Environmental Services a. Preparation of Environmental Documentation (CEQA/NEPA) including but not limited to the following:
Pendahuluan Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang hendak dicapai pemerintah dalam pembangunan nasional, pembangunan ekonomi ini merupakan upaya penting dalam rangka mencapai pemerataan kemakmuran xxx kesejahteraan sesuai amanat Pancasila xxx UUD 1945. Dalam rangka menciptakan sebuah proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, maka pemerintah memerlukan himpunan xxxx xxxx sangat besar. Dimana xxxx tersebut diperoleh melalui pemasukkan negara berupa xxxxx xxx non xxxxx xxxx digunakan untuk mengelola perekonomian negara. Salah satu xxxxx penting yang berkontribusi dalam menjalankan roda perekonomian negara adalah lembaga bank. Dimana bank mempunyai 2 fungsi, yakni pertama untuk menghimpun xxxx dari masyarakat atau secara sederhana dapat diartikan bank sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan uang milik masyarakat dengan pemberian bunga tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai kontraprestasi. Kedua, Bank mempunyai fungsi utama menyalurkan xxxx kepada masyarakat, dimana fungsi ini bertolakbelakang dengan fungsi yang pertama, yakni fungsi ini dilaksanakan melalui pendistribusikan uang yang dihimpun masyarakat dalam bentuk Investasi, Kredit tanpa agunan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Mobil, xxx xxxx sebagainya.1 Terkait dengan fungsi bank yang kedua ini, tujuan utamanya ialah memfasilitasi masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan xxx membentuk usaha yang berkontribusi dalam pembangunan nasional. Penegasan secara yuridis mengenai fungsi bank yang kedua tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 3 jo Pasal 6 huruf b xxx Pasal 13 huruf b Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi,”Bank sebagai penghimpun xxx penyalur xxxx masyarakat, xxxx xxxxx satu usahanya adalah memberikan kredit. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terjadi perubahan besar-besaran terhadap sistem xxx metode penjamin atas suatu utang. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, bank yang memberikan fasilitas kridit hanya mewajibkan debiturnya untuk mendatangani Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek yang dibuat didepan notaris agar dapat menjamin perlunasan utang xxx/atau kewajiban debitur tersebut. Jadi, dalam hal si debitur mulai lalai atau dengan kata lain bank sudah melihat gelagat bahwa debitur tersebut mulai macet atau kondisi keuangannya sudah tidak memungkinkan untuk mengembalikan fasilitas kredit yang diterimanya, maka bank akan “memasang” atau dengan kata lain mendaftarkan Akta Hipotek tersebut xx xxxxxx pertanahan setempat. Setelah terdaftar, bank dapat menjual lelang rumah xxx/atau tanah tersebut untuk melunasi kewajiban debitur dimaksud. Pemakaian jaminan berupa jaminan fidusia sendiri secara khusus dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk tetap menggunakan xxxxx-xxxxx xxxx pada dasarnya sudah dijaminkan kepada kreditur, dimana dikhawatirkan xxxxx-xxxxx xxxx dijaminkan tersebut bersifat krusial bagi kelangsungan usaha debitur. Maka melalui model jaminan fidusia debitur dapat melakukan perjanjian hutang dengan tetap menguasai xxxxx xxxx dijaminkan pada perjanjian hutang tersebut. Meskipun demikian, tidak jarang penggunaan model jaminan fidusia ini justru disalahgunakan oleh debitur yang tidak baik. Kelebihan fidusia yang memberikan debitur kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan di xxxx xxxx juga memberikan peluang bagi dicederainya perjanjian xxx timbulnya wanprestasi oleh debitur di masa depan.
Dewatering 4.7.1 Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, all non- trades employees shall assist in ‘dewatering’ their own work site or area if it is so affected. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected.
Environmental Tobacco Smoke Public Law 103-227 (also known as the Pro-Children Act of 1994) and Vermont’s Act 135 (2014) (An act relating to smoking in lodging establishments, hospitals, and child care facilities, and on State lands) restrict the use of tobacco products in certain settings. Party shall ensure that no person is permitted: (i) to use tobacco products or tobacco substitutes as defined in 7 V.S.A. § 1001 on the premises, both indoor and outdoor, of any licensed child care center or afterschool program at any time; (ii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises, both indoor and in any outdoor area designated for child care, health or day care services, kindergarten, pre-kindergarten, elementary, or secondary education or library services; and (iii) to use tobacco products or tobacco substitutes on the premises of a licensed or registered family child care home while children are present and in care. Party will refrain from promoting the use of tobacco products for all clients and from making tobacco products available to minors. Failure to comply with the provisions of the federal law may result in the imposition of a civil monetary penalty of up to $1,000 for each violation and/or the imposition of an administrative compliance order on the responsible entity. The federal Pro-Children Act of 1994, however, does not apply to portions of facilities used for inpatient drug or alcohol treatment; service providers whose sole source of applicable federal funds is Medicare or Medicaid; or facilities where Women, Infants, & Children (WIC) coupons are redeemed.
