Industrial Accident and Illness Leave For accidents or illnesses that are job- incurred, unit members shall be provided leave benefits under the following provisions:
12.6.1 Allowable leave shall be sixty (60) days during which the colleges of the District are required to be in session or when the unit member would otherwise have been performing work for the District in any one fiscal year for the same accident.
12.6.2 Allowable leave shall not be accumulated from year to year.
12.6.3 Industrial accident or illness leave shall commence on the first (1st) day of absence.
12.6.4 When a faculty member is absent from his/her duties on account of an industrial accident or illness, he/she shall be paid such portion of the salary due him/her for any month in which the absence occurs as, when added to his/her temporary disability indemnity under Division 4 or Division 4.5 (commencing with Section 6100) of the Labor Code, will result in a payment to him/her of not more than his/her full salary. The phrase, "full salary," as utilized in this section, shall be computed so that it shall not be less than the unit member's "average weekly earnings" as that phrase is utilized in Section 4453 of the Labor Code. For purposes of this section, however, the maximum and minimum average weekly earnings set forth in Section 4453 of the Labor Code shall otherwise not be deemed applicable.
12.6.5 Industrial accident or illness leave shall be reduced by one (1) day for each day of authorized absence regardless of a temporary disability indemnity award.
12.6.6 When an industrial accident or illness leave overlaps into the next fiscal year, the unit member shall be entitled to only the amount of unused industrial accident or illness leave due him/her for the same illness or injury.
12.6.7 Upon termination of the industrial accident or illness leave, the unit member shall be entitled to the benefits provided in Education Code Sections 87780, 87781 and 87786, and for the purposes of each of these sections his/her absence shall be deemed to have commenced on the date of termination for the industrial accident or illness leave, provided that if the unit member continues to receive temporary dis- ability indemnity, he/she may elect to take as much of his/her accumulated sick leave which, when added to his/her temporary disability indemnity, will result in a payment to him/her of not more than his/her full salary.
12.6.8 During any paid leave of absence, the unit member may endorse to the District the temporary disability indemnity checks received on account of his/her industrial accident or illness. The District, in turn, shall issue the unit member appropriate salary warrants for payment of the unit member's salary, and shall deduct normal retirement, other authorized contributions, and the temporary disability indemnity, if any, actually paid to, and retained by, the employee for periods covered by such salary warrants.
12.6.9 Any unit member receiving benefits as a result of this section shall, during periods of injury or illness, remain within the State of California, unless the Governing Board authorizes travel outside the state.
12.6.10 When all available leaves of absence have been exhausted and the unit member is not medically able to return to all the duties of his/her prior assignment, the District shall provide first (1st) priority in assigning such a person into classes where his/her disability, in the discretion of the District, does not hinder the performance of the duties required of him/her if he/she is otherwise qualified. With mutual agreement with the unit member, the District may also assign an employee into a position that can reasonably accommodate his/her performance of duties required by the position, despite his/her disability, prior to the exhaustion of leave of absence.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Plant The expression ‘Plant’ as used in the tender papers shall mean every temporary accessory necessary or considered necessary by the Engineer to execute, construct, complete and maintain the work and all altered, modified, substituted and additional works ordered in the time and the manner herein provided and all temporary materials and special and other articles and appliance of every sort kind and description whatsoever intended or used therefore.
Wage Scales All workers covered by this Agreement shall be classified and paid in accordance with the classification and wage scales as attached as Appendices "A" and forming part of this Agreement.
Joint Funded Project with the Ohio Department of Transportation In the event that the Recipient does not have contracting authority over project engineering, construction, or right-of-way, the Recipient and the OPWC hereby assign certain responsibilities to the Ohio Department of Transportation, an authorized representative of the State of Ohio. Notwithstanding Sections 4, 6(a), 6(b), 6(c), and 7 of the Project Agreement, Recipient hereby acknowledges that upon notification by the Ohio Department of Transportation, all payments for eligible project costs will be disbursed by the Grantor directly to the Ohio Department of Transportation. A Memorandum of Funds issued by the Ohio Department of Transportation shall be used to certify the estimated project costs. Upon receipt of a Memorandum of Funds from the Ohio Department of Transportation, the OPWC shall transfer funds directly to the Ohio Department of Transportation via an Intra- State Transfer Voucher. The amount or amounts transferred shall be determined by applying the Participation Percentages defined in Appendix D to those eligible project costs within the Memorandum of Funds. In the event that the Project Scope is for right-of-way only, notwithstanding Appendix D, the OPWC shall pay for 100% of the right-of-way costs not to exceed the total financial assistance provided in Appendix C.
Site Allowance All new construction and extension/refurbishment work having a project value in excess of $2.0m will attract the then current City of Melbourne Site Allowance.
PLANT CLOSURE 29.01 In the event the Company closes the plant at the Cambridge location as a result of the loss of business or a discontinuation of all operations, severance pay will be calculated at one (1) week’s regular pay per year of service. The severance payment, so calculated, is inclusive of any severance payment required by the Ontario Employment Standards Act (Revised 2000). This agreement is not applicable to a sale of the business or if the closure is occasioned by a labour dispute.
Joint Occupational Health and Safety Committee The Employer and the Union recognize the role of the joint Occupational Health and Safety Committee in promoting a safe and healthful workplace. The parties agree that a Joint Occupational Health and Safety Committee shall be established for each Employer covered by this Collective Agreement. The Committee shall govern itself in accordance with the provisions of the Industrial Health and Safety Regulations made pursuant to the Workers’ Compensation Act. The Committee shall be as between the Employer and the Union, with equal representation, and with each party appointing its own representatives. Representatives of the Union shall be chosen by the Union membership or appointed by the Union. All minutes of the meetings of the Joint Occupational Health & Safety Committee will be recorded in a mutually agreeable format and will be sent to the Union. The Union further agrees to actively pursue with the other Health Care Unions a Joint Union Committee for the purposes of this Article. The Employer agrees to provide or cause to be provided to Employer members of the Joint Occupational Health and Safety Committee adequate training and orientation to the duties and responsibilities of committee members to allow the incumbents to fulfil those duties competently. The Union agrees to provide or cause to be provided to Union members of the Joint Occupational Health and Safety Committee adequate training and orientation to the duties and responsibilities of committee members to allow the incumbents to fulfil those duties competently. Such training and orientation shall take place within six (6) months of taking office.
Wage Scale The wages shown in Appendix A will be part of this Agreement.
Transportation Allowance When an employee is required to travel to the Hospital or to return to her home as a result of reporting to or off work between the hours of hours, (other than reporting to or off work for her regular shift) or at any time while on standby, the Hospital will pay transportation costs either by taxi or by her own vehicle at the rate of thirty-five cents ($0.35) per mile (to a maximum of fourteen dollars ($14.00)) or such greater amount as the Hospital may in its discretion determine for each trip between the aforementioned hours. The employee will provide to the Hospital satisfactory proof of payment of such taxi fare.
