Settlement of Disputes between Contracting Parties 1. Should any dispute arise concerning the interpretation or application of this Agreement the Contracting Parties shall try to settle the dispute amicably.
2. If the dispute cannot be settled in a such manner it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an ad hoc Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this Article.
3. The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way: within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one arbitrator. The two arbitrators will choose a national of a third State who, on the approval by the two Contracting Parties, shall act as chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as "the Chairman"). The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two arbitrators.
4. If within the period specified in paragraph 3 of this Article either Contracting Party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also is a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes, such decision shall be final and binding. Each contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings, the costs of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The Tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.
Disputes between a Contracting Party and an Investor (1) Any dispute which may arise between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in connection with an investment on the territory of that other Contracting Party shall be subject to negotiations between the parties in dispute.
(2) If any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party continues to exist after a period of three months, investor shall be entitled to submit the case either to:
(a) The International Centre for Settlement of Investment Disputes having regard to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965, or in case both Contracting Parties have not become parties to this Convention,
(b) An arbitrator or international ad hoc arb1 tral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. The parties to the dispute may agree in writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be final and binding on both Parties to the dispute.Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law. The parties to the dispute may agree in writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be final and binding on both Parties to the dispute.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Disputes between the Contracting Parties (1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this I Agreement should, as far as possible, be settled through negotiation.
(2) If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months from the ist time the dispute arose, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.
(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. by Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one its member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have in not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
(5) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedures.
Settlement of Disputes between the Contracting Parties 1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.
2. If a dispute between the contracting Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.
3. Such as arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who an approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the vice- President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented form discharging the said function, the members of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party Shall be invited to make the necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining cost shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its won procedure.
Settlement of disputes between the parties
1. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this Chapter shall, as far as possible, be settled with consultation through diplomatic channel.
2. If a dispute cannot thus be settled within 6 months, it shall, upon the request of either Party, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal. 3. Such tribunal comprises of 3 arbitrators. Within 2 months of the receipt of the written notice requesting arbitration, each Party shall appoint one arbitrator. Those 2 arbitrators shall, within further 2 months, together select a national of a third State having diplomatic relations with both Parties who, upon approval by the Parties, shall be appointed as Chairman of the arbitral tribunal.
4. If the arbitral tribunal has not been constituted within 4 months from the receipt of the written notice requesting arbitration, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Party or is otherwise prevented from discharging the said functions, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Party or is not otherwise prevented from discharging the said functions shall be invited to make such necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall reach its award in accordance with the provisions of this Agreement and the principles of international law recognized by both Parties.
6. The arbitral tribunal shall reach its award by a majority of votes. Such award shall be final and binding upon both Parties. The arbitral tribunal shall, upon the request of either Party, explain the reasons of its award.
7. Each Party shall bear the costs of its appointed arbitrator and of its representation in arbitral proceedings. The relevant costs of the Chairman and tribunal shall be borne in equal parts by the Parties.
1. Any dispute between an investor of one Party and the other Party in connection with an investment in the territory of the other Party shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.
2. If the dispute cannot be settled through negotiations within 6 months from the date on which the disputing investor requested for the consultation or negotiation in writing, and if the disputing investor has not submitted the dispute for resolution to the competent court (16) or any other binding dispute settlement mechanism (17) of the Party receiving the investment, it may be submitted to one of the following international conciliation or arbitration fora by the choice of the investor (18): (a) conciliation or arbitration in accordance with the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), under the Convention on the Settlement of Disputes between States and Nationals of Other States, done at Washington on March 18th, 1965; (b) conciliation or arbitration under the Additional Facility Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes so long as the ICSID Convention is not in force between the Parties; (c) arbitration under the arbitration Rules of the United Nations Comission on International Trade Law; and (d) if agreed with the disputing Party, any arbitration in accordance with other arbitration rules. For more clarity, the election of one dispute settlement fora shall be definitive and exclusive.
3. An arbitral tribunal established under paragraph 2 shall decide the issues in dispute in accordance with this Agreement and applicable rules of international law. 4. The disputing investor who intends to submit the dispute to conciliation or arbitration pursuant to paragraph 2 shall give to the disputing Party written notice of its intent to do so at least 90 days before the claim is submitted. The notice of intent shall specify: (a) the name and address of the disputing investor; (b) the specific measures of the disputing Party at issue and a brief summary of the factual and legal basis of the investment dispute sufficient to present the problem clearly, including the obligations under this Chapter alleged to have been breached; (c) the waiver of the disputing investor from the right to initiate any proceedings before any of the other dispute settlement for referred to in paragraph 2 in relation to the matter under dispute; (d) conciliation or arbitration set forth in paragraph 2 which the disputing investor will choose; and (e) the relief sought and the approximate amount of expropriation claimed. 5. Notwithstanding paragraph 4, no claim may be submitted to conciliation or arbitration set forth in paragraph 2, if more than 3 years have elapsed since the date on which the disputing investor became aware, or should reasonably have become aware, of a breach of an obligation under this Chapter causing loss or damage to the disputing investor or its investment referred to in paragraph 1. 6. The arbitration award shall be final and binding upon both parties to the dispute. Both Parties shall commit themselves to the enforcement of the award.
Disputes between the Parties (1) Disputes between the Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be amicably settled through consultation.
(2) If a dispute between the Parties cannot thus be settled within a period of six months, it shall upon the request of either Party be submitted to an arbitral tribunal.
(3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
(4) If within the periods specified in paragraph (3) of this article the necessary appointments have not been made, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the Chairman of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce to make any necessary appointments. If the Chairman is a national of either Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-Chairman shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-Chairman is a national of either Party or if he too is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce next in seniority who is not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.
(5) The arbitral tribunal shall reach its award by a majority of votes. Each Party shall bear the costs of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the costs of the Chairman and remaining costs shall be borne in equal parts by the Parties. The tribunal may, however, in its award direct that a highter proportion of this costs shall be borne by one of the two Parties. The tribunal shall determine its own procedure. This award shall be final and binding on the Parties.
Rest Between Shifts Article 7.10 of the Agreement applies in its entirety, except that the length of the rest period shall be eight (8) hours rather than eleven (11) hours, and beginning September 1, 2020, shall be ten (10) hours, rather than twelve (12) hours.
Settlement of Disputes between an Investor and a Contracting Party
(1) Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party in relation to an investment of the former under this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the parties to the dispute.
(2) Any such dispute which has not been amicably settled within a period of six months may, if both Parties agree, be submitted:
(a) For resolution, in accordance with the law of the Contracting Party which has admitted the investment to that Contracting Party's competent judicial, arbitral or administrative bodies; or
(b) To International conciliation under the Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law.
(3) Should the Parties fail to agree on a dispute settlement procedure provided under paragraph (2) of this Article or where a dispute is referred to conciliation but conciliation proceedings are terminated other than by signing of a settlement agreement, the dispute may be referred to Arbitration. The Arbitration procedure shall be as follows:
(a) If the Contracting Party of the Investor and the other Contracting Party are both parties to the convention on the Settlement of Investment Disputes between States and nationals of other States, 1965 and the investor consents in writing to submit the dispute to the International Centre for the Settlement of Investment Disputes such a dispute shall be referred to the Centre; or
(b) If both parties to the dispute so agree, under the Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding proceedings; or
(c) To an ad hoc arbitral tribunal by either party to the dispute in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, 1976, subject to the following modifications: The appointing authority under Article 7 of the Rules shall be the President, the Vice-President or the next senior Judge of the International Court of Justice, who is not a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting party. The parties shall appoint their respective arbitrators within two months. The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement and shall be binding for the parties in dispute. The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party.
(i) The appointing authority under Article 7 of the Rules shall be the President, the Vice-President or the next senior Judge of the International Court of Justice, who is not a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting party.
(ii) The parties shall appoint their respective arbitrators within two months.
(iii) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement and shall be binding for the parties in dispute.
(iv) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party.
Settlement of Disputes between the Parties 1. Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this Chapter shall, as far as possible, be settled with consultation through diplomatic channel.
2. If a dispute cannot thus be settled within 6 months, it shall, upon the request of either Party, be submitted to an ad hoc arbitral tribunal. 3. Such tribunal comprises of 3 arbitrators. Within 2 months of the receipt of the written notice requesting arbitration, each Party shall appoint one arbitrator. Those 2 arbitrators shall, within further 2 months, together select a national of a third State having diplomatic relations with both Parties who, upon approval by the Parties, shall be appointed as Chairman of the arbitral tribunal.
4. If the arbitral tribunal has not been constituted within 4 months from the receipt of the written notice requesting arbitration, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Party or is otherwise prevented from discharging the said functions, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Party or is not otherwise prevented from discharging the said functions shall be invited to make such necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The arbitral tribunal shall reach its award in accordance with the provisions of this Agreement and the principles of international law recognized by both Parties.
6. The arbitral tribunal shall reach its award by a majority of votes. Such award shall be final and binding upon both Parties. The arbitral tribunal shall, upon the request of either Party, explain the reasons of its award.
7. Each Party shall bear the costs of its appointed arbitrator and of its representation in arbitral proceedings. The relevant costs of the Chairman and tribunal shall be borne in equal parts by the Parties.
