BASIC ORCHESTRA Sample Clauses

BASIC ORCHESTRA. The COC shall engage a basic orchestra of 56 players who are entitled to guarantees of work and tenure as outlined in this agreement. Each member of the basic orchestra will be engaged in his or her contracted position for all COC services which require his or her instrument. This will not prevent reasonable substitutions as required by illness or absence. The instrumentation for the 56 members of the basic orchestra shall be as follows: Concertmaster Associate Concertmaster Assistant Concertmaster Eight (8) section 1st Violin Principal 2nd Violin Assistant Principal 2nd Violin Six (6) section 2nd Violin As of 2016, auditions for violin will be “Section Violin”. Current section violinists will maintain their respective designations as “1st Violin” or “2nd Violin”. The total number of tutti violinists will always be fourteen (14) Principal Xxxxx Assistant Principal Xxxxx Four (4) section Xxxxx Principal Cello Associate Principal Cello Assistant Principal Cello Three (3) section Cello Principal Bass Assistant Principal Bass Two (2) section Bass Principal Flute Flute/Piccolo Principal Oboe Oboe/English Horn Principal Clarinet Clarinet/Bass Clarinet Principal Bassoon Bassoon/Contra Bassoon Principal Horn 2nd Horn 3rd Horn 4th Horn Principal Trumpet Trumpet Principal Trombone Trombone Bass Trombone Principal Tuba/Cimbasso Principal Harp Principal Timpani Principal Percussion The duties of the assistant principal include being prepared to assume the role of principal if called upon due to the sudden or temporary absence of the principal player. When a principal player has a leave of absence for a complete production or a full season, the associate principal will assume the principal position. When an associate principal player has a leave of absence or is replacing the principal player for a complete production or a full season, the assistant principal will assume the associate principal position. When a principal player has a leave of absence for a complete production or a full season in any section that does not have an associate principal position, the relevant audition or consultation committee under Articles 8.D and 8.F shall be consulted regarding a replacement. The Stage Librarian shall be selected from the basic orchestra at an additional fee to be negotiated between the selected musician and the COC. When the Stage Librarian is unavailable the position may be filled by the COC Music Librarian or Assistant Librarian provided that that person is a member ...
AutoNDA by SimpleDocs
BASIC ORCHESTRA. The following positions shall be offered Personal Service Agreements for the SWFSO season subject to instrumentation as determined by composer and indicated in the musical score. The Music Director shall have discretion to determine the size of the string sections subject to consultation with the section principal. Concertmaster Assistant Concertmaster Principal Flute 10 section Violin I Flute II/Piccolo Flute III/Utility Principal Violin II Principal Oboe Asst. Principal Violin II Oboe II/English Horn 8 section Violin II Oboe III/Utility Principal Xxxxx Principal Clarinet Asst. Principal Xxxxx Clarinet II/Bass Clarinet 5 section Xxxxx Clarinet III/Utility Principal Bassoon Bassoon II Bassoon III/Utility Principal Cello Principal Horn Asst. Principal Cello Assistant Principal Horn 5 section Cello Horn II Horn III Horn IV Principal Bass Asst. Principal Bass Principal Trumpet 3 section Bass Trumpet II Trumpet III Principal Keyboard Trumpet IV Principal Harp Principal Trombone Principal Percussion Trombone II 2 section Percussion Trombone III (Bass Trombone) Principal Timpani Principal Tuba A list of musicians occupying the positions set forth in Article 5 is attached to this Agreement as Appendix A. This list shall be provided to the Orchestra Committee and Union Xxxxxxx at the beginning of each season or whenever the list is changed.
BASIC ORCHESTRA. The Company shall engage a basic orchestra of 54 players who are entitled to guarantees of work and tenure as outlined in this agreement. Each member of the basic orchestra will be engaged in his or her contracted position for all Company services which require his or her instrument. This will not prevent reasonable substitutions as required by illness or absence. The instrumentation for the 54 members of the basic orchestra shall be as follows: Ten (10) 1st Violins

Related to BASIC ORCHESTRA

  • Asset Management Supplier will: i) maintain an asset inventory of all media and equipment where Accenture Data is stored. Access to such media and equipment will be restricted to authorized Personnel; ii) classify Accenture Data so that it is properly identified and access to it is appropriately restricted; iii) maintain an acceptable use policy with restrictions on printing Accenture Data and procedures for appropriately disposing of printed materials that contain Accenture Data when such data is no longer needed under the Agreement; iv) maintain an appropriate approval process whereby Supplier’s approval is required prior to its Personnel storing Accenture Data on portable devices, remotely accessing Accenture Data, or processing such data outside of Supplier facilities. If remote access is approved, Personnel will use multi-factor authentication, which may include the use of smart cards with certificates, One Time Password (OTP) tokens, and biometrics.

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Pajakan Negeri 35263, Lot No.29096 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Setapak / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PEGANGAN : Pajakan selama 82-tahun berakhir pada 08/08/2085 KELUASAN LANTAI : 81.104 meter persegi ( 873 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Mega Planner Jaya Sdn Bhd (326287-W)(Dalam Likuidasi) TUANPUNYA : Datuk Bandar Kuala Lumpur PEMBELI : Xxxxxxxx Bin Xxxxx @ Xxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad [196501000373 (6171-M)] Hartanah tersebut terletak di tingkat 9 pada bangunan apartment 14-tingkat terletak di Melati Impian Apartment, Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur. Hartanah tersebut adalah sebuah unit apartment 3 xxxxx dikenali sebaga Xxxxx Pemaju No. 9, Tingkat No.9, Pembangunan dikenali sebagai Melati Impian Apartment Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur xxx mempunyai alamat surat-xxxxxxxx xx Xxxx Xx. 0-0, Xxxxxx Impian Apartment, Xxxxx 0/00X, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui Bank Draf / XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Zahrin Emrad & Sujaihah. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN ZAHRIN EMRAD & SUJIAHAH, yang beralamat di Suite 10.3, 10th Floor, Xxx Xxxx Building, Xx.00, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000. [ Ruj: ZES/ZHR/RHB-FC/16250-17/0614-pae ], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah.

  • Vlastnictví Zdravotnické zařízení si ponechá a bude uchovávat Zdravotní záznamy. Zdravotnické zařízení a Zkoušející převedou na Zadavatele veškerá svá práva, nároky a tituly, včetně práv duševního vlastnictví k Důvěrným informacím (ve smyslu níže uvedeném) a k jakýmkoli jiným Studijním datům a údajům.

  • VOETSTOOTS The PROPERTY is sold: 8.1. Voetstoots in accordance with the Sectional Plan and the participation quota endorsed thereon with the opening of the Sectional Title Register, or as they are endorsed already, and any amendments or adjustments thereto from time to time in accordance with the terms of the Act and without any warranties express or implied, the SELLER shall not be liable for any patent or latent defects. Should the extent of the Section or of the PROPERTY differ from that which is contained in the title deed or sectional plan or any amendment thereto, the SELLER shall not be liable for any shortfall or be entitled to any compensation for any surplus. 8.2. Subject to all the conditions and Regulations of the Act. 8.3. The PURCHASER acknowledges that this is not a construction contract and that he is purchasing a completed unit. The PURCHASER shall not have the right to interfere in any way with the building operations of the SELLER’S employees. He shall also have no right to retention. This Clause is also applicable in the case of the bank holding back any retention amount out of its own accord or on request of the PURCHASER. 8.4. The SELLER undertakes to erect the unit according to the general building standards as set by Financial Institutions. The unit is be registered with the NHBRC. 8.5. Should a dispute arise or be declared, such dispute shall be resolved by an Arbitrator appointed by the Developer. The costs in respect thereof shall be borne by the unsuccessful party. Pending the outcome of the dispute, the PURCHASER shall be obliged to pay the outstanding amount to the Conveyancers who shall hold it in trust.

  • Entertainment Costs of entertainment, including amusement, diversion, and social activities, and any costs directly associated with such activities (such as tickets to shows or sports events, meals, lodging, rentals, transportation, and gratuities) are unallowable.

  • Special Situations XXXXXXX BENEFICIARY agrees to inform AGENCY within one (1) business day of any circumstances or events which may reasonably be considered to jeopardize its capability to continue to meet its obligations under the terms of this Agreement. Incidents may include, but are not limited to, those resulting in injury, media coverage or public reaction that may have an impact on the AGENCY’S or GRANTEE BENEFICIARY’S ability to protect and serve its participants, or other significant effect on the AGENCY or GRANTEE BENEFICIARY. Incidents shall be reported to the designated AGENCY contact below by phone or email only. Incident report information shall not include any identifying information of the participant.

  • Investment Management If and to the extent requested by the Advisor, the Sub-Advisor shall, subject to the supervision of the Advisor, manage all or a portion of the investments of the Portfolio in accordance with the investment objective, policies and limitations provided in the Portfolio's Prospectus or other governing instruments, as amended from time to time, the Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act") and rules thereunder, as amended from time to time, and such other limitations as the Trust or Advisor may impose with respect to the Portfolio by notice to the Sub-Advisor. With respect to the portion of the investments of the Portfolio under its management, the Sub-Advisor is authorized to make investment decisions on behalf of the Portfolio with regard to any stock, bond, other security or investment instrument, and to place orders for the purchase and sale of such securities through such broker-dealers as the Sub-Advisor may select. The Sub-Advisor may also be authorized, but only to the extent such duties are delegated in writing by the Advisor, to provide additional investment management services to the Portfolio, including but not limited to services such as managing foreign currency investments, purchasing and selling or writing futures and options contracts, borrowing money or lending securities on behalf of the Portfolio. All investment management and any other activities of the Sub-Advisor shall at all times be subject to the control and direction of the Advisor and the Trust's Board of Trustees.

  • Asset Management Fee The fee payable to the Advisor for day-to-day professional management services in connection with the Company and its investments in Assets pursuant to this Agreement.

  • Dues Checkoff The Employer agrees to deduct from the pay of all employees covered by this Agreement the initiation fees, dues and/or uniform assessments of the Local Union having jurisdiction over such employees. The Local Union will electronically provide the Employer a weekly amount to be deducted from each employee. The Local Union will individually specify the weekly amount to be deducted for initiation fees, union dues and/or assessments. For initiation fees and assessments, the Local Union will notify the Employer the number of weeks these deductions are to be taken from the employee. Notification of deductions to be made by the Employer for the benefit of the Local Union must be received at least one (1) month prior to the date the deduction is to be made. The obligation of the Local Union to provide this information shall be satisfied by the transmission of a computer file in mutually agreeable format. The Employer shall make no deductions that are not listed on the Local Union’s monthly or weekly checkoff statement in those locations which send a checkoff statement to the Employer. In the event the Employer improperly deducts too much dues money, the amount improperly withheld shall be remitted to the involved employee(s) on the second (2nd) scheduled workday following notification to the Employer. The Local Union(s) shall return any overpayment(s) to the Employer within one (1) week following written notification from the Employer. The Employer will provide a remittance to the Local Union within fifteen (15) days following the check date the deduction was taken. With each remittance, the Employer shall submit a report listing all employees alphabetically with their social security number and job classification. For those employees who had no deduction for the week, the Employer will provide a reason. In the event the Local Union does not want to receive a weekly remittance, the Employer will provide a monthly remittance by the fifteenth (15th) day of the following month. However, if this option is chosen, the Employer will still make weekly deductions as described above. Where law requires written authorization by the employee, the same is to be furnished in the form required. No deduction shall be made which is prohibited by applicable law. The Employer agrees to deduct from the paycheck of all employees covered by this Agreement voluntary contributions to DRIVE. DRIVE shall notify the Employer of the amounts designated by each contributing employee that are to be deducted from his/her paycheck on a weekly basis for all weeks worked. The phrase "weeks worked" excludes any week other than a week in which the employee earned a wage. The Employer shall transmit to DRIVE National Headquarters on a monthly basis, in one (1) check, the total amount deducted along with the name of each employee on whose behalf a deduction is made, the employee's Social Security number and the amount deducted from that employee's paycheck. The International Brotherhood of Teamsters shall reimburse the Employer annually for the Employer's actual cost for the expenses incurred in administering the weekly payroll deduction plan. The Employer agrees to deduct certain specific amounts each week from the wages of those employees who shall have given the Employer written notice to make such deductions. The Employer will remit amounts deducted to the applicable credit union once each week. The amount so deducted shall be remitted to the applicable credit union once each month or weekly. The Employer shall not make deductions and shall not be responsible for remittance to the credit union for any deductions for those weeks during which the employee's earnings shall be less than the amount authorized for deductions.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!