Common use of Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Clause in Contracts

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi tahun 2023 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Perkembangan pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Sulawesi Selatan masih mampu tumbuh positif sebesar 4,65% (c to c) pada tahun 2021, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang mencapai -0,71% (c to c). Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Namun pertumbuhan terbatas dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM Level 4 selama hampir keseluruhan triwulan merespon meningkatnya risiko penyebaran COVID-19 varian delta, sehingga mobilitas masyarakat, waktu operasional mall dan toko ritel, serta aktivitas MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibitions) menjadi tertahan. Dengan asumsi terkendalinya risiko penularan COVID-19 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, kinerja positif perekonomian Sulawesi Selatan diprakirakan berlanjut serta meningkat pada tahun 2022. Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pembangunan infrastruktur, Infrastruktur menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kerja kembali. Sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti kesehatan. Apalagi, pada kuartal kedua infrastruktur menjadi salah satu penyumbang atau pendongkrak investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Selain beberapa skenario, dibutuhkan juga suatu kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang akan memberikan pondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah- panjang. Sehingga ditahun 2023 Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berupaya redesain transformasi ekonomi, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang. Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,06–6,59 persen; Tingkat Kemiskinan 7,45 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,69 persen; Gini Rasio 0,376-0,38; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 65,98 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan pada “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut: Perlindungan dan jaminan sosial, Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Penataan bangunan dan lingkungannya, Pengelolaan pendidikan, Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Penempatan tenaga kerja, Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Pemasaran pariwisata, Pengembangan umkm, Perencanaan dan pembangunan industri, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Penyelenggaraan jalan.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Arah Kebijakan Ekonomi kebijakan ekonomi daerah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian global, nasional dan regional. Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global. Kondisi ekonomi global Tahun 2021 sejak awal tahun 2023 tentunya diselaraskan masih rentan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan krisis. Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian global serta kondisi ekonomi dunia secara umum sangat berdampak pada perekonomian di daerah. Atas dasar itu dilakukan penyusunan berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan tolok ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Sumber pendapatan dan nilainya dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan Proyeksi Perekonomian Dunia Akibat Dampak Covid-19 menyatakan bahwa Pandemi Global berakibat pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara global pada tahun 20232020 dibandingkan dengan tahun 2019. Dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global. Seperti diketahui pada awal tahun 2020 terjadi bencana yang melanda dunia, yaitu munculnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerahdisebut dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus tersebut petama kali ditemukan di Wuhan, isu-isu strategis China menyebar ke hampir seluruh negara dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional pada awal Maret 2020 terjadi kasus pertama di Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut, virus ini telah dengan cepat menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 23 September 2021 tercatat di Indonesia terkonfirmasi positif 4.201.559 orang, sembuh 4.012.448 orang dan daerahmeninggal 141.114 (sumber: xxx.XXXXX00.xx.xx). Perkembangan pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Sulawesi Selatan Di awal tahun 2021 angin segar terkait penanganan Covid-19 mulai dirasakan setelah beberapa negara mensosialisasikan keberhasilannya dalam memproduksi vaksin. Xxxx Xxxxxxx Internasional/International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa pembatasan Social Distancing akan berlanjut hingga 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa Pandemi Covid-19 masih mampu tumbuh positif sebesar 4,65% (c to c) pada akan mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 aktivitas perekonomian tergantung dari hasil distribusi dan efektivitas vaksin yang ada. Pada bulan April, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 lebih tinggi dalam laporan Proyeksi Perekonomian Dunia Akibat Dampak Covid-19 dimana IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 6% di 2021, naik dari 5,5% dari proyeksi bulan Januari. Hal ini karena karena keberhasilan para ilmuwan, ratusan juta orang sedang divaksinasi dan ini akan memberikan energi bagi pemulihan ekonomi di banyak negara. Pemulihan juga didorong oleh adaptasi kehidupan sehari-hari dan stimulus fiskal AS. IMF juga memperkirakan pandemi masih ada dan kasus baru masih bertambah di banyak negara. Pemulihan ekonomi juga berjalan ke arah yang berbeda-beda. Negara-negara yang belum banyak mendapatkan vaksin, memiliki kemampuan terbatas, dan sangat tergantung pariwisata akan memiliki pemulihan yang tidak begitu baik. Untuk kelompok negara berkembang di Asia, proyeksi 2021 naik 0,6% menjadi 8,6%. Ini berkat dilonggarkannya kebijakan lockdown di beberapa negara seperti India. Tetapi, kasus Covid-19 yang masih banyak seperti di Indonesia dan Malaysia menahan prospek pertumbuhan lebih tinggi. Prospek pemulihan global masih penuh ketidakpastian meskipun pandemi sudah berlalu setahun. Mutasi baru dan jumlah korban jiwa yang terus naik menghantui program vaksinasi yang terus berjalan. Pemulihan ekonomi bergerak dalam laju yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing negara. IMF lebih optimistis akan pertumbuhan ekonomi global berkat kebijakan fiskal yang diambil beberapa perekonomian besar, program vaksinasi, dan adaptasi aktivitas ekonomi di tengah pembatasan sosial. Namun, masih banyak ketidakpastian terkait pandemi, efektivitas kebijakan, dan evolusi kondisi keuangan. Sementara untuk Indonesia, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2021 sekitar 4,3%, lebih rendah dibanding proyeksi Januari sebesar 4,8%. Hal ini karena kasus Covid-19 yang masih banyak, menahan prospek pertumbuhan lebih baik jika dibandingkan tinggi. Secara nasional, sebelum pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia digambarkan cukup menguat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,02 persen. Namun pada tahun 2020 sebelumnya yang mencapai -0,71% (c to c). Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Namun pertumbuhan terbatas dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM Level 4 selama hampir keseluruhan triwulan merespon meningkatnya risiko penyebaran COVID-19 varian delta, sehingga mobilitas masyarakat, waktu operasional mall dan toko ritel, serta aktivitas MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibitions) menjadi tertahan. Dengan asumsi terkendalinya risiko penularan COVID-19 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, kinerja positif perekonomian Sulawesi Selatan diprakirakan berlanjut serta meningkat pada tahun 2022. Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunanIndonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07. Beberapa skenario disusun untuk menggenjot Pemberlakuan PPKM darurat akan menimbulkan tekanan terhadap APBN jika berkepanjangan. BI merevisi poyeksi pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pembangunan infrastruktur, Infrastruktur Indonesia menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kerja kembali. Sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti kesehatan. Apalagi, pada kuartal kedua infrastruktur menjadi salah satu penyumbang atau pendongkrak investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Selain beberapa skenario, dibutuhkan juga suatu kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang akan memberikan pondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah- panjang. Sehingga ditahun 2023 Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berupaya redesain transformasi ekonomi, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang. Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional 3,8 persen di tahun depan2021. Perkiraan itu lebih rendah jika dibanding dengan perhitungan sebelumnya, maka prediksi target indikator ekonomi makro yakni pada kisaran 4,1 persen hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen. Bank Indonesia juga memperkirakan tingkat inflasi hingga akhir tahun 2021 akan tetap berada di level rendah di bawah taksiran 3 persen plus minus 1 persen. Hal itu terjadi karena penurunan perekonomian dan daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19 yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,06–6,59 persen; Tingkat Kemiskinan 7,45 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,69 persen; Gini Rasio 0,376-0,38; PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 65,98 Juta masih terjadi dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan pada “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut: Perlindungan dan jaminan sosial, Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Penataan bangunan dan lingkungannya, Pengelolaan pendidikan, Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Penempatan tenaga kerja, Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Pemasaran pariwisata, Pengembangan umkm, Perencanaan dan pembangunan industri, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Penyelenggaraan jalanmembayangi Indonesia.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo ke depan masih bertumpu pada sektor pertanian yang kontribusinya masih dominan terhadap perekonomian. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensi yang dimiliki menjadi sangat penting dan strategis untuk pengembangan lebih lanjut, karena dengan mengetahui potensi yang ada, maka akan memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) menekan laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Diperkirakan perekonomian Kabupaten Tebo masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun 2023 tentunya diselaraskan terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: 1) Menurunkan angka kemiskinan; 2) Menurunkan angka pengangguran; 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis; 4) Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah; 5) Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif; 6) Menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas; 7) Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia; dan 8) Meningkatkan peran pemerintah, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerahlembaga pendidikan, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Perkembangan pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Sulawesi Selatan masih mampu tumbuh positif sebesar 4,65% (c to c) pada tahun 2021, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang mencapai -0,71% (c to c). Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan peningkatan produksi komoditas pertanian kondisi yang digambarkan diatas serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun berjalan dan swasta. Namun perkiraan tahun 2021 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah: 1) Menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan terbatas dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pemberlakuan PPKM Level 4 selama hampir keseluruhan triwulan merespon meningkatnya risiko penyebaran COVID-19 varian delta, sehingga mobilitas dan distribusi ekonomi daerah; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha; 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis; dan 4) Meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, waktu operasional mall dunia usaha dan toko ritel, serta aktivitas MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibitionslembaga pendidikan dengan pemerintah daerah. 5) menjadi tertahan. Dengan asumsi terkendalinya risiko penularan COVID-19 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, kinerja positif perekonomian Sulawesi Selatan diprakirakan berlanjut serta meningkat pada tahun 2022. Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Beberapa skenario disusun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pembangunan infrastruktur, Infrastruktur menjadi salah satu program padat karya, sehingga yang tadinya kena dampak PHK bisa kerja kembali. Sektor infrastruktur tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian, tapi juga diberbagai sektor seperti kesehatan. Apalagi, pada kuartal kedua infrastruktur menjadi salah satu penyumbang atau pendongkrak investasi yang ada di Sulawesi Selatan. Selain beberapa skenario, dibutuhkan juga suatu kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang akan memberikan pondasi yang kuat Meningkatkan minat kewirausahaan bagi proses transformasi ekonomi dalam jangka menengah- panjang. Sehingga ditahun 2023 Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berupaya redesain transformasi ekonomi, mengingat dampak pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang. Dilihat dari segala perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,06–6,59 persen; Tingkat Kemiskinan 7,45 persen; pengusaha diharapkan dapat ikut mengurangi angka Tingkat Pengangguran Terbuka 5,69 persen; Gini Rasio 0,376-0,38; PDRB Perkapita (ADHBTPT) Rp. 65,98 Juta dan Tingkat Inflasi 3,0-1,0 persen; Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, diarahkan pada “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter”, dengan Prioritas Pembangunan sebagai berikut: Perlindungan dan jaminan sosial, Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, Penataan bangunan dan lingkungannya, Pengelolaan pendidikan, Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Penempatan tenaga kerja, Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Pemasaran pariwisata, Pengembangan umkm, Perencanaan dan pembangunan industri, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, Penyelenggaraan jalandi Kabupaten Tebo.