KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2-1 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................... 2-1 2.2. Xxxx kebijakan keuangan daerah ............................................................... 2-13
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah ........................................... 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah ......................................... II-1 II-1 II-1
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Analisa kerangka perekonomian makro Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup pembahasan terhadap indikator makro ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, tingkat penangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya ..................................................................... 4 4 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2021 ................... 15
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Bab II - 1
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Kerangka ekonomi makro Provinsi Riau memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator- indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Perkembangan kondisi dan kebijakan dalam perekonomian global, nasional dan provinsi akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, termasuk Kabupaten Balangan, beberapa kondisi perekonomian dari luar daerah yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Balangan antara lain fluktuasi harga minyak, nilai tukar mata uang asing sampai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Selain pengaruh dari luar daerah, kondisi perekonomian tahun lalu, merupakan suatu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tahapan evaluasi pembangunan dijadikan sebagai aspek dasar perencanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga untuk membuat kebijakan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2023 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan prioritas pembangunan. Dalam rangka melakukan analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten, terlebih dahulu perlu diketahui gambaran umum dinamika perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan. Dinamika perkembangan kedua perekonomian tersebut perlu diperhatikan karena perekonomian dimaksud memiliki dampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Balangan. Penentuan arah kebijakan ekonomi di tahun 2023 telah melewati proses panjang. Tak dapat dipungkiri, pandemi selama lebih dari dua tahun terakhir sudah memberi dampak luar biasa pada perekonomian dunia, nasional dan daerah. Oleh sebab itu, penentuan arah kebijakan pada masa transisi dilakukan dengan pertimbangan matang dan hati-hati.