COST Or RELOCATION Sample Clauses

COST Or RELOCATION a) Once a Utility is confirmed to be in conf ict with the Projecl, the Parties shall, as soon as is reasonably possible and to the extent they have not already done so, exchange all documentation, including Utility Permits and/or Documentary Evidence, governing the location in question in order to determine the responsibility for the Cost of Relocation. If Owner submits Documentary Evidence to COOT, COOT shall have the right to utilize and have considered any additional documentation with respect to the claim that it obtains or has in its possession. The Parties shall mutually agree as to the nature of Owner's rights or, failing such agreement. shall treat the claim as a Dispute under Article 19. b) The Cost of Relocation shall be presumed to be borne by COOT except in the following circumstances: i) where the Utility is located in Project ROW or other COOT property pursuant to an Utility Permit held by. acquired by, or assigned to COOT that is revocable andlor requires Owner to pay the Cost of Relocation; ii) where the Utility is located in Project ROW or other COOT property but Owner can provide no Utility Permit or competent Documentary Evidence of its right to operate Utilities in the location in question; iii} where the Utility is located in property not owned by Owner pursuant to an Utility Permit that requires Owner to relocate at Owner's cost and the holder of such Uti lity Permit exercises its rights under said agreement; or iv} where federal, state or local law requires that Owner pay the Cost of Relocation. c) Notwithstanding anything in this URA which may be interpreted 10 the contrary, if a Relocation of a Utility is required based upon infonnation, surveys, plans or other information which is provided by a Party and the information is incorrect or revised causing additional Relocations of the same Utility (Of any part thereof), the Cost of Relocation for the second and each subsequent Relocation will be paid by the Party that provided the incorrect information or caused the revisions necessitating the subsequent Relocation.
Sample 1
AutoNDA by SimpleDocs

Related to COST Or RELOCATION

  • Name Change or Relocation (a) During the term of this Agreement, neither the Seller nor the Trust Depositor shall change its name, identity or structure or change its state of incorporation without first giving at least 30 days’ prior written notice to the Owner Trustee and the Indenture Trustee. (b) If any change in either the Seller’s or the Trust Depositor’s name, identity or structure or other action would make any financing or continuation statement or notice of lien filed under this Agreement seriously misleading within the meaning of applicable provisions of the UCC or any title statute, the Servicer, no later than five days after the effective date of such change, shall file such amendments as may be required to preserve and protect the Trust’s interests in the Trust Corpus and the proceeds thereof. In addition, neither the Seller nor the Trust Depositor shall change its state of incorporation unless it has first taken such action as is advisable or necessary to preserve and protect the Trust’s interest in the Trust Corpus. Promptly after taking any of the foregoing actions, the Servicer shall deliver to the Owner Trustee and the Indenture Trustee an opinion of counsel reasonably acceptable to the Owner Trustee and the Indenture Trustee stating that, in the opinion of such counsel, all financing statements or amendments necessary to preserve and protect the interests of the Trust in the Trust Corpus and the Indenture Trustee in the Collateral have been filed, and reciting the details of such filing.

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • XXXREAS the Trust is registered under the Investment Company Act of 1940, as amended, (the "1940 Act") as an open-end, series management investment company; and

  • Relocation World Omni shall give WOAR at least 60 days’ prior written notice of any relocation of its principal executive office or jurisdiction of formation if, as a result of such relocation, the applicable provisions of the UCC would require the filing of any amendment of any previously filed financing or continuation statement or of any new financing statement and shall promptly file any such amendment or new financing statement.

  • Specialist Schools Allowance Funding equivalent to that which a maintained school with the Academy's characteristics would receive in respect of their participation in the specialist schools programme. In the year of conversion, this may continue to be paid by the Local Authority;

  • Overtime Meals When employees are required to work more than two (2) hours beyond their regular work days, the Employer will provide hot meals at no cost to the employees, up to a maximum of sixteen dollars ($16.00) (receipts to be submitted) plus paid meal periods of one-half (1/2) hour at the prevailing rate and thereafter at four (4) hour intervals. Any early morning start before regular starting time is entitled to a paid meal. The breakfast limit is thirteen dollars ($13.00) (receipts to be submitted). Employees called out on overtime shall be paid for meals as above, after four (4) hours work.

  • Force Maieure Notwithstanding anything to the contrary contained herein, Transfer Agent shall not be liable for any delays or failures in performance resulting from acts beyond its reasonable control including, without limitation, acts of God, terrorist acts, shortage of supply, breakdowns or malfunctions, interruptions or malfunction of computer facilities, or loss of data due to power failures or mechanical difficulties with information storage or retrieval systems, labor difficulties, war, or civil unrest; provided however, that Transfer Agent shall have taken commercially reasonable efforts to minimize the likelihood of occurrence of such circumstances or to mitigate any loss or damage to a Company caused by such circumstances.

  • Electrician The employer may take an inventory of an employee’s tools when the latter is hired, failing which, the list of tools in the appendix hereto shall prevail. In the event of loss or damage resulting from a fire or break-in, the employer shall replace the tools in question or compensate the employee for up to $600.00.

  • Industrial Accident or Illness Leave (1) Eligibility for workers' compensation benefits shall be in accordance with the provisions established by Contra Costa County Schools Insurance Group (CCCSIG) to provide self-insurance workers' compensation coverage for employees and as defined by Ed. Code. (See site administrator for reporting process and paperwork.) (2) Allowable leave for industrial accidents and illnesses shall be for a maximum of sixty (60) days in any one fiscal year for the same accident or illness. Allowable leave for industrial accident or illness shall not be accumulated from year to year. (3) Industrial accident or illness leave shall commence on the first full day of absence following an accepted claim. (4) When an employee is absent from his/her duties on account of any industrial accident or illness, he/she shall be paid such portion of the salary due him/her for any month in which the absence occurs, as when added to his/her temporary workers' compensation benefit, will result in payment to him/her of not more than his/her full salary. (5) Industrial accident or illness leave shall be reduced by one (1) day for each day of authorized absence regardless of a temporary disability indemnity award. (6) When an industrial accident or illness leave overlaps into the next fiscal year, the employee shall be entitled to only the amount of unused leave due him/her for the same illness or injury. (7) If the employee is not medically able to return to work upon termination of the sixty (60) days of industrial accident or illness leave, he/she shall be entitled to sick leave and to apply for paid/unpaid leave as appropriate. For the purpose of other leave entitlement, his/her absence shall be deemed to have commenced on the date of termination of the industrial accident or illness leave, provided that, if the employee continues to receive temporary workers' compensation benefits, he/she may elect to take as much of his/her accumulated sick leave which, when added to his/her temporary workers' compensation benefits, will result in a payment to him/her of not more than his/her full salary. (8) During any paid leave of absence, the employee shall endorse to the Employer the temporary workers' compensation checks received on account of his/her industrial accident or illness. The Employer shall issue the employee appropriate salary warrants for payment of the employee's salary and shall deduct normal retirement and other authorized contributions. (9) The employee shall qualify for the provisions of this policy when he/she assumes a position with the Employer. (10) Any employee receiving benefits as a result of this section shall, during periods of injury or illness, remain within the State of California unless the Employer authorizes travel outside the State. (11) An employee requesting or claiming leave of absence for an industrial accident or illness is required to provide a doctor's statement to Human Resources verifying the employee is unable to fulfill his/her regular duties because of the injury or illness. (12) An employee returning to his/her position from an industrial accident or illness leave granted under the provisions of this section is required to submit a physician's statement verifying that he/she is able to resume the responsibilities of his/her position.

  • Relocations When an employee is permanently reassigned or transferred to a new work location thirty-five (35) or more miles away from his/her present work location to accommodate the State's operational needs, he/she shall be reimbursed for actual reasonable and necessary moving expenses by common carrier. If the State requires an employee to live in a specified zone or district after initial assignment, the employee will be reimbursed for actual reasonable and necessary moving expenses by common carrier. An employee will not be permanently reassigned or transferred for disciplinary or arbitrary or capricious reasons. Unless specific requirements dictate otherwise, transfers and reassignments shall be on a voluntary basis from among qualified employees. The most senior employee who is qualified to perform the duties of the position shall be entitled to the transfer or reassignment. If there are no qualified volunteers, the least senior qualified employee shall be transferred. In the event the least senior qualified employee has children of elementary or secondary school age, he/she shall be exempted from this provision in the event no schools are available in the new assignment area or if suitable educational arrangements for such children cannot be mutually agreed to. When an employee is reassigned to a new work location under this Article, he/she will have the option, in lieu of relocation, to have recall rights under the Seniority Article of this Agreement as though he/she were laid off as of the effective date of the reassignment. The State shall provide ninety (90) days advance notice of such relocations whenever possible, and in the event that less than ninety (90) days notice is provided, the State will pay reasonable temporary relocation expenses, pursuant to the Lodging and Meals Article of this Agreement, for any period of less than ninety (90) days notice. This Article does not apply to employees relocating in connection with any reduction in force or to employees in job classes which traditionally have required performance of duties at other than a fixed location.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!