator must have the prior approval of Sponsor and IQVIA. Místo provádění klinického hodnocení souhlasí, že zašle předem promptní oznámení Zadavateli a IQVIA v případě, že Zkoušející ukončí pracovní poměr ve Zdravotnickém zařízení či nebude-li Zkoušející z jakéhokoli jiného důvodu schopen provádět Studii. Ustanovení nového Zkoušejícího bude podléhat předchozímu schválení Zadavatele a IQVIA.

  • COLA After the Initial Term of the Agreement, providing that service mix and volumes remain constant, the fees listed in the Fee and Service Schedule shall be increased by the accumulated change in the National Employment Cost Index for Service Producing Industries (Finance, Insurance, Real Estate) for the preceding years of the contract, as published by the Bureau of Labor Statistics of the United States Department of Labor. Fees will be increased on this basis on each successive contract anniversary thereafter.

  • Povinnosti Site and Institution’s personnel, including Study Staff shall not Místo provádění klinického hodnocení a zaměstnanci Zdravotnického zařízení, a to včetně Studijního personálu, nebudou

  • Progressive Discipline The Employer will follow the principles of progressive discipline. Disciplinary action shall be commensurate with the offense. Disciplinary action shall include:

  • Nepotism No employee shall be awarded a position where he/she is to be directly supervised by a member of his/her immediate family. “

  • LTD by its duly appointed Attorneys who state they have no notice of revocation of the Power of Attorney dated 5 February 1990 under which this Agreement is signed. ) ) ) ) ) ) )

  • moorditj kwabadak Healthy people refers to the commitment we have as an organisation to ensure our staff, patients and the wider community have access to comprehensive healthcare services, in order to maintain healthy lives. Amazing care reflects the sentiment of those consumers accessing our healthcare services from feedback provided to us. This common statement resonates with the health service, and reflects our intentions in our practice and work every day. As a health service which celebrates diversity of culture and languages, it is also important that our vision is shared in the Noongar language. Our Values Our Values reflect the qualities that we demonstrate to each other and our community every day. Our staff make a difference every day to the patients, families and consumers they provide care, advice and support to. The EMHS values capture the shared responsibility that we uphold as most important, which are: • Kindness – kindness is represented in the support that we give to one another. This is how we demonstrate genuine care and compassion to each and every person.

  • Pendahuluan Semakin tahun semakin besar kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan atau gedung maupun untuk pelaksanaan usaha, termasuk usaha pertanian, sedangkan tanah 1 Xxxxx Xxxxxx,XX.XX. adalah Xxxxx Xxxxx III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi xxx Xxxxx Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. kosong yang tersedia sudah semakin sedikit xxx tidak pula memiliki tanah sendiri. Dikarenakan tanah sendiri tidak ada atau sangat kecil sedangkan kebutuhan untuk usaha sangat besar, maka diperlukan pihak xxxx xxxx memiliki lahan tanah yang luas untuk menggunakan tanahnya. Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Salah satu badan usaha yang memerlukan lahan tanah yang cukup luas untuk usahanya di kabupaten Muaro Jambi adalah PT. Era Sakti Wiraforestama. Perusahaan ini membutuhkan lahan tanah yang luas guna usaha perkebunan kelapa sawit. Dari usaha yang dilakukan, akhirnya PT. Era Sakti Wiraforestama mendapatkan lahan tanah yang diinginkannya dengan menggunakan tanah xxxxx masyarakat kecamatan Xxxx Xxxx. Penggunaan tanah masyarakat adat Xxxx Xxxx untuk keperluan usaha perkebunan PT. Era Sakti Wiraforestama bukanlah terjadi dengan sendirinya xxx penguasaan semena-mena, melainkan diawali dengan suatu perjanjian kepada xxxxx masyarakat pemilik tanah tersebut. Perjanjian yang diadakan antara PT. Era Sakti Wiraforestama dengan masyarakat adat Xxxx Xxxx adalah perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan xxx xxx kewajiban masing-masing pihak, umumnya hak dari pihak PT. Era Sakti Wiraforestama dapat menggunakan tanah milik masyrakat adat untuk kegiatan usaha perkebunannya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dari hasil perkebunan yang dilakukan xxx mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada xxxxx masyarakat adat pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak masyarakat adat selaku pemilik tanah selain mendapatkan bagian hasil perkebunan juga mendapatkan tanahnya kembali setelah berakhirnya perjanjian. Dikarenakan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan memakan waktu yang cukup lama, maka banyak terjadi perubahan- perubahan dalam pelaksanaan perjanjian yang kadangkala tidak diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat, sehingga merugikan xxxxx masyarakat itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat adat Xxxx Xxxx, timbulah berbagai permasalahan berupa :

  • Kesimpulan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia xxx Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor xxx investasi di kedua negara. Kerangka perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti-persaingan, memperdalam kerja xxxx, xxx menetapkan prosedur untuk menegakkan perjanjian. Perjanjian ini terjalin dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Adapun kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini xxxxxx xxxx mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia-Jepang, mendapat kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas berkat penurunan tarif, meningkatkan arus barang xxx xxxx, mendapatkan transfer teknologi, sebagai sektor penggerak, program kesejahteraan, xxx juga menjadi pusat pengembangan manufaktur. General Review semestinya diadakan lima tahun setelah dilaksanakannya perjanjian. namun Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini sampai diubahnya Peraturan Menteri Keuangan yang diklaim tidak sesuai dengan IJEPA. Padahal sebelumnya Indonesia sudah menawarkan Jepang agar memberi usulan terkait peraturan ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingannya untuk memenuhi perundingan ulang terkait tarif bea masuk xxx tarif impor yang belum terlaksana secara efektif. Selain berkenaan tentang kepentingan nasional, Indonesia sebenarnya juga tidak menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai dalam kerjasama ekonomi ini. Diplomasi ekonomi yang diupayakan indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral ini didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah, hubungan perdagangan xxxx xxxxxx menguntungkan, xxx juga kemajuan perekonomian Jepang. Indonesia juga bergantung kepada situasi ekonomi Jepang karena kegiatan impor,ekspor, xxx investasi yang berlangsung memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari nilai perdagangan yang terus mengalami tren kenaikan. Meskipun menguntungkan,Indonesia harus terus bersikap tegas dalam melaksanakan perjanjian ini xxxxxx xxxxx banyak kepentingan nasional dari kerjasama bilateral ini yang belum sepenuhnya tercapai. Melalui analisis komprehensif terhadap kendala yang tidak kondusif bagi Indonesia dalam tinjauan umum IJEPA. Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan baik perekonomian antara Indonesia-Jepang. DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, N. A. (2020). DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal PIR: Power in International Relations, 3(2), 156-172. Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 9(2), 129–151. xxxxx://xxx.xxx/10.30908/bilp.v9i2. 5 Arifin Rivai, A. N. (2017). Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus: Relasi Dagang Indonesia – Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA). Indonesian Perspective, 2(2), 105. xxxxx://xxx.xxx/10.14710/ip.v2i2.18 474 Xxxxxxxxx Xxxxxx. (2019). Faktor Penghambat Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia dalam Kerangka Kerja IJEPA 208-2018. Universitas Katolik Parahyangan. Gocklas C.S, L., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik 2000-2016). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 50(5), 191–200. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/media/pub lications/188892-ID-analisis- pengaruh-indonesia-japan- econom.pdf Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. East Asian Policy, 06(03), 114–128. xxxxx://xxx.xxx/10.1142/s17939305 14000312 Harahap, I. K., & Xxxxxx, A. M. (2015). DAMPAK PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE JEPANG. Media Ekonomi, 23(1), 27. xxxxx://xxx.xxx/10.25105/me.v23i1. 0000 Xxxxxx, X. S. (2016). KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal Lyceum, 4(1), 430–439. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Barang. xxxxx://xxx.xxx/10.1108/eb057810

  • Destination CSU-Pueblo scholarship This articulation transfer agreement replaces all previous agreements between CCA and CSU-Pueblo in Bachelor of Science in Physics (Secondary Education Emphasis). This agreement will be reviewed annually and revised (if necessary) as mutually agreed.

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.