KRITERIA Klausul Contoh

KRITERIA. PELAMAR Kriteria pelamar berdasarkan jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi : 1. Xxxxxx, yaitu : a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; dan b. tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus. 2. Umum, yaitu pelamar yang tidak termasuk kriteria pelamar Khusus seperti yang disebutkan di atas.

KRITERIA. PEMENANG

KRITERIA. KHUSUS Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan syarat- syarat yang lebih spesifik berkenaan dengan bangunan yang akan dikerjakan, baik dari segi fungsi khusus maupun segi teknis lainnya: a. Kesatuan pelaksanaan interior/eksterior dengan lingkungan xxxx xxx. b. Penataan ruang yang akan dikerjakan diupayakan mematuhi kaidah- kaidah teknis perencanaan arsitektural, struktural xxx lingkungan.

KRITERIA. Partisipan harus berusia setidaknya 17 tahun. Jika partisipan berusia di bawah 17 tahun, maka pastikan bahwa orang tua atau wali partisipan menyetujui keikutsertaan anda. Tidak ada batasan domisili partisipan. Partisipan bersedia mengikuti tata cara dan mekanisme yang ditetapkan penyelenggara.

KRITERIA. 1) Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa dalam wilayah Kawasan Transmigrasi yang menjadi lokasi pendampingan; 2) Memiliki pengetahuan di bidang manajerial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer paling sedikit Microsoft Office dan jaringan internet; 4) Memiliki rekam jejak, integritas, dan moralitas yang baik; 5) Berusia paling muda 25 tahun dan paling tua 40 tahun pada tanggal penutupan lamaran; 6) Sehat jasmani dan rohani, serta tidak cacat fisik yang dapat mengganggu dalam melaksanakan tugas; 7) Tidak terikat hubungan kerja dengan instansi/lembaga/pihak lain; 8) Tidak sebagai pengurus/anggota partai politik; 9) Tidak berstatus sebagai calon Aparatur Sipil Negara (ASN).