Perubahan Dokumen Klausul Contoh

Perubahan Dokumen. Belum ada. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SOP-SDMO.11.3.3 Revisi 00 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal terbit : Juni 2018 PEMROSESAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA KEPENDIDIKAN (REGULER) Halaman : 3 dari 5
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Perubahan Dokumen. Belum ada.
Sample 1
Perubahan Dokumen. Belum ada. Proses Bisnis di Biro Umum (per 13 Desember 2016)
Sample 1
Perubahan Dokumen. Belum ada. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SOP-SDMO.11.2.5 Revisi 00 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal terbit : Juni 2018 PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS Halaman : 3 dari 5 Proses Bisnis di Biro Umum (per 13 Desember 2016)
Sample 1
Perubahan Dokumen. Belum ada. SOP-SDMO.11.2.8 Revisi 00 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal terbit : Juni 2018 PEMROSESAN KARIS/ KARSU Halaman : 3 dari 5 Proses Bisnis di Biro Umum (per 13 Desember 2016)
Sample 1
Perubahan Dokumen. Belum ada. SOP-SDMO.11.2.9 Revisi 00 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal terbit : Juni 2018 PELAKSANAAN SUMPAH PNS Halaman : 2 dari 4 Proses Bisnis di Biro Umum (per 13 Desember 2016)
Sample 1
Perubahan Dokumen. Belum ada. SOP-SDMO.11.2.10 Revisi 00 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal terbit : Juni 2018 REGISTRASI DATA PEGAWAI BARU Halaman : 3 dari 5
Sample 1
Perubahan Dokumen. Belum ada. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SOP-SDMO.11.3.1 Revisi 00 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanggal terbit : Juni 2018 PEMROSESAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Halaman : 4 dari 6 Proses Bisnis di Kepegawaian
Sample 1
Perubahan Dokumen. Belum ada. Proses Bisnis di Biro Umum
Sample 1

Related to Perubahan Dokumen

  • Dokumen KEGIATAN

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan) a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan) Aset Keuangan (lanjutan)

  • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 26.232.000 APBD

  • Pembubaran Dan Likuidasi 17.1. BATAVIA DANA LIKUID berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

  • Risiko Pembubaran dan Likuidasi Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA.

  • PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka:

  • Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

  • JANGKA WAKTU Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

  • PERPAJAKAN Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut: