KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH Klausul Contoh

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 12 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................. 12 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah............................... 12
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2 - 1 2.1 Arah kebijakan makro . .................................................... 2 - 1 2.2 Arah kebijakan keuangan daerah …………………………….……. 2 - 20
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2023 serta proyeksi tahun 2024.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Analisa kerangka perekonomian makro Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup pembahasan terhadap indikator makro ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, tingkat penangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diukur dari indikator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan regional perkapita. Bila pendapatan riil perkapita masyarakat meningkat, maka akan terdapat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan kerangka ekonomi yang baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk suatu tujuan peningkatan ekonomi. Perencanaan ini akan berjalan dan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh data yang akurat dan dapat dipercaya (reliable). Kemajuan yang dialami oleh suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tergantung dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya serta ditunjang oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tepat dan terarah. Dengan demikian, kinerja antara pemerintah daerah dengan pengusaha menjadi agenda penting dalam penetapan perencanaan pembangunan. Seiring dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19 dan perkiraan vaksinasi yang baru mencapai herd immunity pada awal tahun 2022, agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro RKP tahun 2022. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi Covid-19 masih akan menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan terutama pada sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sambas disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sambas, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya ..................................................................... 4 4 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2021 ................... 15
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Bab II - 1
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH. Kerangka ekonomi makro Provinsi Riau memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator- indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.