Kemiskinan. Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang salah satunya tercermin pada angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Kecenderungan naik turunnya angka kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara lain daya beli masyarakat, laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Angka kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2020 meningkat sebesar 5,92 dari tahun 2019 yang sebesar 4,94 persen dan tingkat Nasional sebesar 9,78 persen dari tahun sebelumnya 9,22 persen. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah optimalisasi integrasi kebijakan afirmasi program program penanggulangan kemiskinan di tingkat Nasional dan Provinsi Banten serta pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan.
Kemiskinan. Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang salah satunya tercermin pada angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Serang. Kecenderungan naik turunnya angka kemiskinan di Kota Serang dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebabnya antara lain daya beli masyarakat, laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kota Serang mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 6,06 persen atau sekitar 42.200 jiwa. Melihat kecenderungan k e n a i k a n angka kemiskinan Kota Serang dikarenakan dampak pandemi COVID-19 maka proyeksi angka kemiskinan Kota Serang Tahun 2021 terkoreksi menjadi sekitar 5,96 persen hal ini dikarenakan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran. Dengan kondisi perekonomian yang berangsur membaik, walaupun belum seperti Tahun 2019 diantaranya kondisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang belum stabil, maka tingkat kemiskinan Kota Serang Tahun 2021 diperkirakan sebesar 5,96 persen walaupun tidak sesuai dengan yang ditargetkan pada RPJMD yang sebesar 5,06 persen hal ini akibat dampak pandemi COVID-19. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah optimalisasi integrasi kebijakan afirmasi program program penanggulangan kemiskinan dengan tingkat Nasional dan Provinsi Banten serta pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan.
Kemiskinan. Selama kurun waktu 2017-2020, persentase penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan naik dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak penurunan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Kota Bima tercatat sebesar 9,27% menurun menjadi 8,35% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan naik menjadi 8,88%. Persentase tingkat kemiskinan Kota Bima tersebut masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi NTB tahun 2021 yaitu masing-masing sebesar 9,71% dan 13,83%.
Kemiskinan. Pada tahun 2016 angka kemiskinan turun menjadi 15,55 persen dan pada tahun 2017 angka kemiskinan turun menjadi 15,41 persen. Kemudian, pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar juga mengalami penurunan menjadi 14,47 persen dan pada tahun 2019 tercatat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar sebesar 13,92 persen serta untuk tahun 2020 dimana pada tahun ini karena pandemic Global Covid-19, angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan menjadi 13,84 persen.
Kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan, namun berbeda dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan yang berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2024. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 hingga Maret 2022 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Untuk kurun waktu tahun 2023 kenaikan indeks harga konsumen, melambatnya capaian pada sektor padat karya seperti Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; Transportasi; dan Lainnya serta adanya peningkatan fungsi alih lahan kepada sektor non produktif mempengaruhi capaian Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 8,06 persen, mengalami penurunan sebesar 0,64 persen terhadap capaian Maret 2023 sebesar 8,77 persen serta menurun 0,57 persen terhadap Maret 2022 sebesar 8,63. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2024 mencapai 736,48 ribu orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang 52,4 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebanyak 40,96 ribu orang. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data BPS Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp459.226/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp342.934 (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp116.292 (25,32 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Selatan memiliki 5,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar R2.489.005/rumah tangga miskin/bulan Perkembangan garis kemiskinan tahun 2018 hingga tahun 2022 yang merupakan representasi jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha...
Kemiskinan. 1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Tabel 2.19. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Kuningan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Wilayah Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)
Kemiskinan. Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya yakni tingkat kemiskinan yang diukur dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada September 2021 tercatat sebanyak 137.750 orang, menurun dibandingkan periode September 2020 sebesar 142.611 orang. Penurunan tersebut terjadi di tengah garis kemiskinan yang meningkat dari Rp617.532/bulan/kapita pada September 2020 menjadi Rp653.853bulan/kapita pada September 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat terus membaik sejalan perbaikan ekonomi. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 0,95%, lebih rendah dibandingkan dengan periode September 2020 sebesar 1,21%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Demikian halnya Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2021 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 0,21%, lebih rendah dibandingkan periode September 2020 sebesar 0,42%. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kepri semakin berkurang. Pada September 2021 Gini Ratio2 Provinsi Kepri tercatat sebesar 0,339, meningkat dibandingkan September 2020 sebesar 0,334. Peningkatan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri sedikit melebar pada periode September 2020 – September 2021. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,337, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,253. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri terbilang cukup tinggi (urutan kedua paling tinggi se-Sumatera), meski masih lebih rendah dibandingan Gini Ratio secara nasional. Namun demikian, gini ratio Provinsi Kepri di wilayah perdesaan relatif cukup rendah (terendah ketiga) dibandingkan provinsi lain di Sumatera.
Kemiskinan a) Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi;