Settlement of Disputes between Contracting Parties 1. Should any dispute arise concerning the interpretation or application of this Agreement the Contracting Parties shall try to settle the dispute amicably.
2. If the dispute cannot be settled in a such manner it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an ad hoc Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this Article.
3. The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way: within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one arbitrator. The two arbitrators will choose a national of a third State who, on the approval by the two Contracting Parties, shall act as chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as "the Chairman"). The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two arbitrators.
4. If within the period specified in paragraph 3 of this Article either Contracting Party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also is a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes, such decision shall be final and binding. Each contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings, the costs of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The Tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.
Disputes between a Contracting Party and an Investor (1) Any dispute which may arise between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment on the territory of that other Contracting Party shall be subject to negotiations between the parties in dispute.
(2) If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party continues to exist after a period of three months, investor shall be entitled to submit the case either to:
(a) The International Centre for Settlement of Investment Disputes having regard to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965, or in case both Contracting Parties have not become parties to this Convention,
(b) An arbitrator or international ad hoc arb1 tral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. The parties to the dispute may agree in writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be final and binding on both Parties to the dispute.Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. The parties to the dispute may agree in writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be final and binding on both Parties to the dispute.
Pendahuluan Lembaga keuangan yang disebut bank tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan xxxx dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran xxxxxx xxx keterbatasan sumber xxxx xxxx dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikan ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan xxxx xxxxx xxxx sangat dominan xxx dibutuhkan oleh dunia perekonomian. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan xxxx xxxx diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang xxxx xxxx lebih fleksibel xxx moderat daripada bank yang dalam xxx-xxx tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran xxxx terhadap pihak- pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu xxxxxx xxx pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pengertian Lembaga Pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu: Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun xxxx dengan jalan mengeluarkan surat berharga xxx menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan Xxxxx 0 Angka (6) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. Dengan demikian, istilah Lembaga Pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan adalah bagian dari Lembaga Keuangan. Dewasa ini, jenis pembiayaan konsumen meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan perkonsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang- barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Adanya petumbuhan xxx perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari–hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki xxx menikmati produk yang dibutuhkannya. Produk xxxx xxxxxx dijadikan dalam menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture xxx kendaraan bermotor, disisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. Sejak adanya paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 20/88) mulai diperkenalkan pranata hukum, diantaranya pembiayaan konsumen. Dimana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan/dibutuhkan. Di samping alasan tersebut ada beberapa xxxxxx xxxx dapat dilihat sebagai berikut :
a. Keterbatasan sumber xxxx formal dengan sistim pembiayaan yang fleksibel xxx Tidak memerlukan penyerahan barang jaminan
b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini dipengaruhi oleh manajemen koperasi di tangani oleh orang–orang yang tidak profesional atau masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada kepentingan bersama) dimana pembiayaan xxx pengawasan lebih menekankan pada keberadaannya bukan pada pemanfaatan modal usaha dimana apabila telah mampu menghimpun xxxx xxxx besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal untuk kepentingan diri sendiri.
c. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, karena Bank tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif xxx Bank menerapkan prinsif jaminan dalam pemberian kredit. Dengan adanya lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki prodak barang yang mereka butuhkan xxx seringkali barang tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk mencari uang guna mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai terobosan terhadap jual beli secara angsuran. Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan xxx memberikan jalan keluar apabila pihak supplier menghadapi banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara tunai. Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak supplier melibatkan pihak ke 3 (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyadang xxxx. Dalam praktek perjanjian yang melibatkan tiga pihak ini yaitu konsumen, supplier xxx perusahaan pembiayaan konsumen, karena pihak supplier pada dasarnya lebih megutamakan penjualan secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya, sehingga untuk memenuhi permohonan kredit dari pembeli, pihak supplier melibatkan perusahaan pembiayaan yang menyediakan xxxx untuk membeli barang dari supplier secara tunai. Supplier sebagai pemilik barang atau produsen wajib memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh konsumen atas kualitas xxx keadaan barang yang akan dipakai sehingga konsumen memperoleh informasi yang jelas dari karakter xxx sifat barang yang akan digunakan oleh konsumen, sehingga konsumen dapat menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan xxx petunjuk penggunaan, xxxx xxx kualitas barang sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha penjualan barang. Maka perlu adanya suatu jaminan atas barang yang dipakai oleh konsumen, xxx perlunya suatu kepastian penggantian bila terjadi kesalahan produksi. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak memerlukan prosedur xxxx xxxxx melainkan konsumen yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. Akan tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan berarti tidak mengandung resiko. Resiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran secara berkala sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Disamping itu ada juga konsumen yang menghilangkan atau menjual barang sebagai objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen Perkembangan prilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdampak pada perkembangan hukum . Hal ini sesuai dengan teori Xxx Xxxxxxx yang menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (volksgeit) yang hidup xxx bergerak dalam diri semua individu yang menciptakan hukum (Xxxx Xxxxxxx, 2006: 89). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum tidak muncul secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat (Xxxxxxx L Xxxxx, 2010: 105). Teori tersebut membawa dampak lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal seperti ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang – Undang Nomr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Xxxx xxxxxx terjadi dalam masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau non litigasi. Dengan tujuan agar citra perusahaan tetap dipandang xxxx xxxx masyarakat, karena prosedur-prosedur penyelesaian diluar pengadilan bisa memberikan jaminan kerahasiaan yang sama besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti xxxx xxxxxx kali ditentukan dalam konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usman,2002: 13). Selanjutnya Xxxxxxxx Xxxxx, menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya harus melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, xxx xxxxxx dengan didasarkan pada yang actual xxx akurat, sehingga tidak akan keliru dalam pengambilan keputusan (Rachmadi Usman, 2001: 255). Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan- ketentuan xxxx xxx xxx sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran xxx bunga kredit oleh konsumen. Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau xxxxxx xxxxxx-xxxxxx xxxx cukup menurut Undang- Undang xxx harus dilaksanakan dengan itikad baik (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 2000: 233). Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan xxxxxx xxxx telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat xxx-xxx xxxx tidak ditentukan, xxxx xxx-xxx dimaksud tunduk pada ketentuan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUHPerdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan- ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan xxx masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Berdasarkan latar belakang di atas, xxxx xxxx menjadi permasalahan adalah Bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak sebagai akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira Dinamika Multi Finance. Tbk ?
Disputes between the Contracting Parties (1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this I Agreement should, as far as possible, be settled through negotiation.
(2) If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months from the ist time the dispute arose, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.
(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. by Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one its member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have in not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedures.
Settlement of Disputes between the Contracting Parties 1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.
2. If a dispute between the contracting Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.
3. Such as arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who an approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the vice- President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented form discharging the said function, the members of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party Shall be invited to make the necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining cost shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its won procedure.
Settlement of disputes between the parties
1. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this Chapter shall, as far as possible, be settled with consultation through diplomatic channel.
2. If a dispute cannot thus be settled within 6 months, it shall, upon the request of either Party, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal. 3. Such tribunal comprises of 3 arbitrators. Within 2 months of the receipt of the written notice requesting arbitration, each Party shall appoint one arbitrator. Those 2 arbitrators shall, within further 2 months, together select a national of a third State having diplomatic relations with both Parties who, upon approval by the Parties, shall be appointed as Chairman of the arbitral tribunal.
4. If the arbitral tribunal has not been constituted within 4 months from the receipt of the written notice requesting arbitration, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Party or is otherwise prevented from discharging the said functions, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Party or is not otherwise prevented from discharging the said functions shall be invited to make such necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall reach its award in accordance with the provisions of this Agreement and the principles of international law recognized by both Parties.
6. The arbitral tribunal shall reach its award by a majority of votes. Such award shall be final and binding upon both Parties. The arbitral tribunal shall, upon the request of either Party, explain the reasons of its award.
7. Each Party shall bear the costs of its appointed arbitrator and of its representation in arbitral proceedings. The relevant costs of the Chairman and tribunal shall be borne in equal parts by the Parties.
1. Any dispute between an investor of one Party and the other Party in connection with an investment in the territory of the other Party shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.
2. If the dispute cannot be settled through negotiations within 6 months from the date on which the disputing investor requested for the consultation or negotiation in writing, and if the disputing investor has not submitted the dispute for resolution to the competent court (16) or any other binding dispute settlement mechanism (17) of the Party receiving the investment, it may be submitted to one of the following international conciliation or arbitration fora by the choice of the investor (18): (a) conciliation or arbitration in accordance with the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), under the Convention on the Settlement of Disputes between States and Nationals of Other States, done at Washington on March 18th, 1965; (b) conciliation or arbitration under the Additional Facility Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes so long as the ICSID Convention is not in force between the Parties; (c) arbitration under the arbitration Rules of the United Nations Comission on International Trade Law; and (d) if agreed with the disputing Party, any arbitration in accordance with other arbitration rules. For more clarity, the election of one dispute settlement fora shall be definitive and exclusive.
3. An arbitral tribunal established under paragraph 2 shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement and applicable rules of international law. 4. The disputing investor who intends to submit the dispute to conciliation or arbitration pursuant to paragraph 2 shall give to the disputing Party written notice of its intent to do so at least 90 days before the claim is submitted. The notice of intent shall specify: (a) the name and address of the disputing investor; (b) the specific measures of the disputing Party at issue and a brief summary of the factual and legal basis of the investment dispute sufficient to present the problem clearly, including the obligations under this Chapter alleged to have been breached; (c) the waiver of the disputing investor from the right to initiate any proceedings before any of the other dispute settlement for referred to in paragraph 2 in relation to the matter under dispute; (d) conciliation or arbitration set forth in paragraph 2 which the disputing investor will choose; and (e) the relief sought and the approximate amount of expropriation claimed. 5. Notwithstanding paragraph 4, no claim may be submitted to conciliation or arbitration set forth in paragraph 2, if more than 3 years have elapsed since the date on which the disputing investor became aware, or should reasonably have become aware, of a breach of an obligation under this Chapter causing loss or damage to the disputing investor or its investment referred to in paragraph 1. 6. The arbitration award shall be final and binding upon both parties to the dispute. Both Parties shall commit themselves to the enforcement of the award.
Disputes between the Parties (1) Disputes between the Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be amicably settled through consultation.
(2) If a dispute between the Parties cannot thus be settled within a period of six months, it shall upon the request of either Party be submitted to an arbitral tribunal.
(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this article the necessary appointments have not been made, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the Chairman of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce to make any necessary appointments. If the Chairman is a national of either Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-Chairman shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-Chairman is a national of either Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce next in seniority who is not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.
(5) The arbitral tribunal shall reach its award by a majority of votes. Each Party shall bear the costs of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the costs of the Chairman and remaining costs shall be borne in equal parts by the Parties. The tribunal may, however, in its award direct that a highter proportion of this costs shall be borne by one of the two Parties. The tribunal shall determine its own procedure. This award shall be final and binding on the Parties.
Rest Between Shifts Section 7.10 of the Agreement shall apply in its entirety with the sole exception being that the length of the rest period shall be eight (8) hours rather than eleven (11) hours.
Settlement of Disputes between an Investor and a Contracting Party
(1) Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in relation to an investment of the former under this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.
(2) Any such dispute which has not been amicably settled within a period of six months may, if both Parties agree, be submitted:
(a) For resolution, in accordance with the law of the Contracting Party which has admitted the investment to that Contracting Party's competent judicial, arbitral or administrative bodies; or
(b) To International conciliation under the Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law.
(3) Should the Parties fail to agree on a dispute settlement procedure provided under paragraph (2) of this Article or where a dispute is referred to conciliation but conciliation proceedings are terminated other than by signing of a settlement agreement, the dispute may be referred to Arbitration. The Arbitration procedure shall be as follows:
(a) If the Contracting Party of the Investor and the other Contracting Party are both parties to the convention on the Settlement of Investment Disputes between States and nationals of other States, 1965 and the investor consents in writing to submit the dispute to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes such a dispute shall be referred to the Centre; or
(b) If both parties to the dispute so agree, under the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding proceedings; or
(c) To an ad hoc arbitral tribunal by either party to the dispute in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, 1976, subject to the following modifications: The appointing authority under Article 7 of the Rules shall be the President, the Vice-President or the next senior Judge of the International Court of Justice, who is not a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting party. The parties shall appoint their respective arbitrators within two months. The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement and shall be binding for the parties in dispute. The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party.
(i) The appointing authority under Article 7 of the Rules shall be the President, the Vice-President or the next senior Judge of the International Court of Justice, who is not a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting party.
(ii) The parties shall appoint their respective arbitrators within two months.
(iii) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement and shall be binding for the parties in dispute.
(iv) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party.
Settlement of Disputes between the Parties 1. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this Chapter shall, as far as possible, be settled with consultation through diplomatic channel.
2. If a dispute cannot thus be settled within 6 months, it shall, upon the request of either Party, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal. 3. Such tribunal comprises of 3 arbitrators. Within 2 months of the receipt of the written notice requesting arbitration, each Party shall appoint one arbitrator. Those 2 arbitrators shall, within further 2 months, together select a national of a third State having diplomatic relations with both Parties who, upon approval by the Parties, shall be appointed as Chairman of the arbitral tribunal.
4. If the arbitral tribunal has not been constituted within 4 months from the receipt of the written notice requesting arbitration, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Party or is otherwise prevented from discharging the said functions, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Party or is not otherwise prevented from discharging the said functions shall be invited to make such necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall reach its award in accordance with the provisions of this Agreement and the principles of international law recognized by both Parties.
6. The arbitral tribunal shall reach its award by a majority of votes. Such award shall be final and binding upon both Parties. The arbitral tribunal shall, upon the request of either Party, explain the reasons of its award.
7. Each Party shall bear the costs of its appointed arbitrator and of its representation in arbitral proceedings. The relevant costs of the Chairman and tribunal shall be borne in equal parts by the Parties.