FORCE MAJURE Klausul Contoh

FORCE MAJURE. 1. Peristiwa force majeure yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu Pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam diantaranya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, pemberontakan, aksi terorisme, peperangan atau revolusi, jatuhnya pesawat terbang, epidemik, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang secara material mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini. 2. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi force majeure, maka segala biaya dan/atau resiko kerugian yang terjadi menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK. 3. Apabila salah satu PIHAK atau lebih mengalami force majeure, maka PIHAK yang terkena langsung atau tidak langsung akibatnya, dan dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, wajib memberitahukan hal itu kepada PIHAK lainnya secara tertulis, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari PIHAK yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya force majeure. 4. Pihak yang terkena force majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain yang telah disepakati dalam Perjanjian ini. 5. Apabila ternyata terbukti benar terjadi force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk menentukan kelanjutan Perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. 6. PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure sebagai alasan ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau untuk membatalkan Perjanjian ini .

FORCE MAJURE. Pasal 10

FORCE MAJURE. 21.1. Kecuali ditentukan lain dalam kontrak, maka Pelaksana tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan khusus (Force Majure) yang di luar kekuasaan Pelaksana. Yang dianggap dengan keadaan khusus adalah: - Bencana Alam : Gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, dan banjir besar (yang dinyatakan oleh penjabat pemerintah yang berwenang sebagai bencana alam) - Sabotase berupa peledakan atau pembakaran - Peperangan baik yang diumumkan atau tidak. 21.2. Bila selama berlakunya kontrak timbul peperangan (diumumkan atau tidak) di bagian dunia yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak, maka Pelaksana harus tetap melaksanakan kontrak, kecuali bila pemberi tugas menyatakan bahwa kontrak dihentikan dan memberitahukan secara tertulis kepada Pelaksana, tanpa merugikan salah satu pihak. 21.3. Apabila kontrak sebagai mana tersebut dalam ayat (2) di atas, maka Pelaksana harus memindahkan alat konstruksi dari daerah kerja. 21.4. Apabila kontrak sebagai mana tersebut dalam ayat (2) di atas, maka pemberi tugas akan membayar kepada Pelaksana semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal penghentian kontrak, menurut ukuran-ukuran dan harga yang tercantum dalam kontrak dengan ketentuan tambahan sebagai berikut: - Jumlah yang akan dibayarkan adalah untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah disahkan oleh pelaku pengawas. - Biaya-biaya bahan yang telah dipesan untuk keperluan pelaksanaan, baik yang sudah dikirim maupun yang belum, dan sudah disahkan oleh Pengawas akan menjadi milik pemberi tugas setelah dilakukan pembayaran.

FORCE MAJURE. 1. Force Majeure is any circumstance beyond the reasonable control, ability and power of the parties and which is unexpected and unforeseen which makes it impossible to continue or delay the a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya; b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider; c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu BizChannel@CIMB; d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi; e. pemogokan; dan f. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang. 2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

FORCE MAJURE. 1. Yang dimaksud dengan Force Majure adalah suatu keadaan diluar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini. Kejadian mana adalah antara lain terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek dan/atau Lembaga Kliring dan Penjamin tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek dan/atau kegagalan dan/atau tidak dapat berfungsinya dan/atau terhentinya sistem otoritas perbankan, demikian pula kejadian- kejadian di luar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa Efek dan atau sistem pengendalian risiko Lembaga Kliring dan Penjamin) dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu. 2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggungjawab kepada Pihak lainnya dalam hal tidak terlaksana atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing- masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.