Common use of DASAR HUKUM Clause in Contracts

DASAR HUKUM. a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja; c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang–Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999); g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64); i. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; j. Peraturan Menteri Xxxxxx Xxxxx dan Transmigrasi RI No. 21/MEN/X/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

DASAR HUKUM. a. Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin adalah : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 28 Tahun 1999 tentang KetenagakerjaanPenyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, 23 Tahun 2014 tentang Keselamatan KerjaPemeritahan Daerah; c. Undang – Undang 3. Undang-undang Nomor 33 tahun Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2004 NoNomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang–Undang RI Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 23 53 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999)Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; g. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Tapin Nomor 9 tahun 2016, Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Kabupaten Tapin Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64); i. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; j. Peraturan Menteri Xxxxxx Xxxxx dan Transmigrasi RI No. 21/MEN/X/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 4 Tahun 2019 tentang KlasidikasiRencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. 9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, KodefikasiFungsi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakauKelurahan di Kabupaten Tapin.

DASAR HUKUM. a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja; c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang–Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999); g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64); i. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; j. Peraturan Menteri Xxxxxx Xxxxx dan Transmigrasi RI No. 21/MEN/X/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

DASAR HUKUM. a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja; c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No1. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 Nomor 18 Tahun 2004 2002 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; f. 2. Undang–-Undang RI Nomor : 23 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999); g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016, 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64)Universitas Islam Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Lampung; i. Peraturan Gubernur 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Lampung; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan UIN Xxxxx Xxxxx Lampung pada Kementerian Agama RI sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh; 11. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam; 12. Surat Direktur Pendidikan Tinggi Islam Nomor B- 713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/20 tentang Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendis No. 52 Tahun 2018 697/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa TengahUpaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; j. Peraturan Menteri Xxxxxx 13. Surat Edaran Rektor UIN Xxxxx dan Transmigrasi RI No. 21Xxxxx Lampung Nomor: B.117/MENUN.16/X/2009 R/KP.01.2/03/2020 tanggal 25 Maret 2020 tentang Pedoman Pelayanan ProduktivitasPenyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya Pencegahan Covid-19; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 14. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Xxxxx Xxxxx Lampung Nomor B- 1000/UN.16/WR.1/PP.00.9/04/2020 tanggal 15 April 2020 tentang KlasidikasiKetentuan KKN, KodefikasiPPL, PKL, PPS, PPI, Magang, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050Penulisan Skripsi – Tesis pada masa Covid-19. 15. Surat Keputusan Rektor UIN Xxxxx Xxxxx Lampung Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan KKN-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakauDR UIN Xxxxx Xxxxx Lampung Tahun 2020.

DASAR HUKUM. a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja; c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang–Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999); g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64); i. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; j. Peraturan x. Xxxaturan Menteri Xxxxxx Xxxxx Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 21/MEN/X/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l. Peraturan x. Xxxaturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

DASAR HUKUM. a. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja; c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang–Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999); g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64); i. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; j. Peraturan x. Xxxaturan Menteri Xxxxxx Xxxxx Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 21/MEN/X/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

DASAR HUKUM. a. Undang-undang Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 1) Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja; c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang–Undang RI Nomor : 23 29 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999)Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 201653 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, tentang Pembentukan Pelaporan Kinerja dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; h. 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 tahun 2016, 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64)Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; i. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; j. 4) Peraturan Menteri Xxxxxx Xxxxx Pendayagunaan Aparatur Negara dan Transmigrasi RI No. 21Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/MEN/X/2009 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. k. 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 2017 tentang Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang

DASAR HUKUM. a. Undang-1. Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 28 Tahun 1999 tentang KetenagakerjaanPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; b. Undang-2. Undang – undang Nomor 1 tahun 1970, 6 Tahun 2014 tentang Keselamatan KerjaDesa; c. Undang – Undang 3. Instruksi Presiden RI Nomor 33 tahun 2004 9 Tahun 1998 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4435); d. Undang–Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara; e. Undang-Undang Nomor: 15 4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2004 1999 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Undang–Undang 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 23 53 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU nomor: 22 Tahun 1999);Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: g. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 51 Tahun 2016 Nomor 9Tentang Kedudukan, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 tahun 2016Susunan Organisasi, tentang Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 64)Pemberdayaan Perempuan; i. Peraturan Gubernur No8. 52 Qanun Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi Anggaran Pendapatan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa TengahBelanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019; j. Peraturan Menteri Xxxxxx Xxxxx dan Transmigrasi RI No9. 21/MEN/X/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 90 Qanun Bupati Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Klasidikasi, Kodefikasi, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor: 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan DaerahBelanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.