Minutes - City of Greater Sudbury Council. A copy of the Agendas and Minutes of the City of Greater Sudbury Council Meetings shall be mailed to the President, Section Chair and the Secretary of the Local Union as soon as they become available.
Minutes - City of Greater Sudbury Council Sample Clauses
Related to Minutes - City of Greater Sudbury Council
Central Bargaining Committee (a) In central bargaining between the Canadian Union of Public Employees and the participating hospitals, an employee serving on the Union's Central Negotiating Committee shall be paid for time lost from his normal straight time working hours at his regular rate of pay and without loss of leave credits for attending central negotiating meetings with the Hospitals' Central Negotiating Committee in direct negotiations up to the point of arbitration. In addition, an employee serving on the Union’s Central Negotiating Committee shall be paid for time lost from his normal straight time working hours at his regular rate of pay and without loss of leave credits for two (2) days of preparation time for such central negotiating meetings with the Hospital’s Central negotiating Committee. Upon reference to arbitration, the Negotiating Committee members shall receive unpaid time off for the purpose of attending arbitration hearings. It is understood and agreed that the maximum number of Union Central Negotiating Committee members entitled to payment under this provision shall be eight (8), and in no case will more than one employee from a hospital be entitled to such payment. The Union shall advise the Hospitals' Central Negotiating Committee, before negotiations commence, of those employees to be paid under this provision. The Hospitals' Central Negotiating Committee shall advise the eight (8) Hospitals accordingly. (b) Vice-Presidents of the Ontario Council of Hospital Unions shall be granted leave of absence by their employers in accordance with (a) above or Article 12.02 as the case may be, in order to fulfil the duties of their position.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
International Olympic Committee; International Red Cross and Red Crescent Movement As instructed from time to time by ICANN, the names (including their IDN variants, where applicable) relating to the International Olympic Committee, International Red Cross and Red Crescent Movement listed at xxxx://xxx.xxxxx.xxx/en/resources/registries/reserved shall be withheld from registration or allocated to Registry Operator at the second level within the TLD. Additional International Olympic Committee, International Red Cross and Red Crescent Movement names (including their IDN variants) may be added to the list upon ten (10) calendar days notice from ICANN to Registry Operator. Such names may not be activated in the DNS, and may not be released for registration to any person or entity other than Registry Operator. Upon conclusion of Registry Operator’s designation as operator of the registry for the TLD, all such names withheld from registration or allocated to Registry Operator shall be transferred as specified by ICANN. Registry Operator may self-‐allocate and renew such names without use of an ICANN accredited registrar, which will not be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the Agreement.
School District For purposes of administering this Agreement, the term "School District" shall mean the School Board or its designated representative.
LOCATION WITHIN ENTERPRISE OR REINVESTMENT ZONE At the time of the Application Approval Date, the Land is within an area designated either as an enterprise zone, pursuant to Chapter 2303 of the TEXAS GOVERNMENT CODE, or a reinvestment zone, pursuant to Chapter 311 or 312 of the TEXAS TAX CODE. The legal description, and information concerning the designation, of such zone is attached to this Agreement as EXHIBIT 1 and is incorporated herein by reference for all purposes.
CERTIFICATION REGARDING BOYCOTTING CERTAIN ENERGY COMPANIES (Texas law as of September 1, 2021) By submitting a proposal to this Solicitation, you certify that you agree, when it is applicable, to the following required by Texas law as of September 1, 2021: If (a) company is not a sole proprietorship; (b) company has ten (10) or more full-time employees; and (c) this contract has a value of $100,000 or more that is to be paid wholly or partly from public funds, the following certification shall apply; otherwise, this certification is not required. Pursuant to Tex. Gov’t Code Ch. 2274 of SB 13 (87th session), the company hereby certifies and verifies that the company, or any wholly owned subsidiary, majority-owned subsidiary, parent company, or affiliate of these entities or business associations, if any, does not boycott energy companies and will not boycott energy companies during the term of the contract. For purposes of this contract, the term “company” shall mean an organization, association, corporation, partnership, joint venture, limited partnership, limited liability partnership, or limited liability company, that exists to make a profit. The term “boycott energy company” shall mean “without an ordinary business purpose, refusing to deal with, terminating business activities with, or otherwise taking any action intended to penalize, inflict economic harm on, or limit commercial relations with a company because the company (a) engages in the exploration, production, utilization, transportation, sale, or manufacturing of fossil fuel-based energy and does not commit or pledge to meet environmental standards beyond applicable federal and state law, or (b) does business with a company described by paragraph (a).” See Tex. Gov’t Code § 809.001(1).
National Labor Relations Board Orders No more than one, final unappealable finding of contempt of court by a federal court has been issued against Contractor within the immediately preceding two-year period because of Contractor's failure to comply with an order of a federal court requiring Contractor to comply with an order of the National Labor Relations Board. Contractor swears under penalty of perjury that this representation is true.
CENTRAL LABOUR RELATIONS COMMITTEE C4.1 OPSBA, the Crown and OSSTF agree to establish a joint Central Labour Relations Committee to promote and facilitate communication between rounds of bargaining on issues of joint interest.
Investment Company; Public Utility Holding Company Neither the Company nor any Subsidiary is an "investment company" or a company "controlled" by an "investment company" within the meaning of the Investment Company Act of 1940, as amended, or a "public utility holding company" within the meaning of the Public Utility Holding Company Act of 1935, as amended.
Investors of one Contracting Party whose investments suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency or revolt in the territory of the other Contracting Party shall be granted by the latter Contracting Party a treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, at least equal to that which the latter Contracting Party grants to its own investors or to the investors of the most favoured nation.
