Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan Klausul Contoh

Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan. Meskipun penyalahgunaan keadaan tergolong baru karena tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun perlu adanya sebuah standar atau tolok ukur penyalahgunaan keadaan yang terjadi dalam sebuah perjanjian. Tolok ukur ini dapat disimpulkan dari yuisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu tantang penyalahgunaan keadaan, namun tidak satu-satunya di yurisprudensi saja, doktrin dari hukum Belanda khususnya di NBW yang sudah mengadopsi penyalahgunaan keadaan juga sedikit banyak mempengaruhi para sarjana di Indonesia dalam merumuskan penyalahgunaan keadaan. Mengenai bagaimana pengadilan Indonesia seharusnya mengukur ada atau tidak adanya bargaining power yang seimbang di antara para pihak dalam suatu perjanjian, adalah antara lain Z. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx yang telah menyarankan acuan dalam catatan yang diberikan olehnya mengenai putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1987 No. 3431 K/Pdt/1985. Z. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx lebih lanjut mengemukakan tentang tolok ukur penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi adalah untuk mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam itikad baik, patut, dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik.126 Menurut Xxxxx Xxxx, ada tiga tolok ukur dalam Pasal 1337 yang dapat diambil dalam melihat adanya penyalahgunaan keadaan dalam sebuah perjanjian, pertama undang-undang (wet); kedua moral (goede zeden); ketiga ketertiban umum (openbare orde). Sedangkan menurut Pasal 1339 tolok ukurnya adalah kepatutan (bilijkheid). Kebiasaan (gebruik), dan undang-undang (wet). Jika digabungkan tolok ukur dari kedua pasal tersebut adalah, undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan, dan kebiasaan.127 Bahkan lebih lanjut, Xxxxx Xxxx menambahkan tolok ukur lain dari KUH Perdata yang juga harus diperhatikan, yaitu itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hakim 126 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakara: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 207. 127 Ibid, hlm 133. diberikan kekuaaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan.128 Adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam sebuah perjanjian biasanya akan terlihat dan tertuang dalam isi serta kalusul-kalausul perjanjian para pihak. Menurut Xxxxxxx...