Kemiskinan Klausul Contoh

Kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan, namun berbeda dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan yang berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2024. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 hingga Maret 2022 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Untuk kurun waktu tahun 2023 kenaikan indeks harga konsumen, melambatnya capaian pada sektor padat karya seperti Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; Transportasi; dan Lainnya serta adanya peningkatan fungsi alih lahan kepada sektor non produktif mempengaruhi capaian Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 8,06 persen, mengalami penurunan sebesar 0,64 persen terhadap capaian Maret 2023 sebesar 8,77 persen serta menurun 0,57 persen terhadap Maret 2022 sebesar 8,63. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2024 mencapai 736,48 ribu orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang 52,4 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebanyak 40,96 ribu orang. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data BPS Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp459.226/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp342.934 (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp116.292 (25,32 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Selatan memiliki 5,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar R2.489.005/rumah tangga miskin/bulan Perkembangan garis kemiskinan tahun 2018 hingga tahun 2022 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2024.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Kemiskinan. Selama kurun waktu 2017-2020, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan naik dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak penurunan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 9,27% menurun menjadi 8,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 8,88%. Persentase tingkat kemiskinan Kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi NTB tahun 2021 yaitu masing-masing sebesar 9,71% dan 13,83%.
Sample 1
Kemiskinan. 1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; 2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; 3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.
Sample 1
Kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Sample 1
Kemiskinan. Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang salah satunya tercermin pada angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Kecenderungan naik turunnya angka kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara lain daya beli masyarakat, laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Angka kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020 meningkat sebesar 5,92 dari tahun 2019 yang sebesar 4,94 persen dan tingkat Nasional sebesar 9,78 persen dari tahun sebelumnya 9,22 persen. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah optimalisasi integrasi kebijakan afirmasi program program penanggulangan kemiskinan di tingkat Nasional dan Provinsi Banten serta pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan.
Sample 1
Kemiskinan. Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang salah satunya tercermin pada angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Serang. Kecenderungan naik turunnya angka kemiskinan di Kota Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara lain daya beli masyarakat, laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kota Serang mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 6,06 persen atau sekitar 42.200 jiwa. Melihat kecenderungan k e n a i k a n angka kemiskinan Kota Serang dikarenakan dampak pandemi COVID-19 maka proyeksi angka kemiskinan Kota Serang Tahun 2021 terkoreksi menjadi sekitar 5,96 persen hal ini dikarenakan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran. Dengan kondisi perekonomian yang berangsur membaik, walaupun belum seperti Tahun 2019 diantaranya kondisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang belum stabil, maka tingkat kemiskinan Kota Serang Tahun 2021 diperkirakan sebesar 5,96 persen walaupun tidak sesuai dengan yang ditargetkan pada RPJMD yang sebesar 5,06 persen hal ini akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah optimalisasi integrasi kebijakan afirmasi program program penanggulangan kemiskinan dengan tingkat Nasional dan Provinsi Banten serta pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan.
Sample 1
Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi;
Sample 1
Kemiskinan. Pada tahun 2016 angka kemiskinan turun menjadi 15,55 persen dan pada tahun 2017 angka kemiskinan turun menjadi 15,41 persen. Kemudian, pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar juga mengalami penurunan menjadi 14,47 persen dan pada tahun 2019 tercatat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,92 persen serta untuk tahun 2020 dimana pada tahun ini karena pandemic Global Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 13,84 persen.
Sample 1
Kemiskinan. Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya yakni tingkat kemiskinan yang diukur dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2021 tercatat sebanyak 137.750 orang, menurun dibandingkan periode September 2020 sebesar 142.611 orang. Penurunan tersebut terjadi di tengah garis kemiskinan yang meningkat dari Rp617.532/bulan/kapita pada September 2020 menjadi Rp653.853bulan/kapita pada September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat terus membaik sejalan perbaikan ekonomi. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 0,95%, lebih rendah dibandingkan dengan periode September 2020 sebesar 1,21%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Demikian halnya Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2021 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 0,21%, lebih rendah dibandingkan periode September 2020 sebesar 0,42%. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kepri semakin berkurang. 3.3 Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017- September 2021
Sample 1

Related to Kemiskinan

  • Pemilikan Kosong Hartanah itu dijual tanpa pemilikan kosong, dengan itu tiada jaminan diberikan bahawa hartanah itu boleh digunakan untuk menginap dan sekiranya keadaan yang sedia ada yang menghalang kemasukan atau penginapan oleh Penawar yang Berjaya, keadaan sedemikian tidak akan membatalkan penjualan dan atau hak kepada Pembeli untuk membatalkan kontrak atau menuntut pengurangan harga atau ganti rugi. Pemegang Serahhak/Pembiaya tidak bertanggungjawab untuk menyerahkan milikan kosong hartanah berkenaan kepada Penawar yang Berjaya. Penawar yang Berjaya selepas pembayaran harga belian sepenuhnya bersama-sama dengan apa-apa faedah terakru, jika ada, hendaklah pada kos dan perbelanjaan sendiri mengambil milikan hartanah tersebut.

  • Lokasi a) Pejabat SPPP – Swettenham Pier Cruise Terminal, Pulau Pinang b) Pejabat SPPP - NB Tower Butterworth Tingkat 11 (Suite 1), Pulau Pinang - NB Tower Butterworth Tingkat 11 (Suite 2), Pulau Pinang - NB Tower Butterworth Tingkat 2, Pulau Pinang c) Pejabat SPPP Teluk Ewa, Langkawi, Kedah

  • PENGADUAN i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah. ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

  • PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

  • PELAKSANAAN (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) PARA PIHAK mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM. (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PARA PIHAK memfasilitasi dengan menyediakan sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

  • Perlaksanaan a. Dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan lelong atau tempoh lanjutan yang diberikan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya (mengikut subjek tunggal Pemegang Serahhak/Pembiaya untuk pembayaran faedah pada kadar faedah yang perlu ditentukan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya), Pembeli hendaklah mendepositkan dengan Peguamcara yang dilantik oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya secara serentak: sejumlah wang yang bersamaan dengan 90% daripada tawaran yang berjaya ("Jumlah Baki") dan faedah bagi tempoh lanjutan (jika ada) dibuat melalui bank deraf atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM atau secara ’Real Time Electronics Transfer of Funds and Securities (RENTAS)’. Permohonan tempoh lanjutan hendaklah dibuat oleh pembeli sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh tamat tempoh;dan b. Setelah menerima keseluruhan wang pembelian merujuk kepada klausa 8 (a) diatas, dan tertakluk kepada kelulusan pemaju dan pihak yang berkaitan (sekiranya ada), Pemegang Serahhak/Pembiaya akan melaksanakan Penyerahanhak (dalam bentuk dan kandungan yang boleh diterima kepada Pemegang Serahhak/Pembiaya) dan menyerahkan Dokumen Sekuriti dan mana-mana dokumen lain yang berkaitan dalam simpanan Pemegang Serahhak/Pembiaya kepada Penawar yang Berjaya, tetapi tugasan itu hendaklah disediakan oleh dan atas perbelanjaan Penawar yang Berjaya. Di mana berkenaan, Pemegang Serahhak/Pembiaya berhak untuk menambah atau meminda perjanjian mencukupi tanggung rugi dimasukkan dalam tugasan supaya Penawar yang Berjaya boleh menanggung semua liabiliti dan obligasi yang berkaitan dengan hartanah. Pemegang Serahhak/Pembiaya tidak akan menyerahkan hartanah itu kepada mana-mana pihak selain daripada Penawar yang Berjaya. c. Tertakluk kepada Klausa 8 (a) & (b) di atas, hartanah yang masih / ada bayaran progresif tertunggak yang perlu dibayar kepada Pemaju, Penawar yang Berjaya hendaklah:- i. Sekiranya Penawar yang Berjaya memerlukan pinjaman untuk membolehkan Penawar yang Berjaya melengkapkan pembelian di dalam ini, Penawar yang Berjaya hendaklah dalam masa yang dinyatakan di atas, menyebabkan pembiaya Penawar yang Berjaya mengeluarkan surat akujanji untuk membayar bayaran progresif baki mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama dibuat memihak kepada Pemaju dari pembiaya Penawar yang Berjaya untuk melepaskan Pemegang Serahhak/Pembiaya daripada akujanji yang asal; ii. Sekiranya Penawar yang Berjaya tidak memerlukan pinjaman untuk membolehkan Penawar yang Berjaya melengkapkan pembelian di dalam ini, Penawar yang berjaya hendaklah dalam tempoh masa yang dinyatakan di atas, memberikan jaminan bank memihak kepada Pemaju atau membayar bayaran progresif baki kepada pemaju mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama dan untuk melepaskan Pemegang Serahhak/Pembiaya daripada aku janji yang asal; iii. Sekiranya ada sebarang bayaran yang tertunggak dan harus dibayar kepada Pemaju selepas tarikh jualan, termasuk baki bayaran progresif yang belum dilepaskan (‘undisbursed’) mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama, caj, faedah dan penalti akibat kelewatan oleh Penawar yang Berjaya/pembiaya Penawar yang Berjaya dalam memberikan sebarang aku janji / bayaran yang dinyatakan dalam Klausa 8 (c) i) atau Klausa 8 (c) ii) di atas, di mana bayaran tersebut perlu dibayar oleh Penawar yang berjaya. iv. Sekiranya Penawar yang Berjaya yang berjaya gagal, kecuaian dan / atau enggan mendapatkan surat aku janji / jaminan bank/ bayaran yang tersebut dalam cara dan pada masa yang ditetapkan dalam Klausa 8 (c) i) atau Klausa 8 (c) ii) di atas, Pemegang Serahhak/Pembiaya berhak untuk membatalkan jualan melalui notis secara bertulis kepada Penawar yang Berjaya, dimana Deposit yang disebut dalam Klausa 5 akan dilucuthakkan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya. d. Jika Penawar yang Berjaya menjadi bankrap atau meninggal dunia pada / sebelum Tarikh Penyelesaian atau apa-apa tempoh lanjutan sebagaimana yang dibenarkan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya, Pemegang Serahhak/Pembiaya mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk melakukan perkara yang berikut: i. melucuthak Deposit berserta dengan faedah dan jualan lelongan ini akan dianggap ditamatkan dan tidak berkuat kuasa lagi; atau ii. setelah menolak segala perbelanjaan dalam menjalankan jualan lelong, membatalkan jualan dan membayar balik baki Deposit kepada harta pusaka si mati Xxxxxxx yang Berjaya (tertakluk kepada pengemukaan dokumen-dokumen berkaitan yang membuktikan kematian dan hak perwakilan harta pusaka si mati) atau Pegawai Pemegang Harta mengikut mana-mana yang berkenaan jika Penawar yang Berjaya ialah atau menjadi seorang bankrap; dan iii. Pemegang Serahhak/Pembiaya boleh menyelesaikan perkara itu dalam apa-apa cara lain yang Pemegang Serahhak/Pembiaya anggap patut dan keputusan Pemegang Serahhak/Pembiaya adalah muktamad.

  • Jangka Waktu Pelaksanaan Januari-Juni

  • PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka: a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan x. Xxxxxxx dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

  • Kelulusan Pihak Berkuasa Berkenaan a. Sebarang kelulusan yang tidak diperolehi daripada Pemilik Tanah dan / atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan lain yang berkaitan (selain daripada sebab-sebab yang boleh dikaitkan dengan apa-apa perbuatan keingkaran atau peninggalan oleh Penawar yang Berjaya apabila habis tempoh masa yang ditetapkan untuk penyempurnaan: atau b. Sebarang kelulusan daripada Pemilik Tanah dan / atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan lain yang berkaitan adalah tertakluk kepada syarat- syarat yang tidak boleh diterima oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya mengikut budi bicara mutlaknya; atau c. Jualan di dalam ini yang diketepikan bagi apa-apa sebab sekalipun oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya atau melalui Perintah Mahkamah;

  • Lokasi Kegiatan Mitra a. Wilayah mitra : Tomang b. Kabupaten/kota : Jakarta Barat c. Provinsi : DKI Jakarta