Penerbitan Instrumen Klausul Contoh

Penerbitan Instrumen. 1.2.1 Cek dan bilyet giro hanya dapat ditarik dalam Rupiah. Untuk penarikan dalam mata uang asing, Xxxxxxx harus menggunakan perintah pembayaran (payment order) dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank dan hanya dapat dibayarkan secara tunai.
Penerbitan Instrumen. 1.2.1 Cek dan bilyet giro hanya dapat ditarik dalam Rupiah. Untuk penarikan dalam mata uang asing, Xxxxxxx harus menggunakan perintah pembayaran (payment order) dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank dan hanya dapat dibayarkan secara tunai. 1.2.2 Nasabah bertanggung jawab atas setiap penarikan Instrumen dan harus berhati-hati dalam memastikan ketepatan setiap Instrumen yang ditarik. Penarikan suatu Instrumen tidak boleh dilakukan melalui sarana dan/atau dengan cara apapun yang dapat membuat Instrumen tersebut diubah atau yang dapat memfasilitasi penipuan atau pemalsuan. 1.2.3 Setiap perubahan atas Instrumen harus disertai dengan tanda tangan lengkap dari penandatangan Rekening yang bersangkutan.
Penerbitan Instrumen. 1.2.1 Cek dan bilyet giro hanya dapat ditarik dalam Rupiah. Untuk penarikan dalam mata uang asing, Nasabah harus
Penerbitan Instrumen. 1.2.1 Cek dan bilyet giro hanya dapat ditarik dalam Rupiah.

Related to Penerbitan Instrumen

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan) Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Xxxxx Xxxx mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain.

  • PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

  • Jangka Waktu dan Opsi Pembaruan Jangka waktu Layanan Cloud dimulai pada tanggal ketika IBM memberi tahu Klien mengenai akses mereka ke Layanan Cloud, sebagaimana yang didokumentasikan dalam PoE. PoE akan menetapkan apakah Layanan Cloud memperbarui secara otomatis, berlanjut berdasarkan penggunaan berkelanjutan, atau berakhir pada akhir jangka waktu. Untuk pembaruan otomatis, kecuali apabila Klien memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperbarui setidaknya 90 hari sebelum tanggal habis masa berlakunya jangka waktu, Layanan Cloud akan secara otomatis memperbarui untuk jangka waktu yang yang ditetapkan dalam PoE. Untuk penggunaan berkelanjutan, Layanan Cloud akan terus tersedia dengan basis per bulan hingga Klien memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya mengenai pengakhiran. Layanan Cloud akan tetap tersedia hingga akhir bulan kalender setelah periode 90 hari tersebut.

  • TINJAUAN PUSTAKA A. Perjanjian 9

  • JANGKA WAKTU PERJANJIAN Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

  • Jangka Waktu Pelaksanaan Januari-Juni

  • Dokumen 5. Melakukan Teknologi Pembenihan sesuai dengan perkembangan Iptek Terlaksananya Pembenihan sesuai dengan perkembangan Iptek 10 Dokumen 6. Menyelengarakan Standarisasi Mutu Calon Induk Ikan Tersusunnya Standarisasi Mutu Calon Induk Ikan 3 Dokumen 7. Mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan bidang budidaya perikanan tahun berjalan Tersusunya laporan kegiatan bidang budidaya perikanan tahun berjalan 2 Dokumen 8. melakukan pembinaan terhadap pendamping teknis dan penyuluh perikanan Terlaksananya pembinaan terhadap pendamping teknis dan penyuluh perikanan 4 Dokumen 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 695.659.000 695.659.000 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara Perikanan email: xxxxxx_xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : HAKILUNSYAH, SE NIP 00000000 000000 0 002 Jabatan : Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA: Nama : SUHADA, S.Pi NIP 19750410 200112 1 008 Jabatan : Kepala Bidang Budidaya Perikanan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. 1. Penyusunan Rencana, Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Tersusunya Rencana, Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 1 Dokumen 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Terbaginya Petunjuk Teknis Lingkup Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 3 Dokumen 3. Pelaksanaan Produksi dan Penyediaan Benih Ikan Unggul Terlaksananya Produksi dan Penyediaan Benih Ikan Unggul 10 Dokumen 4. Pelaksanaan Sistem Bidang Pembenihan Terlaksanakannya Sistem Bidang Pembenihan 10 Dokumen

  • METODE PELAKSANAAN 3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan… 12 3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM… 13 3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM… 13

  • JANGKA WAKTU Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

  • PERPAJAKAN Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut: a. Pembagian Uang Tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. Capital Gain / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. Capital Gain Saham di Bursa f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya g. Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan Bukan Objek Pajak* PPh Final** PPh Final** PPh Final (20%) PPh Final (0,1%) PPh Tarif Umum Bukan Objek PPh Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Xx 00 Xxxxx 0000 (XX Xxxxx Xxxxx) dan peraturan pelaksananya PP No 9 Tahun 2021 Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021 Pasal 4 (2) huruf a UU XXx, Xxxxx 0 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh.