LAPORAN KINERJA (LKJ)
LAPORAN KINERJA (LKJ)
TRIWULAN IIII
2021
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya good governance di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan IIII tahun 2021. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah Ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.
Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.
Bitung, 14 Oktober 2021
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, X.Xx.Xx, S.Pi, X.Xx
NIP. 19790502 200212 1 001
RINGKASAN EKSEKUTIF
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah Ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021.
Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2021 terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung kemudian mengalami revisi dan refocusing anggaran pada triwulan ke-II sehingga Indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menjadi 19 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan IIII tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (xxxxxxxxx.xxx.xx.xx) adalah 112 %. Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 11 Indikator Kinerja dapat tercapai Hijau dan 8 indikator Kinerja belum dapat dinilai karena akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan IV tahun 2021.
Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp34,49 miliar dengan realisasi anggaran pada Triwulan IIII tahun 2021 Rp24,40 miliar atau 70,93%.
Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan IIII tahun 2021 kiranya mampu menggambarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan IIII tahun 2021 beserta capaiannya baik kinerja maupun anggaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan ke depan.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024 8
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021 10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2021 15
3.2 Analisis Capaian Kinerja 17
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1 | Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2021 | 12 |
Tabel 2 | Capaian Indikator Kinerja Triwulan IIII Tahun 2021 | 15 |
Tabel 3 | Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan IIII 2021 | 18 |
Tabel 4 | Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan IIII Tahun 2021 | 18 |
Tabel 5 | Hasilpengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikanyang merusak Triwulan IIII tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung | 24 |
Tabel 6 | Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021 | 26 |
Tabel 7 | Rincian Pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan pada triwulan III Tahun 2021 | 27 |
Tabel 8 | Rincian Pemeriksaan Unit Usaha yang melakukan Distribusi triwulan III Tahun 2021 | 28 |
Tabel 9 | Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melaui Simwaskan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai denganTriwulan III Tahun 2021 | 30 |
Tabel 10 | Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya Tidak Melalui SImwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021 | 30 |
Tabel 11 | Rincian Pemeriksaan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan pada Triwulan III Tahun 2021 | 31 |
Tabel 12 | Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan III Tahun 2021 | 37 |
Tabel 13 | Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021 | 38 |
Tabel 14 | Penanganan TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 | 40 |
Tabel 15 | Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 | 41 |
Tabel 16 | Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 | 43 |
Tabel 17 | Hasil Survey IKM SLO TW III Tahun 2021 | 47 |
Tabel 18 | Hasil Survey IKM LVHPI TW III Tahun 2021 | 48 |
Tabel 19 | Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan III Tahun 2021 | 51 |
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 | Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung | 4 |
Gambar 2 | Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung | 5 |
Gambar 3 | Lokasi Tempat Penangkapan Ikan dengan Handak di Desa Pitu Lua, Dusun Labuan Dala Kecamatan Lasusua. | 35 |
Gambar 4 | Peninjauan Lapangan/Pemetaan Lokasi yang Menjadi Daerah Rawan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan) | 36 |
Gambar 5 | Keterangan Penanggulangan Destructive Fishing dari Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara, Pengawas WP3K, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara | 36 |
Gambar 6 | Wawancara dengan Kepala Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue Terkait Maraknya Kegiatan Destructive Fishing | 37 |
BAB 1
PENDAHULUAN
Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah Ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang Ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “good governance”.
Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Triwulan III tahun 2021 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.
Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.
Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:
1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
x. Xxxxgunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
b. Eksploitasi mangrove.
c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut. Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah Ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, makadalammenjalankan tugasnya Kepala Pangkalanmembawai Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:
a. Kepala Pangkalan
Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.
b. Kepala Subbagian Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah Ditetapkan.
Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung
Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.
Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung
Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :
a. Pangkalan PSDKP Bitung, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Xxxxxx Xxx, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
b. Satwas SDKP Gorontalo, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
c. Satwas SDKP Kendari, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
d. Satwas SDKP Gorontalo Utara, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
e. Satwas SDKP Makassar, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
f. Satwas SDKP Takalar, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
g. Satwas SDKP Mamuju, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021; dan
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024
Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-24 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam RenstraKKP 2020 - 2024.
Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP
1. Visi
“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”
2. Misi
a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
x. Xxningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
3. Tujuan
Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (sovereignity) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Sasaran
Berdasarkan tujuan tersebut, maka Ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2019-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan logical model yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencanan Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan balanced scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan
pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit Eselon I) yang menghasilkan hasil (outcome), dan sasaran kegiatan (unit Eselon II) yang menghasilkan keluaran (output).
Jika menggunakan pendekatan tersebut maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu:
a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP; dan
b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
Di sisi lain, pendekatan balanced scorecard (BSC) adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perpektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu: stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective dan learn and growth perspective. Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan BSC maka sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020- 2024 sebagai berikut:
a. Stakeholder perspective: “Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan”.
b. Customer perspective: “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”.
c. Internal Process perspective
1) Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif;
2) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif.
d. Learning and growth perspective
1) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang profesional dan berintegritas;
2) Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses;
3) Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
4) Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien danakuntabel.
5. Peta Strategi dan Sasaran Strategis
Peta strategi merupakan sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalamhubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. peta strategimemberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:
a. Perspektif Stakeholder
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan stakeholder. Yang dimaksud dengan stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.
b. Perspektif Customer
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan Customer. Customer (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.
c. Perspektif Internal Process
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).
d. Perspektif Learning and Growth
Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.
Sasaran strategis merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan- tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2021 yang telah ditentukan sebelumnya.
2.2. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun2021
Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:
1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
a. Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat
b. Operasi Kapal Pengawas
c. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
d. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat
e. Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
a. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
b. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
c. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
d. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
a. Layanan Perkantoran
b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
c. Layanan Umum
d. Layanan Sarana Internal
e. Layanan SDM
f. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasikinerja.
Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah Ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk: menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi orginisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous improvement); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Revisi ke-6 Tahun 2021
NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
1. | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan | 1. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 95 |
2. | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan | 2. Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 100 |
3. | Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat | 3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 71 |
4. | Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP | 4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 1,79 |
5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 0,42 |
5. | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP | 6. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 100 |
6. | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan | 7. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 93 |
8. Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 93 | ||
7. | Tata kelola pemerintahan yang baik | 9. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks) | 80 |
10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks) | 80 | ||
11. Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai) | 75 | ||
12. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks) | 73 | ||
13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | 90 | ||
14. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi) | 1 | ||
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 72.5 | ||
16. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 72.5 | ||
17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%) | 84 | ||
18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai) | 89 | ||
19. Xxxxx Xxxxxxx Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai) | 86 |
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:
1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (xxxxxxxxx.xxx.xx.xx).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Xxxxx Xxxxxxx Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi Kinerjaku yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021
Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (xxxxxxxxx.xxx.xx.xx) adalah 112 Terdapat 19 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 11 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) 8 Indikator Kinerja belum dapat di ukur karena akan diukur capaian kinerjanya pada Triwulan IV ditahun 2021. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, sebagaimana yang ada pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (xxxxxxxxx.xxx.xx.xx) adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2021
Kode | Sasaran/Indikator Kinerja | Satuan | Polarisasi | Target | Target | Capaian | % | |
2021 | TW III | TW III | ||||||
S.01 | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan | 120.00 | ||||||
IKS.01.01 | Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 95 | 75 | 100 | 120.00 | |
S.02 | Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan | 100.00 | ||||||
IKS.02.01 | Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 100 | 100 | 100 | 100.00 | |
S.03 | Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat | 120.00 | ||||||
IKS.03.01 | Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 71 | 71 | 100 | 120.00 | |
S.04 | Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP | 118.75 | ||||||
IKS.04.01 | Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 1,79 | 1,07 | 1,89 | 120.00 | |
IKS.04.02 | Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 0,42 | 0,4 | 0,47 | 117.50 | |
S.05 | Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP | 100.00 | ||||||
IKS.05.02 | Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 100 | 0 | 0 | 100.00 | |
S.06 | Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan | 113.42 | ||||||
IKS.06.01 | Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 93 | 65 | 99,03 | 120.00 | |
IKS.06.02 | Persentase Penyelesaian Penanganan Barang bukti dan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 93 | 93 | 99,36 | 106.84 | |
S.07 | Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | 111.85 | ||||||
IKS.07.10 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | NILAI | Maximize | 89 | 0 | |||
IKS.07.11 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | NILAI | Maximize | 86 | 0 | |||
IKS.07.01 | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | INDEKS | Maximize | 80 | 80 | 88,68 | 110.85 | |
IKS.07.02 | Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | INDEKS | Maximize | 80 | 80 | 86,43 | 108.04 | |
IKS.07.03 | Nilai WBK lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | NILAI | Maximize | 75 | 0 | |||
IKS.07.04 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | NILAI | Maximize | 73 | 0 | |||
IKS.07.05 | Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | NILAI | Maximize | 90 | 0 | |||
IKS.07.06 | Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | INOVASI | Maximize | 1 | 0 | |||
IKS.07.07 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 72,5 | 0 | |||
IKS.07.08 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 72,5 | 0 | |||
IKS.07.09 | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | % | Maximize | 84 | 84 | 99,33 | 118.25 | |
(xxxxxxxxx.xxx.xx.xx tanggal 14 Oktober 2021)
Warna | Keterangan |
Baik | >= 100 |
Cukup | 70 - < 100 |
Kurang | <70 |
Belum ada penilaian | |
Belum Input Capaian |
Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III tahun 2021, telah dilakukan pengukuran terhadap 11 (dua belas) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, 11 indikator kinerja yang capaiannya >=100% target kinerja pada Triwulan III dan 8 (delapan) indikator kinerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilaksanakan pengukuran capaiannya.
Capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2020. Capaian skor kinerja Triwulan III tahun 2021 adalah 112% mengalami kenaikan 17,95% dari 94,05% pada Triwulan III tahun 2020.
Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja tahun 2021 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:
Sasaran Kegiatan 1:
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan
Capaian Sasaran Kegiatan (SS) 1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan didukung dengan IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan III tahun 2021 adalah 120%.
IKU1 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Target penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada Triwulan III tahun 2021 adalah 75%, tercapai 100% dengan presentase capaian kinerja 120% (Hijau). Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 472.514.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 297.628.750 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 62,99 %.
Tabel 3. Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III 2021
Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | |
Target | Realisasi | ||
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | persentase | 75% | 100% |
Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:
▪ Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
▪ Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
▪ Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
▪ Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
▪ Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
▪ Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak
Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan IIITahun 2021
No | Indikator Kinerja | Jumlah Lembaga yang diperiksa | Presentase Capaian Pemeriksaan Triwulan III |
1. | Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi | 3 | 100 |
2. | Pengawasan pengelolaan jasa kelautan | 2 | 100 |
3. | Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut | 3 | 100 |
4. | Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan | 4 | 100 |
5. | Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi | 0 | 0 |
6. | Pengawasan destructive fishing | 22 | 100 |
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | 32 (Lembaga) | 100 | |
Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di Triwulan III tahun2021, sebagai berikut:
1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya
Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan Triwulan III 2021 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Triwulan III yaitu pengawasan terhadap :
a. CV. Semangat Kawan Sejati Baru merupakan unit pengumpul dan penampung sirip ikan hiu kering (Dried Shark Wings). CV tersebut beralamat di Jl. Buru No 46 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa CV. Semangat Kawan Sejati Baru memiliki dokumen perizinan meliputi SIUP, HACCP, SIPJI perdagangan dalam negeri dan SIPJI perdagangan luar negeri dan memiliki kuota ekspor jenis ikan dilindugi berdasarkan SK Dirjen PRL no. 49 Tahun 2021 Tentang jenis ikan yang dilindungi.
b. UD. Karya Nelayan merupakan unit pengumpul, penampung, pengolah dan pemasaran sirip ikan hiu. Beralamat di Jl. Barukang Utara no 26 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa UD. Karya Nelayan telah memiliki SIUP dan NIB serta adanya kesesuaian antara dokumen perizinan dengan jenis ikan yang diolah.
c. CV. Ciputri Prakarsa Utama merupakan unit pengumpul, penampungan , dan pemasaran sirip ikan hiu. Beralamat di Jl. Veteran Utama Lt.98 No 5.Kel. Wajo Baru Kec. Bontoala Kota Makassar Sulawesi Sulawesi Selatan. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa CV. Ciputri Prakarsa Utama telah memiliki SIUP dan NIB serta adanya kesesuaian antara dokumen perizinan dengan jenis ikan yang diolah.
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp
29.836.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp
18.916.250 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 63.40%.
2. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya Kegiatan Pengawasan terhadap pengelolaan produk dan jasa kelautan dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari dua kegiatan yaitu pengawasan pelaku usaha produk kelautan yang terdiri dari kegiatan pengawasan pelaku usaha pasir laut dan usaha garam, sementara untuk pengawasan jasa kelautan terdiri dari dua kegiatan yaitu pengawasan usaha wisata bahari dan pengawasan BMKT.
a. Pada triwulan III telah dilaksanakan pengawasan terhadap 1 (satu) pelaku usaha produk kelautan yaitu pengawasan pelaku usaha garam, Pengawasan terhadap pelaku usaha Pengolahan dan penjualan Garam konsumsi beryodium dilaksanakan pada tanggal 8 September 2021 yaitu Kelompok Usaha Garam Usaha Lestari yang beralamat di Jalan Poros Takalar - Jeneponto Bontomarannu-Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Prov.Sulawesi Selatan hasil dari pemeriksaan kelompok usaha tersebut telah memiliki izin usaha perdagangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bontomarannu. .
b. Pada triwulan III telah dilakukan pengawasan pengelolaan jasa kelautan yaitu pengawasan terhadap dua objek BMKT yang berada di Perairan Kepulauan Selayar dan berada di Wilayah Kerja PSDKP Selayar.
1. Kegiatan pengawasan BMKT di Perairan Taka Bajangan Desa Bontolebang Kec.Bontoharu Kab. Kepulauan Selayar adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan tahun-tahun sebelumnya dimana ditemukan 4 buah jangkar ukuran raksasa dan 1 buah meriam. Jangkar raksasa dan meriam tersebut berada di Taka Bajangan pada koordinat S06º05.405' E120º21.550'. Spekulasi di media lokal Selayar tentang keberadaan 4 buah Jangkar Raksasa tersebut menyebutkan bahwa jangkar tersebut merupakan bagian dari kapal milik perusahaan Hindia Timur Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang karam di lokasi itu. Kapal yang diperkirakan karam di lokasi itu adalah kapal Walvis (Walvisch) yang tenggelam pada tanggal 07 Januari 1663. Kapal Walvis ini melegenda karena muncul dalam Perjanjian Bungaya antara Xxxxxx Xxxxxxxxxx dan Gubernur Xxxxxxxx Xxxxxxxx yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 dimana isinya bahwa “Seluruh alat-alat, meriam, uang dan barang-barang yang masih tersisa yang diambil dari kapal Walvisch di Selayar harus diserahkan kepada Kompeni. Kegiatan dilaksanakan guna mendokumentasikan kondisi terkini BMKT di dasar perairan serta melakukan penyisiran disekitar lokasi ditemukannya jangkar raksasa untuk mengetahui ada atau tidaknya objek lain termasuk bangkai kapal di sekitar jangkar tersebut. Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap kapal yang melakukan aktivitas di sekitar lokasi BMKT. Jangkar raksasa yang ditemukan di perairan Taka Bajangan Desa Bontolebang Kec.Bontoharu Kab.Kep.Selayar sudah dalam kondisi ditumbuhi oleh karang, sehingga jika tidak diperhatikan secara teliti maka sulit untuk mengenali objek. Hasil kegiatan pengawasan dan inventarisasi objek di lokasi BMKT diperoleh data bahwa 4 buah jangkar raksasa dalam kondisi terjaga atau lengkap dan posisi tidak berubah. Selain
empat buah jangkar raksasa, di lokasi tersebut juga terdapat objek lain berupa satu buah meriam. Upaya penyelam untuk mencari tanda-tanda keberadaan kapal termasuk rantai jangkar yang menurut informasi bahwa nelayan pernah melihat rantai jangkar tersebut terus dilakukan namun belum membuahkan hasil. Kecepatan arus yang cukup tinggi menyulitkan tim penyelam dalam melakukan pencarian kemungkinan adanya objek lain di sekitar lokasi tersebut.
2. Pengawasan BMKT di Perairan Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu BMKT di perairan Desa Patikarya Kec.Bontosikuyu berada pada koordinat LS 06º14’43” BT 120º26’14”. BMKT tersebut berada pada kedalaman 21-23 M dan dalam kondisi hampir seluruhnya sudah tertimbun pasir dan lumpur dengan kisaran kedalaman 0,5 s.d 2 M dari permukaan dasar perairan. BMKT tersebut mulai diketahui keberadaannya pada Desember 2004. Berdasarkan data berbagai sumber, dapat diketahui bahwa Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) di sekitar perairan Desa Patikarya Kec.Bontosikuyu Kab.Kep.Selayar berasal dari peninggalan Dinasty Xxxx Xxxxx (864 tahun yang lalu). Sejarah perjalanan Dinasty Sung dimulai sejak jatuhnya Kerajaan Five Dynasty (907-960) di Utara dan Kerajaan The Ten Kingdom di Selatan China, dimana Sung dibagi menjadi 2 periode yaitu Xxxxxxx Xxxx yang beribukota di Xxx Xxxx dengan rajanya bernama Emperor Xxx Xxxx (1101-1126) dan Southem Sung yang beribukota di Hong Zhun dengan Rajanya yang bernama Emperor Xxx Xxxx (1127-1163). Dalam perjalanan sejarahnya, Dinasty Sung mengawali kegiatan perdagangannya dengan mengadakan perdagangan antar kerajaan, khususnya kerajaan- kerajaan di Selatan China. Pada masa itu akses perdagangan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal layar untuk membawa barang-barang perdagangan diantaranya adalah keramik. Jalur lain yang digunakan yaitu dengan menempuh jalur laut antara India/Asia Selatan yang akhirnya sampai ke Makassar termasuk Selayar.
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 72,000,000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 47.810.900, dan realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 66,40%.
3. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
Telah dilakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut pada Triwulan III 2021 dengan rincian sebagai berikut :
• Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir
Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tanggal 09 September 2021 di lokasi Ekowisata Mangrove yang beralamat di desa Budo kecamatan Wori, kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha wisata hutan mangrove, hasil dari pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa objek wisata tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Budo, pada saat pemeriksaan oleh petugas, pengelola menjelaskan bahwa dokumen perizinan masih dalam proses pengurusan ke dinas terkait. Kegiatan ekowisata tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
• Pengawasan unit usaha pengelolaan ruang laut nasional
Telah dilaksanakan pengawasan terhadap 2 (Dua) pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional dilingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III 2021 sebagai berikut:
1. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 13 September 2021 di PT. Pantai Indah Tatel (Mercure Tateli Resort) yang beralamat di Desa Tateli, Kel. Tateli Kec. Mandolaang Kab. Minahasa. Jenis usaha perhotelan, dokumen perizinan lengkap dan sesuai.
2. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 14 September 2021 di Ranowangko Beach Resort yang beralamat di Desa Ranowangko II, Kec. Kombi, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis usaha resort dan wisata pantai, belum memiliki dokumen perizinan.
• Pengawasan Pelaku Usaha Pulau Pulau Kecil
Pada triwulan III Pangkalan PSDKP Bitung tidak melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 68.100.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp33.713.000, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 49,50%.
4. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
Hasil kegiatan pada Triwulan III 2021 ini telah dilaksanakan pengawasan terhadap 4 (empat) unit usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungan dengan sebagai berkut :
1. Pengawasan unit usaha pengolahan kelapa PT. Sasa Inti pada tanggal 09 Agustus 2021 yang beralamat di Desa Radey, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan (: 1°10'18.5"N 124°27'14.3"E). dari hasil pemeriksaan perusahaan ini telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
2. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan CV. Karya Bitung pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara (1°24'10.8"N 125°03'55.5"E). Telah memiliki dokumen perizinan berupa Amdal/UKL-UPL dan Izin Lokasi.
3. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Xxxx Xxx Fishery pada tanggal
16 September 2021 yang beralamat di Jl Worang Bypas, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara (1°23'57.1"N 125°01'28.3"E). Telah memilikidokumen perizinan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha).
4. Pengawasan unit usaha pengolahan ikan PT. Xxx Xxxx Xxxxxxx pada tanggal 16 September 2021 yang beralamat di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kab Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Telah memiliki dokumen perizinan berupa AMDAL/UKL-UPL dan NIB (Nomor Induk Berusaha).
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 73.810.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp 38.216.800, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 51,77%.
5. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
Tidak ada kegiatan pengawasan kawasan konservasi yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2021.
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 151.068.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 109.986.300, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 72,80%.
6. Unit Usaha Perikanan yang diawasidari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
Hasil kegiatan pengawasan di Triwulan III tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 5. Hasilpengawasan Unit Usaha yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak Triwulan III tahun 2021 lingkup Pangkalan Bitung.
No | Pelaku Usaha | Tanggal Pemeriksaan | Objek yang diawasi | Tempat Pelaksanaan | Hasil Pemeriksaan |
1 | Ratu Rosari 02 (Xxxxx Xxxxxxx) | 21 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
2 | Sumber Rizky 2018 (Xxxxxx Xxxxxx) | 21 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Bolaang Mongondow | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
3 | Hati (Serpi Xxxxxxxxxxx) | 21 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Bolaang Mongondow Timur | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
4 | Al Annur (Xxxx Xxxxx) | 21 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Bolaang Mongondow Timur | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
5 | Rembang (Xxxxx Xxxxx) | 21 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
6 | Ratu 07 (Xxxxxx Xxxxx) | 21 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
7 | Citra Bahari 02 (Xxxxx Xxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
8 | Aliya (Xxxx Xxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
9 | Cemara 02 (Xxxxxxx Xxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
10 | Anugra (Xxxxx Xxxxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
11 | Alif 02 (Xxxxxx Xxxxxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
12 | Nusantara 07 (Xxxxx xxxxxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa Tenggara | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
13 | Rahmat 03 (Xxxx Xxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
14 | Fauziah (Xxxxx Xxxxx) | 22 Juni 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Minahasa | Tidak ditemukan bahan, alat, dan kegiatan yang merusak lingkungan SDI (destructive fishing) |
15 | PM. Tanpa Nama (Kapal Biru; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang) | 30 Agustus 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Desa Matano (03 12,559' LS - 122 26,093' BT) | PM. Tanpa Nama (Kapal Biru) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
16 | PM. Tanpa Nama (Kapal Abu-Abu; Laki- laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang) | 30 Agustus 2021 | Kapal penangkap ikan | Perariran Desa Tanjung Tiram (03 12,932' LS - 122 26,750' BT) | PM. Tanpa Nama (Kapal Abu-Abu) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
17 | PM. Tanpa Nama (Kapal Merah Putih; Laki-laki tidak diketahui namanya sebanyak 2 orang) | 30 Agustus 2021 | Kapal penangkap ikan | Perariran Desa Tanjung Tiram (03 12,932' LS - 122 26,750' BT) | PM. Tanpa Nama (Kapal Merah-Putih) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
18 | PM. Tanpa Nama (Asdar) | 16 September 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar | PM. Tanpa Nama (Pelaku: Asdar) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
19 | PM. Tanpa Nama (Agus) | 16 September 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar | PM. Tanpa Nama (Pelaku: Agus) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
20 | PM. Tanpa Nama (Muh. Hasbi) | 16 September 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar | PM. Tanpa Nama (Pelaku: Muh. Hasbi) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
21 | PM. Tanpa Nama (Samsul) | 16 September 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Taka Pangguringan, Kep. Selayar | PM. Tanpa Nama (Pelaku: Samsul) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
22 | PM. Tanpa Nama (Warna Putih; Pelaku Laipo) | 18 September 2021 | Kapal penangkap ikan | Perairan Togong Potil dan Perairan Pulau Tiga | PM. Tanpa Nama (Pelaku: Laipo) diduga menggunakan bahan kimia terlarang untuk pengeboman untuk mendapatkan ikan serta pencemaran lingkungan bawah laut. |
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 77.700.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 48.985.500, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 63,04%.
Sasaran Kegiatan 2:
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan
Capaian Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada Triwulan III tahun 2021 adalah 100%.
IKU2 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100% (Hijau). IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun sebelumnya. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 808.583.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 446.238.196 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 55,18%.
Tabel 6. Capaian Kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021
Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | |
Target | Realisasi | ||
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung | persentase | 100% | 100% |
Capaian IKU ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:
▪ Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
▪ Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
▪ Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya.
▪ Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya.
Hasil capaianTriwulan III tahun 2021 keempat kegiatan pengawasan tersebut, sebagai berikut:
1. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
Pada Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap 24 Unit pengolahan ikan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan
tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan 100%. Pengawasan terhadap 24 (dua puluh empat) unit usaha pengolahan hasil perikanan, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7: Rincian Pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan pada triwulan III
No | Nama perusahaan/ upi | Alamat perusahaan/ upi | NOMOR SIUP |
1 | PT. Sultratuna samudra | Kompleks pps kendari. Jl. Samudera no. 1 kel. Puday, kec. Abeli kendari | 08.12.02.0125.6466 |
2 | PT.harapan mujur samudera | Jl.samudera .kel.puday ,kec. Abeli ,kota kendari | 8120107991289 DITETAPKAN TANGGAL 23 NOVEMBER 2020 |
3 | UD. DY | Jl. Kel. Lompio, kecamatan banggai, kabupaten banggai | 523.2/064/BUD/DPMPTSP/2021 BERLAKU S.D TANGGAL 26 APRIL 2022 |
4 | PT. Dharma samudra fishing industries | Jl. Xxx xxxxxxx no. 39 kendari, sulawesi tenggara | 127/T/PERTANIAN/91 |
5 | PT. Edco putra jaya | Kompleks pps kendari kavling 10 - jl. Samudera no. 1 kel. Puday kec. Abeli kota kendari | 9120002100956 DIKELUARKAN PADA TANGGAL 05 JANUARI 2019 |
6 | PT. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx perkasa | Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari | 01.08.02.0198.5585 |
7 | PT. Xxxxxxx xxxxx | Jl. Samudera no. 1 kompleks pps kendari | 02/SIUP-M/X/2011/026 |
8 | UD. Xxxxxxx | Xxxx tinakin laut, kecamatan banggai, kabupaten banggai laut | 570/503/15/DPMPTSP/2019 BERLAKU S.D TANGGAL 07 MEI 2020 |
9 | PT. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx perkasa | Desa tinakin laut, kecamatan banggai, kabupaten banggai laut | 523.2/063/BUD/DPMPTSP/2021 MASA BERLAKU S.D 26 APRIL 2022 |
10 | UD. Fzl | Desa lampa dusun iv, tinakin darat, kecamatan banggai , kabupaten banggai laut | 570/503/46/DPMPTSP/2019 BERLAKU S.D TANGGAL 29 OKTOBER 2020 |
11 | PT. Xxxx Xxxx Xxxxxxx | Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari | 9120508753203 |
12 | UD. Aneka Laut | Jl. Poros nii tanasa kelurahan rapambinopaka kecamatan lalonggasumeeto kabupaten konawe | 9120005982287 |
13 | PT. Kelola Xxxx Xxxx | Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari | 39/DPMPTSP/VI/2020 |
14 | PT .Ome Trading Coy | Kompleks pps kendari kel. Puday kec. Abeli kota kendari | 01/IZN/XI/2018/051 |
15 | PT. Grahamakmur Ciptapratama | Jl. Poros toronipa desa tapulaga, kec. Soropia, kabupaten konawe | 523/837/DPMPTSP/VI/2021 DITETAPKAN TANGGAL 22 JUNI 2021 |
16 | CV. Sinar Samudera | Jl. Durian no. 1, kel. Baru, kec. Palu barat, kota palu, sulawesi tengah | 9120100492321 DITETAPKAN TANGGAL 22 APRIL 2019 |
17 | CV. Tomini bay Seafood | Jl. Raya manado tomohon 79, kelurahan pineleng ii, kecamatan pineleng, kabupaten | 503/DPMPTSPD/68/SIUP/II/2021 DITETAPKAN TANGGAL 2 FEBRUARI 2021 |
minahasa, provinsi sulawesi utara | |||
18 | PT. Galesong | Jl. Baso dg bella no. 8, kelurahan kalukuang, kecamatan galesong, kabupaten takalar | 151/D.11/PTSP/2020 BERLAKU S.D 13 SEPTEMBER 2021 |
19 | PT. Nutrindo Fresfood Internasional | Jl. Lingkungan i, kel. Tanjung merah, kec. Matuari, kota bitung | 8120004862383 DITETAPKAN TANGGAL 28 AGUSTUS 2018 |
20 | UD. Berkah laipu | Lingkungan i, rt 003, kelurahan pinangunian, kecamatan aertembga, kota bitung | 9120201942075 DITETAPKAN TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019 |
21 | PT. Perikanan nusantara | Kelurahan aertembaga satu, kecamatan aertembaga, kota bitung | 503/DPMPTSPD/1115/SIUP/XII/2020 TANGGAL 14 DESEMBER 2020 |
22 | PT. Xxxx xxxxxxx abadi | Jl. Xxxxxx xxxxxxx no. 10, kelurahan aertembaga i, lingkungan ii kota bitung | 8120001772714 DITETAPKAN TANGGAL 21 JULI 2018 |
23 | Philips | Jl. Sungai pareman i no. 32 palopo, sulawesi selatan | 154/IUMK/02.02/DPMPTSP/VIII/2019 TANGGAL 07 AGUSTUS 2019 |
24 | Cakalang mas | Jl. Xxxx xxxxxxxxxxx xx. 19, kelurahan pontap, kecamatan wara timur, kota palopo | 9120107941792 DITETAPKAN TANGGAL 19 SEPTEMBER 2019 |
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 241.166.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 177.154.700, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 73,45%.
2. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
Telah dilakukan pengawasan terhadap 6 (enam) unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya, dengan hasil presentase pemeriksaan kegiatan distribusi hasil perikanan capaiannya 100% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 8 : Rincian Pemeriksaan Unit Usaha yang melakukan Distribusi triwulan III
No | Nama Perusahaan/ UPI | Alamat Perusahaan/ UPI | Jenis Produk | Tujuan Pemasaran | Sarana Pengangkutan |
1 | PT. Grahamakmur Ciptapratama | Jl. Poros Toronipa Desa Tapulaga, Kec. Soropia, Kabupaten Konawe | Udang beku | Jepang | Kapal Laut |
2 | UD. Tomini Bay Seafood | Jl. Raya Manado Tomohon 79, Kelurahan Pineleng II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara | Tuna beku | Amerika | Kapal Laut |
3 | CV. Sakura Prima | Dusun Naukkaluku, Desa Lalattedong, Kec. Sendana, Kab. Majene, Sulawesi Barat | telur ikan terbang | Jepang | Kapal Laut |
4 | CV. Semangat Kawan Sejati Baru | Jl. Buru No. 46 Kota Makassar | Sirip Ikan Hiu Kering | Hongkong | Kapal Laut |
5 | CV. Golden KK | Jl. Baru Tugu Adipura No. 9, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado | Tuna Segar | Singapura | Pesawat |
6 | CV. Tuna Bahari | Kompleks Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa, Kelurahan Tumumpa Dua, Kecamatan Tuminting, Kota Manado | Tuna Segar | Jepang | Pesawat |
7 | CV. Samudra Pangan Indonesia | Jl. Xxxxxx Kelurahan Manembo Nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung | Tuna Segar | Jepang | Pesawat |
8 | PT. Perikanan Nusantara | Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung | Tuna Segar | Jepang | Pesawat |
9 | PT. Laut Biru Seafood | Jl. Lumba-lumba, Lingkungan IV, RT 01/ RW 04 Kelurahan Girian Bawah, Girian , Kota Bitung | Tuna beku | Amerika | Kapal Laut |
10 | CV. Xxx Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxxan II, Kauditan, Minahasa Utara | Tuna beku | Australia | Pesawat |
11 | PT. Xxxx Xxx Fishery | Jl. Worang By Pass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara | Tuna beku | Amerika | Kapal Laut |
12 | CV. Xxx Xxxxx | Kompleks Pelabuhan Perikanan Untia, Jl. Salodong, Kelurahan Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar | Rumput Laut | China | Kapal Laut |
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 87.200.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp. 29.491.700, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 33,82%.
3. Unit Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
Pada Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan
<10 GT terhadap 6.673 Unit kapal perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung melalui aplikasi Simwaskan maupun belum menggunakan Simwaskan, pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan adalah 2.642 unit kapal perikanan, sedangkan yang belum menggunakan Simwaskan adalah 4.031 Unit kapal perikanan. dengan tingkat presentase penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan 100%. Berdasarkan manual IKU pemeriksaan kapal perikanan yang masuk dalam hitungan capaian IKU ini adalah kapal perikanan <10 GT, sehingga kapal perikanan
>10 GT yang telah diperiksa kepatuhannya tidak dimasukkan sebagai capaian IKU.
Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum seluruhnya menerapkan pelayanan kapal perikanan melalui aplikasi Simwaskan karena terkendala jaringan internet dibeberapa Wilker PSDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Berikut ini adalah pemeriksaan kapal perikanan melalui Simwaskan dan yang belum menggunakan Simwaskan:
Tabel 9. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya melaui Simwaskan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai denganTriwulan III Tahun 2021
No. | UPT/SATWAS/WILKER PSDKP | JUMLAH KAPAL PERIKANAN YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA MELALUI SIMWASKAN |
1 | Pangkalan PSDKP Bitung | 637 |
2 | Satwas SDKP Gorontalo | 122 |
3 | Satwas SDKP Gorontalo Utara | 38 |
4 | Satwas SDKP Kendari | 363 |
5 | Satwas SDKP Makassar | 177 |
6 | Satwas SDKP Mamuju | 88 |
7 | Satwas SDKP Takalar | 382 |
8 | Wilker PSDKP Donggala | 77 |
9 | Wilker PSDKP Minahasa Utara | 37 |
10 | Wilker PSDKP Selayar | 18 |
11 | Wilker PSDKP Sinjai | 577 |
12 | Wilker PSDKP Tumumpa | 126 |
JUMLAH | 2.642 |
Tabel 10. Rincian Capaian Pengawasan Kapal Perikanan yang diperiksa kepatuhannya tidak melaui Simwaskan (Manual) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021
No. | UPT/SATWAS/WILKER PSDKP | Kapal Perikanan yang Diperiksa Tidak Melalui Simwaskan (Manual) |
1 | Pangkalan PSDKP Bitung | 643 |
2 | Wilker PSDKP Amurang | 9 |
3 | Wilker PSDKP Belang (Mitra) | 71 |
4 | Wilker PSDKP Labuan Uki | 47 |
5 | Wilker PSDKP Kema (Minut) | 47 |
6 | Wilker PSDKP Tumumpa | 136 |
7 | Satwas. SDKP Gorontalo Utara | 41 |
8 | Wilker PSDKP Toli-toli | 11 |
9 | Satwas. SDKP Gorontalo | 121 |
10 | Wilker PSDKP Molibagu | 45 |
11 | Wilker PSDKP Parigi Moutong | 31 |
12 | Wilker PSDKP Tojo Una-una | 31 |
13 | Wilker PSDKP Boalemo | 29 |
14 | Wilker PSDKP Pohuwato | 12 |
15 | Satwas. SDKP Kendari | 391 |
16 | Wilker PSDKP Banggai | 12 |
17 | Wilker PSDKP Banggai Keplut | 77 |
18 | Wilker PSDKP Bau-bau | 31 |
19 | Wilker PSDKP Kolaka | 15 |
20 | Wilker PSDKP Pasar Wajo | 30 |
21 | Wilker PSDKP Torobulu | 7 |
22 | Wilker PSDKP Wakatobi | 46 |
23 | Satwas. SDKP Makassar | 269 |
24 | Wilker PSDKP Bone | 238 |
25 | Wilker PSDKP Palopo | 14 |
26 | Satwas. SDKP Takalar | 398 |
27 | Wilker PSDKP Bulukumba | 186 |
28 | Wilker PSDKP Selayar | 24 |
29 | Wilker PSDKP Sinjai | 788 |
30 | Satwas. SDKP Mamuju | 88 |
31 | Wilker PSDKP Donggala | 87 |
32 | Wilker PSDKP Majene | 41 |
33 | Wilker PSDKP Mamuju Utara | 4 |
34 | Wilker PSDKP Polman | 11 |
Jumlah Unit Kapal Perikanan | 3.849 | |
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 480.217.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan Juni 2021 adalah Rp. 239.591.796 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 49,89%.
4. Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya
Pengawasan unit pembudidayaan ikan pada triwulan III di lingkup Pangkapalan PSDKP Bitung telah dilakukan pengawasan terhadap 24 (dua puluh empat) unit usaha pembudidayaanikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:
Tabel 11. Rincian Pemeriksaan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan pada Triwulan III
No. | Nama Perusahaan/Perorangan | Alamat/Alokasi Usaha | Jenis Usaha | Sistem Budidaya |
1 | PT MANAKARA SAKTI ABADI. | Dusun Urubanua, Desa Sarjo, Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu | payau | Tambak |
2 | PT. VANAME KASOLOANG SEJAHTERA. | Desa Kasoloang, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat | payau | Tambak |
3 | POKDAKAN SALEKO MAMMESA | Dusun Saleko, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulwesi Barat | tawar | Kolam Air Tenang |
4 | PT. RANDOMAYANG TAMBAK LESTARI | Dusun Salunggaluku, Dusun Batio, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu | payau | Tambak |
5 | POKDAKAN MOAWOTA HELE | Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato | payau | Tambak |
6 | POKDAKAN AL HIJRAH | Dusun Upt, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato | payau | Tambak |
7 | PT. ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA | Jl. X. Xxxx Xxxxxxxxxx No. 9 & Kupa Desa Jalange, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru | payau | Kolam Air Tenang |
8 | ALIMUDIN JUJA | Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara | payau | Tambak |
9 | XXXXXXXXX XXXX | Desa Popalo, Kec. Xxxxxxx, Kab. Gorontalo Utara | payau | Tambak |
10 | XXXX XXXXX | Xxxx Popalo, Kec. Xxxxxxx, Kab. Gorontalo Utara | payau | Tambak |
11 | HAMZAH | Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo | payau | Tambak |
12 | XXXXX | Xxxxxxx, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara | payau | Tambak |
13 | POKDAKAN NOBY TARUNA REMAJA | Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo | tawar | Kolam Air Tenang |
14 | PT.SARANA HATCHERY ABADI | Bungung Pandang, Desa Mallasoro, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan | laut | Tambak |
15 | PT. XXXXXXX XXX XXXX, | Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx X Xx. 27 Kota Manado, Sulawesi Utara | laut | Tambak |
16 | CV. MUTIARA BANTAENG, | Kampung Gallea, Kelurahan Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan | laut | Kolam Air Tenang |
17 | POKDAKAN BANDENG JAYA | Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah | payau | Tambak |
18 | PT. TUMPAAN MAKURI MANDIRI | Lingkungan Ii, Kel. Kinilow Satu, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Prov. Sulawesi Utara | laut | Tambak |
19 | PT. SINAR BARRU PRIMA, | Jl. Poros Pare-Pare Makassar, Jalange, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru | payau | Kolam Air Tenang,Tambak |
20 | SURYA SEAFOOD, CV. | Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa | laut | Kolam Air Tenang |
21 | X. XXXXX XXXXXXX | Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba | payau | Tambak |
22 | XXXX XXXXX | Xxxx Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa | tawar | Jaring Tancap |
23 | XXXXX XXXXXXXXX | Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa | tawar | Jaring Tancap |
24 | UD. JEMS, | Desa Eris, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa | tawar | Jaring Tancap |
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 163.952.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp. 43.974.996,- realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 26,82%.
Sasaran Kegiatan 3:
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat
Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat didukung oleh IKU Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
IKU3 PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI/ADUAN POKMASWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Pelaksanaan tindak lanjut atas aduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung pada Triwulan III adalah satu aduan masyarakat. aduan tersebut terkait adanya aktifitas destructive fishing.
Menindaklanjuti Surat dari Bupati Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Laporan terkait Destructive Fishing Nomor : 523/245/2021 tanggal 26 Juli 2021, terhadap Laporan/Pengaduan dengan cara pengeboman dan pembiusan ikan yang terjadi hampir cukup intens yang dilakukan oleh oknum nelayan tepatnya di sepanjang pesisir Perairan Laut Kabupaten Kolaka Utara, Pangkalan PSDKP Bitung melalui Satwas SDKP Kendari menindak lanjuti aduan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dilokasi Perairan Kab. Kolaka Utara. Berdasarkan fakta-fakta yang berasal dari Pengawas WP3K, Kepala Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara yang membidangi masalah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil, maka kami berkesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa memang benar di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Kolaka Utara marak terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang telah berlangsung lama;
2. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap kegiatan pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di daerah menjadi tidak ada sehingga kegiatan Destructive Fishing merajalela serta dukungan anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan di Kabupaten/Kota sudah tidak ada, baik yang bersumber dari DAK ataupun APBD;
3. Dari pihak Pengawas WP3K mengharapkan mereka diberikan sarana pengawasan seperti dibentuknya/dibangunnya Pos Pengawasan SDKP yang dimana untuk lahannya sendiri Pemerintah Daerah telah menyiapkan lokasi/lahan sejak Tahun 2016 untuk didirikannya Pos Pengawasan SDKP tersebut, Kamera jarak jauh (kamera DSLR) atau Drone untuk mendukung kegiatan pengawasannya, selama kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas WP3K sudah banyak pelaku DF yang diketahui profil pelaku- pelakunya, tempat tinggalnya (domisilinya), lokasi tempat biasa mereka melakukan kegiatan pemboman ikan, tinggal menyusun strategi bagaiman caranya agar para pelaku-pelaku tersebut bisa ditangkap, ditahan dan dikenai sanksi hukum yang berat agar ada efek jera yang dirasakan oleh para pelaku;
4. Bahwa Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan pembinaan/himbauan terhadap masyarakat nelayan tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap terlarang (bahan peledak/bom ikan) baik dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yang wilayahnya dijadikan tempat/lokasi pemboman ikan, sudah pasti akan mempengaruhi hasil pendapatan nelayan yang berakibat akan menurun serta dampak bagi pelaku pemboman ikan yang akan mengancam keselamatan jiwa pelakunya;
5. Bahwa kebutuhan ekonomi dan budaya masyarakat nelayan serta tidak adanya mata pencaharian alternatif sebagai pengganti sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nelayan menjadi penyebab terus terjadinya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan) dan tidak memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta hanya mengejar keuntungan ekonomi sebesar-besarnya;
6. Bahwa dalam kegiatan operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan) telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat yang dikhawatirkan akan berdampak pada terjadinya ketidakstabilan keamanan dan meresahkan masyarakat serta berpotensi terjadinya kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya;
7. Bahwa perlunya dilakukan penegakan hukum secara optimal untuk memberikan efek jera dan menghilangkan kesan “pembiaran” oleh aparat penegak hukum terhadap aktivitas illegal fishing yang telah dilakukan oleh nelayan pebom ikan selama bertahun-tahun serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aktivitas penangkapan ikan yang telah dilakukannya merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum, namun tidak mengesampingkan bahwa mereka adalah masyarakat nelayan kecil;
8. Selain perlunya penegakan hukum yang optimal sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat nelayan yang sudah menjadi kebiasaan nelayan sejak dahulu mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan). Salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan adalah dengan mengganti alat tangkap terlarang dengan alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan dan sosialisasi serta pendampingan intensif mengenai kerugian akibat penggunaan alat tangkap terlarang (handak/bom ikan) terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
9. Berdasarkan keadaan geografis sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Kolaka Utara ± 280 KM yang posisinya berhadapan langsung dengan Perairan Teluk Bone WPP-NRI 713, yang menjadikan daerah ini marak dengan kegiatan Destructive Fishing, untuk melaksanakan Patroli Pengawasan SDKP di daerah ini sebaiknya dilaksanakan pada saat musim-musim teduh antara bulan April – Oktober, dikarenakan pada waktu-waktu tertentu yakni musim Barat Nopember
– Maret keadaan cuaca/gelombang di perairan ini cukup tinggi berkisar 2-4 m ketinggian gelombangnya, yang bisa mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan Patroli Pengawasan SDKP.
Gambar 3 Lokasi Tempat Penangkapan Ikan dengan Handak di Desa Pitu Lua, Dusun Labuan Dala Kecamatan Lasusua.
Gambar 4. Peninjauan Lapangan/Pemetaan Lokasi yang Menjadi Daerah Rawan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Bom Ikan)
Gambar 5. Keterangan Penanggulangan Destructive Fishing dari Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara, Pengawas WP3K, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Gambar 6 Wawancara dengan Kepala Desa Kasumeeto Kecamatan Pakue Terkait Maraknya Kegiatan Destructive
Capaian IKU ini diukur pada setiap Triwulan tahun 2021. Pangkalan PSDKP Bitung pada TW III 2021 sudah melaksanakan tindak lanjut terhadap satu aduan masyarakat, target capaian IKU tindak lanjut aduan masyarakat pada triwulan III adalah 71% dan capaian kinerja untuk IKU ini tercapai 100% sehingga capaian kinerja untuk IKU tindak lanjut aduan masyarakat ini tercapai 120%.
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 12.600.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp.12.000.000,- realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 95.24%
Sasaran Kegiatan 4:
Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP
Capaian Sasaraan Kegiatan 5 Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yangdipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2) IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.
IKU4 PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dari target
1,07% tercapai 1,89% dengan persentase capaian kinerja 120% (Hijau).
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 9.228.121.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 7.540.017.953 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 81,70%.
Tabel 12. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan III Tahun 2021
UPT PSDKP | Kapal Pengawas | Total Hari | Jam Operasi (jam) (t) | Kecepat xxXxxxx (NM/jam ) (V) | Jangkauan Efektif Radar (NM) (d) | Faktor Koreksi WPP (Fwpp) | Faktor Koreksi Kapal (Fkp) | Cakupan (Xkp) NM2 (d.V.t.Fwpp.F kp) | % Cakupan |
Pangkalan PSDKP Bitung | Hiu 02 | 127 | 973,1 | 15 | 15 | 0,40 | 0,20 | 17.515,80 | 0,91% |
Hiu 05 | 113 | 1053 | 15 | 15 | 0,40 | 0,20 | 18.954,00 | 0,98% | |
Persentase capaian Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Triwulan III Tahun 2021 | 1,89% | ||||||||
IKU5 PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Capaian kinerja IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. pada Triwulan III tahun 2021 dari target 0,40% tercapai 0,47% dengan persentase capaian kinerja 117,50% (Hijau).
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.770.720.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 1.488.105.530 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 84,04%.
Tabel 13. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2021
No. | NAMA KAPAL | Hari Oper asi (hari) | Lama Waktu Pengawasan (jam) | Faktor Koreksi Speedboat (Fsb) | Cakupan (Xsb) (NM2) | Luas WPPNRI (NM2) | Cakupan (%) |
t | Fsb | d*v*t*Fsb | A | X/A | |||
1 | Albacore 01 | 34 | 155 | 0,1 | 620 | 1.928.506 | 0,0321% |
2 | Dolphin 03 | 21 | 114 | 0,1 | 456 | 1.928.506 | 0,0236% |
3 | Dolphin 19 | 20 | 124,2 | 0,1 | 497 | 1.928.506 | 0,0258% |
4 | Dolphin 26 | 21 | 117 | 0,1 | 468 | 1.928.506 | 0,0243% |
5 | Napoleon 30 | 32 | 246 | 0,1 | 984 | 1.928.506 | 0,0510% |
6 | Napoleon 31 | 32 | 226 | 0,1 | 904 | 1.928.506 | 0,0469% |
7 | Napoleon 56 | 21 | 105 | 0,1 | 420 | 1.928.506 | 0,0218% |
8 | RIB/Sea Rider 06 | 32 | 157 | 0,1 | 628 | 1.928.506 | 0,0326% |
9 | Rubber Boat Bone | 21 | 111 | 0,1 | 444 | 1.928.506 | 0,0230% |
10 | Rubber Boat Kendari | 20 | 110 | 0,1 | 440 | 1.928.506 | 0,0228% |
11 | Rubber Boat Luwuk Banggai | 20 | 90 | 0,1 | 360 | 1.928.506 | 0,0187% |
12 | Rubber Boat Mamuju Utara | 20 | 109,8 | 0,1 | 439 | 1.928.506 | 0,0228% |
13 | Rubber Boat Pangkejene Kepulauan | 32 | 266 | 0,1 | 1064 | 1.928.506 | 0,0552% |
14 | Rubber Boat Selayar | 21 | 109 | 0,1 | 436 | 1.928.506 | 0,0226% |
15 | Rubber Boat Takalar | 18 | 85,1 | 0,1 | 340 | 1.928.506 | 0,0177% |
16 | Rubber Boat Wakatobi | 23 | 117 | 0,1 | 468 | 1.928.506 | 0,0243% |
Total | 388 | 2242,1 | 0,47% | ||||
Sasaran Kegiatan 5 :
Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasara Pengawasan SDKP
Capaian Sasaraan Kegiatan 5 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKPBitung.
IKU6 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini, capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2021.
Sasaran Kegiatan 6:
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan
IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PENYIDIKAN TPKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah menangani 26 Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. 19 (sembilan belas) Perkara sudah dinyatakan Inkracht, 2 (dua) Perkara Tahap II, 5 (lima) Perkara dalam proses penyidikan. Capaian kinerja untuk IKU ini adalah 99,03% dari target kinerja 65% di Triwulan III sehingga nilai capaian kinerja untuk IKU ini adalah 120% (Hijau).
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 423.405.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 290.819.850 realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 68,68%.
Tabel 14. Penanganan TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2021
NO | NAMA TERSANGKA | PROSE S HUKUM | NOMOR SPRINDIK | NOMOR SPDP | NOMOR P-21 | Tahap II |
1 | AL IMRAN | Inkracht | Print.Sidik.01/PPNS- Lan.5/PW.510/XII/2020 | 1846/PPNS-Lan.5/ PW.510/XII/2020 | B-117/ P.4.4/Eku.1/ 01/2021 | 121/Lan.5/PW.510/ I/2021 |
2 | RIKIANTO | Inkracht | Print.Sidik.02/PPNS- Lan.5/PW.510/XII/2020 | 1846/PPNS-Lan.5/ PW.510/XII/2020 | B-124/ P.4.4/Eku.1/ 01/2021 | 122/Lan.5/PW.510/ I/2021 |
3 | ARDIANSYAH | Inkracht | Print.Sidik.03/PPNS- Lan.5/PW.510/XII/2020 | 1846/PPNS-Lan.5/ PW.510/XII/2020 | B-123/ P.4.4/Eku.1/ 01/2021 | 123/Lan.5/PW.510/ I/2021 |
4 | XXXXXX alias XXXXXX | Inkracht | Print.Xxxxx.04/PPNS- Lan.5/PW.510/II/2021 | 7/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021 | B-510/ P.3.4/Eku.1/ 02/2021 | 505/Lan.5/PW.510/ III/2021 |
5 | XXXXXXXX alias XXXXXX | Inkracht | Print.Sidik.05/PPNS- Lan.5/PW.510/II/2021 | 7/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021 | B-509/ P.3.4/Eku.1/ 02/2021 | 506/Lan.5/PW.510/ III/2021 |
6 | MUDDING | Inkracht | Print.Sidik.06/PPNS- Lan.5/PW.510/II/2021 | 226/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021 | B-563/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021 | 510/Lan.5/PW.510/ III/2021 |
7 | JUMASRI Alias MABE | Inkracht | Print.Sidik.07/PPNS- Lan.5/PW.510/II/2021 | 227/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021 | B-565/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021 | 508/Lan.5/PW.510/ III/2021 |
8 | XXXXX Xxxxx XXX | Inkracht | Print.Sidik.08/PPNS- Lan.5/PW.510/II/2021 | 228/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021 | B-561/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021 | 509/Lan.5/PW.510/ III/2021 |
9 | M A N I R | Inkracht | Print.Sidik.09/PPNS- Lan.5/PW.510/II/2021 | 229/PPNS-Lan.5/ PW.510/II/2021 | B-560/ P.3.4/Eku.1/ 03/2021 | 507/Lan.5/PW.510/ III/2021 |
10 | BADWI | Inkracht | Print.Sidik.10/PPNS- Lan.5/PW.510/III/2021 | 471/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B-577/ P.2.4/Eku.2/03/2021 | 10/PPNS- Lan.5/PP.510/ IV/2021 |
11 | XXXXXXX | Inkracht | Print.Sidik.11/PPNS- Lan.5/PW.510/III/2021 | 472/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B-580/ P.2.4/Eku.2/03/2021 | 11/PPNS- Lan.5/PP.510/ IV/2021 |
12 | ANAS alias XXXXXXX XXXXX | Inkracht | Print.Sidik.12/PPNS- Lan.5/PW.510/III/2021 | 473/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B-579/ P.2.4/Eku.2/03/2021 | 12/PPNS- Lan.5/PP.510/ IV/2021 |
13 | XXXX xxx XXXXXX | Inkracht | Print.Sidik.13/PPNS- Lan.5/PW.510/III/2021 | 505/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B-578/ P.2.4/Eku.2/03/2021 | 13/PPNS- Lan.5/PP.510/ IV/2021 |
14 | XXXXX XXXXX | Inkracht | Print.Sidik.14/PPNS- Lan.5/PW.510/III/2021 | 681/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B- 591/P.2.18/Eku.1/05/ 2021 | 1325/Lan.5/PW.510/ VI/2021 |
15 | IKBAL K | Inkracht | Print.Sidik.15/PPNS- Lan.5/PW.510/III/2021 | 681/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B- 591/P.2.18/Eku.1/05/ 2021 | 1326/Lan.5/PW.510/ VI/2021 |
16 | IRWAN THIHA alias IWAN | Inkracht | Print.Sidik.16/PPNS- Lan.5/PW.510/IV/2021 | 851/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B- 419/P.2.15.3/Eku.1/0 6/2021 | 1437/Lan.5/PW.510/ VI/2021 |
17 | SARTO B. MALA | Inkracht | Print.Sidik.17/PPNS- Lan.5/PW.510/IV/2021 | 852/PPNS-Lan.5/ PW.510/III/2021 | B- 418/P.2.15.3/Eku.1/0 6/2021 | 1438/Lan.5/PW.510/ VI/2021 |
18 | XXX XXXX DG XXXXX Xxxxx XXXXX | Inkracht | Print.Sidik.18/PPNS- Lan.5/PW.510/IV/2021 | 838/PPNS-Lan.5/ PW.510/IV/2021 | B- 420/P.2.15.3/Eku.1/0 6/2021 | 1439/Lan.5/PW.510/ VI/2021 |
19 | FEBSON XXXXXXXX XXXXXXXXX | SIDANG | Print.Sidik.19/PPNS- Lan.5/PW.510/VI/2021 | 1444/PPNS-Lan.5/ PW.510/VI/2021 | B- 1782/P.1.14\4.3/Eku. 1/07/2021 | 1795/PPNS- Lan.5/PW.510/ VIII/2021 |
20 | XXXXX XXXXXX | SIDANG | Print.Sidik.20/PPNS- Lan.5/PW.510/VI/2021 | 1543/PPNS-Lan.5/ PW.510/VI/2021 | B- 2003/P.1.14\4.3/Eku. 1/08/2021 | 2097/PPNS- Lan.5/PW.510/ IX/2021 |
21 | GILBERT ADVENTAJADO | Inkracht | Print.Sidik.21/PPNS- Lan.5/PW.510/VI/2021 | 1544/PPNS-Lan.5/ PW.510/VI/2021 | B- 1781/P.1.14\4.3/Eku. 1/07/2021 | 1871/PPNS- Lan.5/PW.510/ VIII/2021 |
22 | ASDAR | TAHAP I | Print.Sidik.22/PPNS- Lan.5/PW.510/IX/2021 | 2109/PPNS-Lan.5/ PW.510/IX/2021 | - | - |
23 | AGUS | TAHAP I | Print.Sidik.23/PPNS- Lan.5/PW.510/IX/2021 | 2112/PPNS-Lan.5/ PW.510/IX/2021 | - | - |
24 | MUH. HASBI | TAHAP I | Print.Sidik.24/PPNS- Lan.5/PW.510/IX/2021 | 2113/PPNS-Lan.5/ PW.510/IX/2021 | - | - |
25 | SAMSUL | TAHAP I | Print.Sidik.25/PPNS- Lan.5/PW.510/IX/2021 | 2114/PPNS-Lan.5/ PW.510/IX/2021 | - | - |
26 | LAIPO | TAHAP I | Print.Sidik.26/PPNS- Lan.5/PW.510/IX/2021 | 2138/PPNS-Lan.5/ PW.510/IX/2021 | - | - |
IKU8 PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN BARANG BUKTI DAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Telah dilakukan penanganan barang bukti dan awak kapal di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III 2021 sebanyak 19 Barang Bukti Kapal Perikanan dan 107 Awak Kapal dengan capaian persentase IKU ini adalah 99,36% dari target Triwulan III 93% sehingga nilai capaian kinerja IKU ini adalah 106,84% (Hijau).
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 243.500.000,- dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp 111.630.000, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 45,84%.
Tabel 15. Penanganan Barang Bukti TPKP di Pangkalan PSDKP Bitung sampaidengan Triwulan
III Tahun 2021
NO. | FOTO BARANG BUKTI | NAMA BARANG BUKTI | NAMA TERSANGKA & KEWARGANEGARAAN | PROSES HUKUM | KETERANGAN | ||||
NAMA | KEWARGA- NEGARAAN | ||||||||
NAMA | GT | ||||||||
1 | Tanpa Nama | 1 | AL XXXXX | Xxxxxxxxx | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |||
2 | KMN. INKAMINA-222/ TRIPLE 2 | 30 | Xxxxxx alias Xxxxxx | Xxxxxxxxx | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |||
3 | Tanpa Nama | 1 | Mudding | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
4 | Tanpa Nama | 1 | Jumasri alias Mabe | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
5 | Tanpa Nama | 1 | Manir | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
6 | Tanpa Nama | 1 | Xxxxx alias Allo | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
7 | KM. Kemitraan Daerah Tertinggal 01/ KPDT Kendari 01 | 37 | Badwi | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
8 | KM. Tomini Sejahtera | 20 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
9 | KM. Inka Mina - 742 | 34 | Xxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
10 | Perahu Motor Tanpa Nama | 1 | Xxxx Xxx Xxxxxx | Xxxxxxxxx | INKRACHT | Rampas Negara | |
11 | Perahu Motor Tanpa Nama | 1 | Xxxxx Xxxxx, dkk. | Indonesia | INKRACHT | Rampas Negara | |
12 | Perahu Motor Tanpa Nama | 1 | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
13 | Perahu Motor Tanpa Nama | 1 | Sarto B. Mala | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
14 | INKA MINA 746 | 34 | Xxx Xxxx Dg Sattu | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik |
15 | XX.XX XXXX XXXXX XXX | 40 | FEBSON M. XXXXXXXXX | FILIPINA | PENYIDIKAN | Proses Penyidikan | |
16 | Xxxx XXXX - 3 | 30 | XXXXX QUISTO | FILIPINA | PENYIDIKAN | Proses Penyidikan | |
17 | KASIH 03 | 2 | Xxxxxxx Adventajado | Indonesia | INKRACHT | Di kembalikan ke pemilik | |
18 | Perahu Motor Tanpa Nama | 1 | Xxxxx Xxx Pa'a | Indonesia | PENYIDIKAN | Proses Penyidikan | |
19 | Perahu Motor Tanpa Nama | 1 | Xxxxx | Xxxxxxxxx | PENYIDIKAN | Proses Penyidikan |
Tabel 16. Penanganan AWAK KAPAL di Pangkalan PSDKP Bitung sampai denganTriwulan III Tahun 2021
No | NAMA KAPAL | NAMA AWAK KAPAL | WARGA NEGARA | STATUS | Tahap II |
1 | PERAHU MOTOR TANPA NAMA | AL XXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 121/Lan.5/PW.510/I/2021 |
2 | XXXXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 122/Lan.5/PW.510/I/2021 | |
3 | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 123/Lan.5/PW.510/I/2021 | |
4 | KM. INKAMINA 222/TRIPLE 2 | XXXXXX alias XXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 505/Lan.5/PW.510/III/2021 |
5 | XXXXXXXX alias XXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 506/Lan.5/PW.510/III/2021 | |
6 | TISON | INDONESIA | SAKSI | Dikembalikan ke pihak keluarga | |
7 | XXXX XXXX | INDONESIA | SAKSI | ||
8 | XXXXX XXXXX UTULI | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
9 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
10 | XXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
11 | XXXXXXX XXXXXXX X. | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
12 | SHARUDIN SALAWIALI | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
13 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
14 | RIDWAN UTULI | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
15 | XXX XXXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
16 | XXXXXX XXXXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
17 | XXXXXX XXXXXXX MAHAUDIN | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
18 | INDRAWAN | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
19 | ACO DILA HAPA | INDONESIA | NON JUSTICIA |
20 | TAKWA | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
21 | XXXXXX X. XXXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
22 | AMAN XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
23 | PERAHU TANPA NAMA | MUDDING | INDONESIA | TERSANGKA | 510/Lan.5/PW.510/III/2021 |
24 | PERAHU TANPA NAMA | XXXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 508/Lan.5/PW.510/III/2021 |
25 | PERAHU TANPA NAMA | XXXXX alias ALO | INDONESIA | TERSANGKA | 509/Lan.5/PW.510/III/2021 |
26 | PERAHU TANPA NAMA | MANIR | INDONESIA | TERSANGKA | 507/Lan.5/PW.510/III/2021 |
27 | KM. KEMITRAAN DAERAH TERTINGGAL 01/KPDT KENDARI 01 | BADWI | INDONESIA | TERSANGKA | 10/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 |
28 | XXXXX ATUKA | INDONESIA | SAKSI | Dikembalikan ke pihak keluarga | |
29 | XXXXX | XXXXXXXXX | SAKSI | ||
30 | XXXXX XXXXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
31 | XXXXX XXXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
32 | XXXXXX XXXXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
33 | XXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
34 | MUSRAN | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
35 | FARID MALUSINA | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
36 | HERMANSYAH | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
37 | FADLI | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
38 | KM. TOMINI SEJAHTERA | XXXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 11/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 |
39 | ALAMSYAH DJ. HANO | INDONESIA | SAKSI | Dikembalikan ke pihak keluarga | |
40 | ABD. RAHMAN | INDONESIA | SAKSI | ||
41 | FAHRUL TONGGOLO | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
42 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
43 | XXXXX XXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
44 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
45 | FADLI | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
46 | ASTAR | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
47 | XXXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
48 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
49 | ASMAL | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
50 | KM. INKA MINA 742 | XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX | INDONESIA | TERSANGKA | 12/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 |
51 | ARDIANTO | INDONESIA | SAKSI | Dikembalikan ke pihak keluarga | |
52 | ARWAN A. | INDONESIA | SAKSI | ||
53 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
54 | XXXXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
55 | XXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
56 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
57 | XXXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
58 | ASRI X. XXXXX XXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
59 | SAIPUL | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
60 | XXX XXXXXXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
61 | BAGONG | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
62 | XXXXXXX XXX. GUNTUR | INDONESIA | NON JUSTICIA |
63 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
64 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
65 | XXXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
66 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
67 | XXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
68 | RAMDAN LAMELE | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
69 | PERAHU MOTOR TANPA NAMA | XXXX XXX XXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 13/PPNS-Lan.5/PP.510/IV/2021 |
70 | PERAHU MOTOR TANPA NAMA | XXXXX XXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 1325/Lan.5/PW.510/VI/2021 |
71 | IKBAL K | INDONESIA | TERSANGKA | 1326/Lan.5/PW.510/VI/2021 | |
72 | PERAHU MOTOR TANPA NAMA | IRWAN THIHA alias XXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | 1438/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021 |
73 | PERAHU MOTOR TANPA NAMA | SARTO B. MALA | INDONESIA | TERSANGKA | 1439/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021 |
74 | KM. INKAMINA 746 | ABD. XXXX DG. XXXXX alias TISON | INDONESIA | TERSANGKA | 1437/PPNS-Lan.5/PW.520/VI/2021 |
75 | XXXXX | XXXXXXXXX | SAKSI | Dikembalikan ke pihak keluarga | |
76 | FAISAL H. LATTA | INDONESIA | SAKSI | ||
77 | TARZAN | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
78 | LA USA | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
79 | UCOK | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
80 | MAMING | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
81 | KIWA | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
82 | KIAN | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
83 | XXXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
84 | TAYUNG | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
85 | LASO | INDONESIA | NON JUSTICIA | ||
86 | XXXXX | XXXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
87 | FB. LB. XXXX XXXXX XXX | FEBSON XXXXXXXX XXXXXXXXX | FILIPINA | TERSANGKA | 1795/PPNS- Lan.5/PW.520/VIII/2021 |
88 | XXXX XXXXXX BERO | FILIPINA | SAKSI | Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 6 September 2021, Nomor : 2042/PSDKPLan.5/PW.532/IX/2021 | |
89 | XXXXXXX XXXXX XXXX XX. | FILIPINA | SAKSI | ||
90 | TIMIE DULAR DIGAM | FILIPINA | NON JUSTICIA | Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 28 Juli 2021, Nomor : 1716/Lan.5/PW.532/VII/2021 | |
91 | FBca. YAYA-3 | XXXXX XXXXXX | FILIPINA | TERSANGKA | 2097/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2021 |
92 | NILO MAGALLIANES | FILIPINA | SAKSI | Saat ini berada di RPS. Pangkalan PSDKP Bitung | |
93 | XXXX X. TRASPORTE | FILIPINA | SAKSI | ||
94 | XXXXX XXXXXXX | FILIPINA | NON JUSTICIA | Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 28 Juli 2021, Nomor : 1716/Lan.5/PW.532/VII/2021 | |
95 | XXXXXX X. CONGCONG | FILIPINA | NON JUSTICIA | ||
96 | KM. KASIH 03 | GILBERT ADVENTAJADO | INDONESIA | TERSANGKA | 1871/PPNS- Lan.5/PW.520/VIII/2021 |
97 | XXXXXX XXXXXX, JR | FILIPINA | SAKSI | Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 6 September 2021, Nomor : 2042/PSDKPLan.5/PW.532/IX/2021 | |
98 | XXXXXX XXXXXX | XXXXXXXX | SAKSI | ||
99 | XXXXXX XXXXXX | XXXXXXXX | NON JUSTICIA | Sudah diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bitung pada tanggal 28 Juli 2021, Nomor : 1716/Lan.5/PW.532/VII/2021 | |
100 | XXXXX XXXXXX | XXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
101 | XXXXX XXXXXX | XXXXXXXX | NON JUSTICIA | ||
102 | XXXXXX XXXXXX, SR | FILIPINA | NON JUSTICIA | ||
103 | PERAHU MOTOR TANPA NAMA | XXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | PROSES PENYIDIKAN |
104 | XXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | PROSES PENYIDIKAN | |
105 | MUH. XXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | PROSES PENYIDIKAN | |
106 | XXXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | PROSES PENYIDIKAN | |
107 | PERAHU MOTOR TANPA NAMA | XXXXX | XXXXXXXXX | TERSANGKA | PROSES PENYIDIKAN |
Sasaran Kegiatan 7:
Tata kelola pemerintahan yang baik
Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu, dengan rincian sebagai berikut:
IKU9 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO (SURAT LAIK OPERASI) KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2021, hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan SLO dilaksanakan melalui media eletronik diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung sampai ke Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Hasil survey pada Triwulan III tahun 2021 adalah 88,68% dari target di Xxxxxxxx XXX adalah 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunan layanan SLO adalah 110,85% (hijau) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :
Tabel 17. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW III tahun 2021
No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA- RATA | Keterangan | NRR | IKM |
U1 | Persyaratan | 3.627 | sangat baik | 0.403 | 90.678 |
U2 | Prosedur | 3.483 | sangat baik | 0.387 | 88.983 |
U3 | Waktu Pelayanan | 3.407 | sangat baik | 0.378 | 85.169 |
U4 | Biaya/Tarif | 3.729 | sangat baik | 0.414 | 100.000 |
U5 | Produk Layanan | 3.458 | sangat baik | 0.384 | 86.441 |
U6 | Kompetensi Pelaksana | 3.551 | sangat baik | 0.394 | 89.831 |
U7 | Perilaku Pelaksana | 3.508 | sangat baik | 0.389 | 87.712 |
U8 | Sarana dan Prasarana | 3.449 | sangat baik | 0.383 | 78.814 |
U9 | Pengaduan Masyarakat | 3.746 | sangat baik | 0.416 | 93.644 |
Rata - Rata Semua Unsur | 3.547 | ||||
Keterangan : | |||||
- U1 s.d. U9 | = Unsur-Unsur Pelayanan | ||||
- NRR | = Nilai rata-rata | ||||
- IKR | = Indeks Kepuasan Responden | ||||
- *) | = Jumlah NRR IKR tertimbang | ||||
-**) | = Jumlah NRR Tertimbang x 25 | ||||
NRR Per Unsur | = Jumlah nilai per unsur dibagi | ||||
Jumlah kuesioner yang terisi | |||||
NRR tertimbang per unsur | = NRR per unsur x 0,111 | ||||
IKR TERHADAP RSS : | 88.68 | ||||
Mutu Pelayanan : | |||||
A (Sangat Memuaskan) | : 81,26 - 100,00 | ||||
B (Memuaskan) | : 62,51 - 81,25 | ||||
C (Kurang Memuaskan) | : 43,76 - 62,50 | ||||
D (Tidak Memuaskan) | : 25,00 - 43,75 | ||||
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan belum ada realisasi sampai dengan bulan September 2021, realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 0%, hal ini karena pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada TW I, TW II dan TW III dilaksanakan hanya menggunakan kuisioner media elektronik sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan IKM pengguna layanan SLO pada lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Anggaran tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan IKM dan konsultasi Publik yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.
IKU10 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI
(LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2021, hasil dari survey kepuasan masyarakat terhadap pengguna layanan LVHPI dilaksanakan melalui media eletronik diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung sampai ke Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Pangkalan PSDKP
Bitung. Hasil survey pada Triwulan III tahun 2021 adalah 86,43 dari target di Xxxxxxxx XXX adalah 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunan layanan LVHPI adalah 108,04% (hijau) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :
Tabel 18. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TWIII tahun 2021
No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA- RATA | Keterangan | NRR | IKM |
U1 | Persyaratan | 3.400 | sangat baik | 0.377 | 85.000 |
U2 | Prosedur | 3.378 | sangat baik | 0.375 | 86.667 |
U3 | Waktu Pelayanan | 3.289 | sangat baik | 0.365 | 82.222 |
U4 | Biaya/Tarif | 3.689 | sangat baik | 0.409 | 100.000 |
U5 | Produk Layanan | 3.378 | sangat baik | 0.375 | 84.444 |
U6 | Kompetensi Pelaksana | 3.467 | sangat baik | 0.385 | 85.556 |
U7 | Perilaku Pelaksana | 3.511 | sangat baik | 0.390 | 87.778 |
U8 | Xxxxxx dan Prasarana | 3.389 | sangat baik | 0.376 | 78.333 |
U9 | Pengaduan Masyarakat | 3.644 | sangat baik | 0.405 | 91.111 |
Rata - Rata Semua Unsur | 3.457 | ||||
Keterangan : | |||||
- U1 s.d. U9 | = Unsur-Unsur Pelayanan | ||||
- NRR | = Nilai rata-rata | ||||
- IKR | = Indeks Kepuasan Responden | ||||
- *) | = Jumlah NRR IKR tertimbang | ||||
-**) | = Jumlah NRR Tertimbang x 25 | ||||
NRR Per Unsur | = Jumlah nilai per unsur dibagi | ||||
Jumlah kuesioner yang terisi | |||||
NRR tertimbang perunsur | = NRR per unsur x 0,111 | ||||
IKR TERHADAP RSS : | 86.43 | ||||
Mutu Pelayanan : | |||||
A (Sangat Memuaskan) | : 81,26 - 100,00 | ||||
B (Memuaskan) | : 62,51 - 81,25 | ||||
C (Kurang Memuaskan) | : 43,76 - 62,50 | ||||
D (Tidak Memuaskan) | : 25,00 - 43,75 | ||||
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 19.050.000,- dan belum ada realisasi sampai dengan bulan September 2021,
realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 0%, hal ini karena pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada TW I, TW II dan TW III dilaksanakan hanya menggunakan kuisioner media elektronik sehingga belum ada realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan IKM pengguna layanan LVHPI pada lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Anggaran tersebut disiapkan untuk menunjang kegiatan IKM dan konsultasi Publik yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.
IKU11 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.
IKU12 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.
IKU13 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.
IKU14 INOVASI GUGUS KERJA TRANSFORMASI YANG DIHASILKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.
IKU15 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021..
IKU16 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021 .
IKU17 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Capaian IKU ini di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2021 adalah 99,33%, dari target Triwulan III 2021 di Pangkalan
PSDKP Bitung sebesar 84%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 118,25
% (Hijau).
Alokasi anggaran tahun 2021 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 11.327.000 dan sudah terealisasi sampai dengan bulan September 2021 adalah Rp.4.731.000,- realisasi anggaran sampai dengan TW III adalah 41,76%.
IKU18 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, pengukuran IKU ini akan dilakukan pada TW IV 2021.
IKU19 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG
Belum dilakukan pengukuran terhadap IKU ini, Pengukuran akan di lakukan pada Triwulan IV tahun 2021.
Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 setelah Revisi ke-6 dan Refocusing ke-4 adalah Rp. 00.000.000.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 70,93%, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 19. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Triwulan III Tahun 2021
No | Kode | Nama Kegiatan | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
1. | 2350 | Pemantauan , Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 76.99 |
2. | 2351 | Penyelesaian TPKP | 763.705.000 | 465.585.559 | 60.96 |
3. | 2352 | Operasional Pengawasan SDK | 472.514.000 | 297.628.750 | 62.99 |
4. | 2353 | Operasional Pengawasan SDP | 808.583.000 | 446.238.196 | 55.19 |
5. | 2355 | Dukungan Manajemen | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 67.90 |
Total | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 70.93 | |
BAB 4
PENUTUP
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah Ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah Ditetapkan.
Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 7 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (xxxxxxxxx.xxx.xx.xx) adalah 112. 19 Indikator Kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021, 11 Indikator Kinerja dapat tercapai (Hijau) dan 8 Indikator Kinerja belum dapat di nilai karena baru akan di ukur capaian kinerjanya pada Triwulan IV tahun 2021. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2021 dapat tercapai semuanya.
Saran
Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan IV tahun 2021, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang belum mencapai nilai maksimal, hal tersebut guna meningkatkan nilai capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.
Rencana Tindaklanjut
Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada Triwulan IV tahun 2021 secara terarah dan terukur.
LAMPIRAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Triwulan I Tahun 2021