Safety Footwear 1. The State will provide employees in the positions listed in Section 3 below, and employees who are currently required to wear safety footwear by Department Work Rules, an allowance of one hundred fifty dollars ($150.00) for replacement of safety footwear. This allowance will be paid to employees on a semiannual basis, with half paid in January and half paid in July to eligible employees on the payroll at the time of the payments. Employees of Departments with work rules that provide such safety footwear will not be eligible for the safety footwear allowance.
2. Safety footwear purchased must meet ANSI standards where applicable. Requirements for the wearing of safety footwear will be in accordance with work rules published by the State.
3. Positions required to wear safety footwear:
VOETSTOOTS The PROPERTY is sold:
8.1. Voetstoots in accordance with the Sectional Plan and the participation quota endorsed thereon with the opening of the Sectional Title Register, or as they are endorsed already, and any amendments or adjustments thereto from time to time in accordance with the terms of the Act and without any warranties express or implied, the SELLER shall not be liable for any patent or latent defects. Should the extent of the Section or of the PROPERTY differ from that which is contained in the title deed or sectional plan or any amendment thereto, the SELLER shall not be liable for any shortfall or be entitled to any compensation for any surplus.
8.2. Subject to all the conditions and Regulations of the Act.
8.3. The PURCHASER acknowledges that this is not a construction contract and that he is purchasing a completed unit. The PURCHASER shall not have the right to interfere in any way with the building operations of the SELLER’S employees. He shall also have no right to retention. This Clause is also applicable in the case of the bank holding back any retention amount out of its own accord or on request of the PURCHASER.
8.4. The SELLER undertakes to erect the unit according to the general building standards as set by Financial Institutions. The unit is be registered with the NHBRC.
8.5. Should a dispute arise or be declared, such dispute shall be resolved by an Arbitrator appointed by the Developer. The costs in respect thereof shall be borne by the unsuccessful party. Pending the outcome of the dispute, the PURCHASER shall be obliged to pay the outstanding amount to the Conveyancers who shall hold it in trust.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Safety Boots Each employee, after 3 months’ continuous service, will be reimbursed (on production of a receipt), the cost of one pair of safety boots (approved by the employer), in each year, to a maximum of $110.00. All protective clothing such as wet weather jackets, safety helmets, welding jackets, welding xxxxxxx, welding gauntlets, rubber boots, etc, (which remain the property of the Company), will be supplied on all occasions deemed necessary.
Prosthodontics We Cover prosthodontic services as follows:
Nepotism No employee shall be directly supervised by a member of his/her immediate family. “
Platby In consideration for the proper performance of the Study by Site in compliance with the terms and conditions of this Agreement, payments shall be made in accordance with the provisions set forth in Attachment A, with the last payment being made after the Site completes all its obligations hereunder, and IQVIA has received all properly completed CRFs and, if IQVIA requests, all other Confidential Information (as defined below). V souvislosti s řádným plněním Studie Místem provádění klinického hodnocení, a to v souladu s podmínkami a ustanoveními této Smlouvy, budou poskytovány platby dle podmínek a ustanovení definovaných v Příloze A, přičemž poslední platba bude uskutečněna poté, co Místo provádění klinického hodnocení splní a dokončí veškeré závazky, jež mu vyplývají z této Smlouvy, a IQVIA obdrží veškeré řádně vyplněné CRF a, bude-li tak IQVIA vyžadovat, veškeré další Důvěrné informace The estimated value of financial payment under this Agreement shall be approximately CZK 903.042,-. DrugDev will receive Site invoices and process payments unless otherwise agreed. Any queries regarding Site invoices or payments should be directed to XxxxXxx at the contact details outlined in Attachment A. All payments will be made in favor of the Institution. (ve smyslu níže uvedené definice). Předpokládaná hodnota finančního plnění dle této Smlouvy činí přibližně 903.042,- Kč. Nebude-li ujednáno jinak, faktury od Místa provádění klinického hodnocení obdrží a platby bude zpracovávat společnost DrugDev. Veškeré dotazy ohledně faktur Místa provádění klinického hodnocení nebo plateb mají být adresovány společnosti DrugDev, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze A. Veškeré platby budou uskutečněny ve prospěch Poskytovatele...
Safety Glasses Section 1. The City shall supply prescription safety glasses with plastic lenses to employees who are required to wear safety glasses and who are members of the classifications contained in Appendix C to this contract. Safety glasses which are authorized must be industrial grade safety glasses which meet or exceed the requirements of ANSI Specification Z87.
1. All employees who are required to wear safety glasses shall also be required to wear side xxxxxxx, either permanent or snap-on, whenever an eye hazard exists. Solid tinted glasses will not be approved unless required by prescription. Photogray, progressive, scratch coating and/or anti-glare lenses may be considered for those employees who primarily work outdoors or as prescribed. In the event that additional classes are identified as needing either prescription safety glasses or protective eyewear, such classes may be added to the classification list in Appendix C upon approval of PAGE and the City.
Section 2. The City agrees to pay the full cost of required prescription safety glasses, with frames not to exceed $75.00. This excludes the cost of the eye examination which will be the responsibility of the employee. The effected employees will be allowed one (1) replacement of safety glasses every two (2) years. In the event the safety glasses become lost, unserviceable, or broken on the job, the employee must present a written request for replacement to the Department Head and Human Resources Director. If the employee breaks his safety glasses while on the job, the Department shall replace the glasses at no cost to the employee. The replacement of lost glasses or glasses that are broken off the job will be at the discretion of the Department Head and Human Resources Director. If an employee has been provided safety glasses by the City, the employee shall be permitted to retain possession of the glasses after separation from the City without reimbursing the City for any costs associated with the glasses.
Section 3. An employee who is required to wear prescription safety glasses must present a written request to his department head or designated representative.
Section 4. The employee must obtain a current prescription and the employee is authorized the use of sick leave not to exceed two (2) hours to accomplish this examination. The employee will obtain a purchase order from the Department Head prior to ordering the safety glasses. The employee will present the purchase order to the appropriate vendor when ordering. The vendor will contact the appropriate Department Head when the glasses are ready for delivery. The Department Head will then notify the employee who will present himself at the vendor for fitting and pickup.
Section 5. In the event a probationary employee has been issued safety glasses and terminates his employment with the City for any reason during the probationary period, he shall be required to reimburse the City for any expenses incurred in the purchase of safety glasses.
Hepatitis B Vaccine Where the Hospital identifies high risk areas where employees are exposed to Hepatitis B, the Hospital will provide, at no cost to the employees, a Hepatitis B vaccine.
Influenza Vaccine Upon recommendation of the Medical Officer of Health, all employees shall be required, on an annual basis to be vaccinated and or to take antiviral medication for influenza. If the costs of such medication are not covered by some other sources, the Employer will pay the cost for such medication. If the employee fails to take the required medication, she may be placed on an unpaid leave of absence during any influenza outbreak in the home until such time as the employee has been cleared by the public health or the Employer to return to the work environment. The only exception to this would be employees for whom taking the medication will result in the employee being physically ill to the extent that she cannot attend work. Upon written direction from the employee’s physician of such medical condition in consultation with the Employer’s physician, (if requested), the employee will be permitted to access their sick bank, if any, during any outbreak period. If there is a dispute between the physicians, the employee will be placed on unpaid leave. If the employee gets sick as a reaction to the drug and applies for WSIB the Employer will not oppose the application. If an employee is pregnant and her physician believes the pregnancy could be in jeopardy as a result of the influenza inoculation and/or the antiviral medication she shall be eligible for sick leave in circumstances where she is not allowed to attend at work as a result of an outbreak. This clause shall be interpreted in a manner consistent with the Ontario Human Rights Code.
