Kewajiban Debitor Klausul Contoh

Kewajiban Debitor a) Menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (full tenor) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh Kreditor dengan jenis pertanggungan comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh Kreditor.

Kewajiban Debitor. Kewajiban debitor dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjkan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata) Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitor secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.139 Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka dalam perjanjian pinjam- meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:140 a. Berlakunya sebagai undang-undang 139 Ibid. 140 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/0000/00/xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxx.xxxx, diakses tanggal 10 Mei 2017. Perjanjian pinjam-meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang- undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan/ontbinding (Pasal 1266 KUH Perdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR). Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam-meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing. b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya. Dengan asas kepercayaan maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan meungkin dilaksanakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam dapat ...