Welding Welding and use of cutting torches or cutoff saws will be permitted only in areas that have been cleared or are free of all material capable of carrying fire. Flammable debris and vegetation must be removed from within a minimum 10-foot radius of all welding and cutting operations. A shovel and a 5-gallon standard backpack water container filled and with handpump attached shall be immediately available for use in the event of a fire start. C8.64 – DEBARMENT AND SUSPENSION CERTIFICATION (3/18). Pursuant to 2 CFR 180 and 2 CFR 417, Purchaser shall certify and obtain certifications from its Subcontractors regarding debarment, suspension, ineligibility, and voluntary exclusion, including additional Subcontractors obtained after award of this contract. “Subcontractors” are participants in lower tier covered transactions. Purchaser may rely upon a certification of a prospective Subcontractor that it is not proposed for debarment under 48 CFR 9.4, debarred, suspended, ineligible, or voluntarily excluded from participating in covered transactions or timber sales, unless Purchaser knows that the certification is erroneous. Purchaser shall keep the certifications of its Subcontractors on file until timber sale Termination Date and any extensions thereof, and will provide a copy at the written request of Contracting Officer. Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of a system of records in order to render in good faith the certification required by this Subsection. The knowledge and information of Purchaser is not required to exceed that which is normally possessed by a prudent person in the ordinary course of business dealings. If Purchaser knowingly enters into a timber sale transaction with a person who is proposed for debarment under 48 CFR 9.4, suspended, debarred, ineligible, or voluntarily excluded from participation in covered transactions or timber sales, in addition to other remedies available to the Government, Forest Service may pursue available remedies, including suspension and/or debarment. Contracting Officer shall provide a copy of Forms AD-1047 Certification Regarding Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters – Primary Covered Transactions and AD-1048 Certification Regarding Debarment, Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion – Lower Tier Covered Transactions to the Purchaser. Purchaser shall complete form AD-1047 and provide to the Contracting Officer upon request. Purchaser shall require each subcontractor to complete form AD-1048 and provide to the Contracting Officer upon request.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Checkoff A. In conformity with Section 2 of the Act, 39 U.S.C. 1205, without cost to the Union, the Employer shall deduct and remit to the Union the regular and periodic Union dues from the pay of employees who are members of the Union, provided that the Employer has received a written assignment which shall be irrevo- cable for a period of not more than one year, from each employee on whose account such deductions are to be made. The Employer agrees to remit to the Union all deductions to which it is entitled fourteen (14) days after the end of the pay period for which such deductions are made. Deductions shall be in such amounts as are designated to the Employer in writing by the Union.
B. The authorization of such deductions shall be in the fol- lowing form: I hereby assign to the National Association of Letter Carriers, AFL- CIO, from any salary or wages earned or to be earned by me as your employee (in my present or any future employment by you) such regular and peri- odic membership dues as the Union may certify as due and owing from me, as may be established from time to time by said Union. I authorize and direct you to deduct such amounts from my pay and to remit same to said Union at such times and in such manner as may be agreed upon between you and the Union at any time while this authori- zation is in effect, which includes a $8.00 yearly subscrip- tion to the Postal Record as part of the membership dues. Notice: Contributions or gifts to the National Association of Letter Carriers, AFL-CIO are not tax deductible as charitable contributions for Federal income tax purposes. However, they may be tax deductible under other provi- sions of the Internal Revenue Code. This assignment, authorization and direction shall be irrevocable for a period of one (1) year from the date of delivery hereof to you, and I agree and direct that this assignment, authorization and direction shall be automatically renewed, and shall be irrevocable for suc- cessive periods of one (1) year, unless written notice is given by me to you and the Union not more than twenty
Porcupine Site Highway 11 and the City of Timmins Thunder Bay and District Toronto/York-Peel
Dewatering (a) Where the whole of a site is so affected by surface water following a period of rain that all productive work is suspended by agreement of the Parties, then dewatering shall proceed as above with Employees so engaged being paid at penalty rates as is the case for safety rectification work. This work is typically performed by Employees engaged within CW1, CW2 or CW3 classifications. When other Employees are undertaking productive work in an area or areas not so affected then dewatering will only attract single time rates.
(b) Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, appropriate Employees shall assist in the tidying up of their own work site or area if it is so affected. Where required, appropriate Employees will be provided with the appropriate PPE. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected.
(c) To avoid any confusion any ‘dewatering’ time which prevents an Employee from being engaged in their normal productive work is not included in any calculation for the purposes of determining whether an Employee is entitled to go home due to wet weather (refer clauses 32.4 and 32.5)
Summer Session A. All ASEs employed in the Summer Session shall receive the same general range adjustment as ASEs received in the preceding Fall term.
B. The following articles apply to ASEs who are employed in the summer session: Recognition, Wages (range adjustment only), DCP, Travel, Health and Safety, Leaves, Holidays, Duration, Workspace and Instructional Support, Parking, Grievance and Arbitration, Waiver, Management and Academic Rights, No Strikes, Non-Discrimination, Union Access and Rights, Union Security, Discipline and Dismissal, Emergency Layoff, Employment Files and Evaluations, Definitions, Severability, Labor-Management Meetings, and Classifications.
C. The remainder of the articles in the agreement does not apply to ASEs who are employed in the summer session.
D. The topic of Summer Session, and effects of changes on terms and conditions of employment for ASEs employed in Summer Session, shall be reopened for bargaining commencing no later than January 2, 2001.
Working Xxxxxxx An employee who is in charge of a crew not more than five men including himself, engaged in line clearance work. (In the application of Article X, the Company need not consider the application for promotion to this classification from any employee having less than one year of experience in the Climber classification.)
Classroom Management The certificated classroom teacher demonstrates in his/her performance a competent level of knowledge and skill in organizing the physical and human elements in the educational setting.
Wash all machine-washable bedding, drapes, and clothing, on the hottest water temperature and dry on the highest heat setting. Items that cannot be washed must be taken to a dry cleaner who MUST be informed of the issue. You must safely discard ALL items that cannot be decontaminated.
KITCHEN Black Granite counter top, Stainless steel sink (17'' x 20''), glazed wall tiles up to 2 ft above black granite counter.
