Tata Kelembagaan. Dalam pasal 4 dan pasal 5 Kepmendagri No. 158 tahun 2004, disebutkan organisasi kecamatan bisa mempunyai seksi sebanyak-banyak 5 (lima) seksi. Terkait dengan hal tersebut dua seksi di kecamatan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu: seksi pemerintahan dan seksi ketentraman dan ketertiban umum.Sedangkan untuk maksimal tiga seksi lainnya, pemerintah pusat memberikan ruang yang leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengaturnya lebih lanjut. Oleh karena itu, penentuan organisasi kecamatan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam regulasi daerah dengan diundangkannya Perda No. 29 tahun 2005 yang mengatur lebih lanjut struktur organisasi kecamatan. Dalam Perda ini disebutkan selain seksi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban juga ditentukan 3 seksi lainnya, yaitu Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan dan Seksi Pembangunan dan Perekonomian. Adapun hal-hal yang terkait dengan fungsi dan tugas dari masing-masing seksi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Perda No.29 Tahun 2005. untuk itu pemerintah kemudian menerbitkan surat Keputusan Walikota no. 199 tahun 2005 yang menoba untuk menjabarkan lebih jauh dari tugas dan fungsi masing-masing seksi yang ada di dalam kecamatan. Sedangkan berkaitan dengan tata kerja, materi yang diatur dalam Perda No.29 Tahun 2005 juga mengadopsi tata kerja yang telah diatur dalam Kepmendagri No.158 Tahun 2004. Salah satu persoalan yang paling dasar dalam penentuan struktur organisasi kecamatan tersebut adalah penyeragaman struktur organisasi yang tidak mempertimbangkan variasi kebutuhan konteks masing-masing kecamatan yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akibatnya struktur organisasi dan kewenangan di kecamatan Kraton yang menganggung “kewajiban” kultural sama dengan struktur organisasi dan kewenangan kecamatan Umbulharjo yang sedang menghadapi masalah aglomerasi ekonomi. Struktur kelembagaan yang ada pun juga belum mencerminkan adanya upaya untuk memenuhi fungsi dasar ideal yang dilekatkan ke kecamatan, yaitu: pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan intermediasi. Padahal pemerintah pusat sendiri telah memberikan keluasaan bagi daerah untuk menentukan nomenklatur organsiasi kecamatan berdasarkan karakteristik kecamatan tersebut. Dalam Kepmendagri No. 158 tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa selain seksi pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban, pemerintah daerah berhak menentukan kategori seksi yang akan dibentuk di kecamatan yang nomenk...
