KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................................. II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................................................... II-12
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Arah kebijakan ekonomi daerah
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. II-1
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .................... II-1
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ......................... II-2
2.1.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ....................................... II-3
2.1.3 Pendapatan Perkapita...................................................... II-3
2.1.4 Laju Inflasi ...................................................................... II-3
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka ....................................... II-4
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia........................................ II-4
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB mencerminkan output yang dihasilkan masyarakat pada suatu daerah tertentu dan indikator ini digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Bukittinggi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 608.267 juta rupiah dari tahun 2015 sebesar 6.141.524 juta rupiah menjadi 6.749.791 juta rupiah pada tahun 2016. Meskipun secara riil terjadi kenaikan yang cukup siginifikan, namun kenaikan tersebut belum bisa dikatakan terjadinya peningkatan produktivitas, karena di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi yang menyebabkan koreksi negatif terhadap daya beli masyarakat.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Bab II - 1
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan....................... Bab II - 2
2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan.................... Bab II - 6
2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2023.............................................. Bab II - 11
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Balangan, beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Balangan antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2023 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan. Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Balangan. Penentuan arah kebijakan ekonomi di tahun 2023 telah melewati proses panjang. Tak dapat dipungkiri, pandemi selama lebih dari dua tahun terakhir sudah memberi dampak luar biasa pada perekonomian dunia, nasional dan daerah. Oleh sebab itu, penentuan arah kebijakan pada masa transisi dilakukan dengan pertimbangan matang dan hati-hati.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1 Arah kebijakan makro . .................................................... 2 - 1
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah …………………………….……. 2 - 20
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Implikasi Ranwal RKP 2021 bagi pembangunan daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Daerah harus memasukkan unsur tersebut sebagai dasar untuk menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah dalam rangka menjaga keselarasan/ sinkronisasi
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Kerangka ekonomi makro Provinsi Riau memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator- indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Analisa kerangka perekonomian makro Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup pembahasan terhadap indikator makro ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, tingkat penangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan.
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Secara terperinci, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, terdapat empat sektor dominan yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,48 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,95 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 18,98 persen, serta Konstruksi sebesar 14,19 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami sedikit penurunan (turun 0,43 persen). Begitu juga dengan sektor industri pengolahan mengalami penurunan distribusi (turun 1,03 persen) dibandingkan Tahun 2018. Akan tetapi di sektor perdagangan besar dan eceran, mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dan demikian juga pada sektor konstruksi naik sebesar 0,31 persen dibandingkan Tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut berikut:
2.1 Perbandingan PDRB (dalam Juta Rupiah) No. U r a i a n 2018 Distribusi (%) 2019 Distribusi (%)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 155.076.877,58 20,00 000.000.000,71 20,48
2 Pertambangan dan Penggalian 9.552.001,77 1,00 00.000.000,64 1,27
3 Industri Pengolahan 148.430.312,53 20,00 000.000.000,62 18,98
4 Pengadaan Listrik, Gas 840.587,64 0,11 908.220,96 0,11
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 102.921.371,10 0,10 796.715,08 0,10
6 Konstruksi 134.361.327,03 13,00 000.000.000,54 14,19
7 Perdagangan...