Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli. Bahwa pada saat perjanjian berlangsung maka kedua belah pihak tersebut dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan namun juga kedua belah pihak berhak untuk mendapat kontra prestasi atas kewajiban yang telah dilaksanakan tersebut. Dalam pasal 1474 KUH Perdata yang menentukan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut serta cacat tersembunyi, sebaliknya pembeli memiliki hak atas pembayaran harga barang, hak untuk menyatakan pembatalan berdasarkan pasal 1518 KUH Perdata. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut : Yang menjadi hak dan kewajiban Mitra kerja yaitu : a). Menyerahkan beras kepada petugas pemeriksa kualitas (PPK) dan kepala gudang Perum Bulog untuk diperiksa kualitasnya. b). Memberikan jaminan pelaksanaan pengadaan beras berupa bank garansi atau deposito dari bank pemerintah atau bank lain yang telah disepakati oleh Perum Bulog sebesar 1 % dari nilai PJB sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) perjanjian jual beli beras No : PJB-00108/03/2013/01/KB2. c). Menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kualitas barang yang diserahkan. Apabila tidak menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kualitas, maka dianggap menyetujui atas apa yang telah dilaksankan dan ditetapkan oleh petugas pemeriksa kualitas (PPK). d). Membayar biaya yang timbul atas pengambilan contoh dalam pemeriksaan kualitas dan pengarungan kembali gabah/beras yang diterimanya. e). Menerima pembayaran dari Perum Bulog berupa harga beli beras sebesar Rp. 6.600,-/kg netto. f). Mengajukan pemeriksaan ulang apabila terjadi perselisihan atau perbedaan atas hasil pemeriksaan. Adapun hak dan kewajiban dari Divre/Kadivre yaitu : a). Menerbitkan surat perintah pemeriksaan kualitas (SPPK) yang ditunjuk kepada petugas pemeriksa kualitas (PPK). b). Menunjuk staf atau personil yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas, apabila dalam suatu daerah tidak tersedia atau kekurangan petugas. c). Menunjuk tim kualitas Divre/Subdivre untuk melaksanakan pemeriksaan ulang apabila terjadi perselisihan terhadap hasil pemeriksaan kualitas yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kualitas (PPK). d). Mengevaluasi kinerja Mitra Kerja untuk kemudian memberikan penilaian yang menjadi dasar untuk memperpanjang kontrak atau tidak dalam hal perjanjian jual beli beras berikutnya (pasal 8 perjanjian jual beli beras No : PJB-00108/03/2013/01/KB2) Sedangkan hak dan kewajiban petugas pemeriksa kul...