Environmental Management (a) The Operator must, prior to the commencement of any Train Services (including any new or varied Train Services):
Management Authority Except as otherwise expressly provided herein or in the Act, responsibility for the management of the business and affairs of the Company shall be wholly vested in the Manager, which shall have all right, power and authority to manage, operate and control the business and affairs of the Company and to do or cause to be done any and all acts, at the expense of the Company, deemed by it to be necessary or convenient to the furtherance of the purpose of the Company described in this Agreement. Any action taken by the Manager which is not in violation of this Agreement, the Act and other applicable law shall constitute the act of, and serve to bind, the Company. Any and all actions taken or approved by the Manager pursuant to this Section 5.1 may, but need not, be evidenced by written resolutions. Without limiting the generality of the foregoing, the Manager may appoint, remove and replace officers of the Company at any time and from time to time, and the Manager may retain such Persons (including any Persons in which the Manager shall have an interest or of which the Manager is an Affiliate) as it shall determine to provide services to or on behalf of the Company for such compensation as the Manager deems appropriate. The Manager may designate individuals as authorized signatories to bind the Company and/or serve as “authorized persons,” within the meaning of the Act, to execute, deliver and file any amendments or restatements of the Certificate and all other certificates (and any amendments and/or restatements thereof) required or permitted by the Act to be filed in the office of the Secretary of State of Delaware. Without limiting the generality of the foregoing, the Secretary or any Vice President of DHC is hereby designated as an authorized person, within the meaning of the Act, to execute, deliver and file, or cause the execution, delivery and filing of, all certificates (and any amendments and/or restatements thereof) required or permitted by the Act to be filed in the office of the Secretary of State of Delaware.
Environmental Tobacco Smoke Public Law 103-227 (also known as the Pro-Children Act of 1994) and Vermont’s Act 135 (2014) (An act relating to smoking in lodging establishments, hospitals, and child care facilities, and on State lands) restrict the use of tobacco products in certain settings. Party shall ensure that no person is permitted: (i) to use tobacco products or tobacco substitutes as defined in 7 V.S.A. § 1001 on the premises, both indoor and outdoor, of any licensed child care center or afterschool program at any time; (ii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises, both indoor and in any outdoor area designated for child care, health or day care services, kindergarten, pre-kindergarten, elementary, or secondary education or library services; and (iii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises of a licensed or registered family child care home while children are present and in care. Party will refrain from promoting the use of tobacco products for all clients and from making tobacco products available to minors. Failure to comply with the provisions of the federal law may result in the imposition of a civil monetary penalty of up to $1,000 for each violation and/or the imposition of an administrative compliance order on the responsible entity. The federal Pro-Children Act of 1994, however, does not apply to portions of facilities used for inpatient drug or alcohol treatment; service providers whose sole source of applicable federal funds is Medicare or Medicaid; or facilities where Women, Infants, & Children (WIC) coupons are redeemed.
Environmental Services 1. Preparation of Environmental Documentation (CEQA/NEPA) including but not limited to the following:
Pendahuluan Semakin tahun semakin besar kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan perumahan atau gedung maupun untuk pelaksanaan usaha, termasuk usaha pertanian, sedangkan tanah 1 Xxxxx Xxxxxx,XX.XX. adalah Xxxxx Xxxxx III Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi xxx Xxxxx Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. kosong yang tersedia sudah semakin sedikit xxx tidak pula memiliki tanah sendiri. Dikarenakan tanah sendiri tidak ada atau sangat kecil sedangkan kebutuhan untuk usaha sangat besar, maka diperlukan pihak xxxx xxxx memiliki lahan tanah yang luas untuk menggunakan tanahnya. Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Salah satu badan usaha yang memerlukan lahan tanah yang cukup luas untuk usahanya di kabupaten Muaro Jambi adalah PT. Era Sakti Wiraforestama. Perusahaan ini membutuhkan lahan tanah yang luas guna usaha perkebunan kelapa sawit. Dari usaha yang dilakukan, akhirnya PT. Era Sakti Wiraforestama mendapatkan lahan tanah yang diinginkannya dengan menggunakan tanah xxxxx masyarakat kecamatan Xxxx Xxxx. Penggunaan tanah masyarakat adat Xxxx Xxxx untuk keperluan usaha perkebunan PT. Era Sakti Wiraforestama bukanlah terjadi dengan sendirinya xxx penguasaan semena-mena, melainkan diawali dengan suatu perjanjian kepada xxxxx masyarakat pemilik tanah tersebut. Perjanjian yang diadakan antara PT. Era Sakti Wiraforestama dengan masyarakat adat Xxxx Xxxx adalah perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan xxx xxx kewajiban masing-masing pihak, umumnya hak dari pihak PT. Era Sakti Wiraforestama dapat menggunakan tanah milik masyrakat adat untuk kegiatan usaha perkebunannya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dari hasil perkebunan yang dilakukan xxx mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada xxxxx masyarakat adat pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian. Sedangkan hak masyarakat adat selaku pemilik tanah selain mendapatkan bagian hasil perkebunan juga mendapatkan tanahnya kembali setelah berakhirnya perjanjian. Dikarenakan penggunaan tanah untuk usaha perkebunan memakan waktu yang cukup lama, maka banyak terjadi perubahan- perubahan dalam pelaksanaan perjanjian yang kadangkala tidak diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat, sehingga merugikan xxxxx masyarakat itu sendiri. Dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian tanpa diketahui oleh pihak xxxxx masyarakat adat Xxxx Xxxx, timbulah berbagai permasalahan berupa :
As-Builts Seller shall provide final as-built drawings of the Seller-Owned Interconnection Facilities within 30 Days of the successful completion of the Acceptance Test.
LABOUR MANAGEMENT RELATIONS 30.01 A Labour/Management Relations Committee shall be appointed, consisting of a maximum of two (2) Shop Stewards from the Union, and a maximum of two (2) representatives from the Co-operative. The full-time Union Representative may also attend these meetings from time to time. The Committee shall meet at the request of either party, for the purpose of discussing matters of mutual concern. Time spent by bargaining unit employees in carrying out the functions of this Committee shall be considered as time worked and shall be paid for by the Co-operative. The Committee shall not have jurisdiction to interpret and/or amend the Collective Agreement.
Kesimpulan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia xxx Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor xxx investasi di kedua negara. Kerangka perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti-persaingan, memperdalam kerja xxxx, xxx menetapkan prosedur untuk menegakkan perjanjian. Perjanjian ini terjalin dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Adapun kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini xxxxxx xxxx mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia-Jepang, mendapat kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas berkat penurunan tarif, meningkatkan arus barang xxx xxxx, mendapatkan transfer teknologi, sebagai sektor penggerak, program kesejahteraan, xxx juga menjadi pusat pengembangan manufaktur. General Review semestinya diadakan lima tahun setelah dilaksanakannya perjanjian. namun Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini sampai diubahnya Peraturan Menteri Keuangan yang diklaim tidak sesuai dengan IJEPA. Padahal sebelumnya Indonesia sudah menawarkan Jepang agar memberi usulan terkait peraturan ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingannya untuk memenuhi perundingan ulang terkait tarif bea masuk xxx tarif impor yang belum terlaksana secara efektif. Selain berkenaan tentang kepentingan nasional, Indonesia sebenarnya juga tidak menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai dalam kerjasama ekonomi ini. Diplomasi ekonomi yang diupayakan indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral ini didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah, hubungan perdagangan xxxx xxxxxx menguntungkan, xxx juga kemajuan perekonomian Jepang. Indonesia juga bergantung kepada situasi ekonomi Jepang karena kegiatan impor,ekspor, xxx investasi yang berlangsung memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari nilai perdagangan yang terus mengalami tren kenaikan. Meskipun menguntungkan,Indonesia harus terus bersikap tegas dalam melaksanakan perjanjian ini xxxxxx xxxxx banyak kepentingan nasional dari kerjasama bilateral ini yang belum sepenuhnya tercapai. Melalui analisis komprehensif terhadap kendala yang tidak kondusif bagi Indonesia dalam tinjauan umum IJEPA. Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan baik perekonomian antara Indonesia-Jepang. DAFTAR PUSTAKA Anggraeni, N. A. (2020). DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal PIR: Power in International Relations, 3(2), 156-172. Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 9(2), 129–151. xxxxx://xxx.xxx/10.30908/bilp.v9i2. 5 Arifin Rivai, A. N. (2017). Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus: Relasi Dagang Indonesia – Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA). Indonesian Perspective, 2(2), 105. xxxxx://xxx.xxx/10.14710/ip.v2i2.18 474 Xxxxxxxxx Xxxxxx. (2019). Faktor Penghambat Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia dalam Kerangka Kerja IJEPA 208-2018. Universitas Katolik Parahyangan. Gocklas C.S, L., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik 2000-2016). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 50(5), 191–200. xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/media/pub lications/188892-ID-analisis- pengaruh-indonesia-japan- econom.pdf Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. East Asian Policy, 06(03), 114–128. xxxxx://xxx.xxx/10.1142/s17939305 14000312 Harahap, I. K., & Xxxxxx, A. M. (2015). DAMPAK PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE JEPANG. Media Ekonomi, 23(1), 27. xxxxx://xxx.xxx/10.25105/me.v23i1. 0000 Xxxxxx, X. S. (2016). KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). Jurnal Lyceum, 4(1), 430–439. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Barang. xxxxx://xxx.xxx/10.1108/eb057810
Welding Welding and use of cutting torches or cutoff saws will be permitted only in areas that have been cleared or are free of all material capable of carrying fire. Flammable debris and vegetation must be removed from within a minimum 10-foot radius of all welding and cutting operations. A shovel and a 5-gallon standard backpack water container filled and with handpump attached shall be immediately available for use in the event of a fire start. C8.212 – MARKET-RELATED CONTRACT TERM ADDITION (11/08). The term of this contract may be adjusted when a drastic reduction in wood product prices has occurred in accordance with 36 CFR 223.52. The Producer Price Index used to determine when a drastic reduction in price has occurred is stated in A20. Purchaser will be notified whenever the Chief determines that a drastic reduction in wood product prices has occurred. If the drastic reduction criteria specified in 36 CFR 223.52 are met for 2 consecutive calendar quarters, after contract award date, Contracting Officer will add 1 year to the contract term, upon Purchaser’s written request. For each additional consecutive quarter such a drastic reduction occurs, Contracting Officer will, upon written request, add an additional 3 months to the term during Normal Operating Season, except that no single 3-month addition shall extend the term of the contract by more than one year. Contracting Officer must receive Purchaser’s written request for a market-related contract term addition before the expiration of this contract. No more than 3 years shall be added to a contract's term by market-related contract term addition unless the following conditions are met:
Alcoholic Beverages Costs of alcoholic beverages are unallowable.
