Common use of Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Clause in Contracts

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi. pembangunan data Perpajakan yang berkualitas; pelaksanaan pertukaran data Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12; pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan; pelaksanaan KSWP; koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah; pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah; dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu; mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi. pembangunan data Perpajakan yang berkualitas; pelaksanaan pertukaran data Perpajakan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12; pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan; pelaksanaan KSWP; koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah; pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah; dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu; dukungan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi …………; mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak DaerahDaerah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi. pembangunan data Perpajakan yang berkualitas; pelaksanaan pertukaran data Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1214; pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan; pelaksanaan KSWP; koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah; pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah; dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu; dukungan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda; mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi. pembangunan data Perpajakan perpajakan yang berkualitas; pelaksanaan pertukaran data Perpajakan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12; pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakanperpajakan; pelaksanaan KSWP; koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerahpajak daerah; pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah; dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis bimbingan teknis dan Pendampingan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan sosialisasi perpajakan secara terpadu; mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat pajak pusat dan Pajak Daerahpajak daerah.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi. pembangunan data Perpajakan yang berkualitas; pelaksanaan pertukaran data Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12; pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan; pelaksanaan KSWP; koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah; pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah; dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu; dukungan pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda; mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.