V AT Sample Clauses

Open Split View

Download

Share

Cite

V AT. Where Subscription Fees are quoted exclusive of VAT, the Customer shall pay VAT in addition (where applicable).

Sample 1

Save

Copy

Related to V AT

• WORK CLOTHING Two sets of cotton drill protective clothing will be issued to all employees, upon request, within two weeks of commencing work with the Company. Employees will be made aware of these entitlements at the time of employment. A set of clothing will consist of either: • Two pairs of overalls; or • Two combination bib and brace; or • Two pairs of long trousers and two long sleeved shirt; or • Work denims at cost no greater than the above three choices • Clothing and footwear will be replaced on a fair wear and tear basis.

• Guest Ledger Subject to (f) below, all accounts receivable of registered guests at the Hotel who have not checked out and were occupying rooms as of the Cutoff Time, shall be prorated as provided herein.

• Room The Manager grants the Resident occupancy of single space within a shared Resident unit in the Residence owned by the Institution known as: “Confederation College Residence - Xxxxxx Xxxx” (the “Residence”) for the duration of the Term. The number of Residents sharing the unit is dependent on the unit assigned to the Resident.

• INTERIM MAINTENANCE PERIOD During the interim maintenance period between obtaining of the completion certificate of such Project and formation and operationalization of the Association the Promoter shall through itself or through a facility management company to run, operate, manage and maintain the Common Areas. The Promoter shall endeavour that the committee responsible for the maintenance and operation of the Common Areas will be required to provide manpower for maintaining the Common Areas, wherever required, and to collect maintenance charges and also guest charges and the user charges for the utilities being provided on “pay by use” basis, if any. The maintenance and management of Common Areas by the committee will primarily include but not limited to maintenance of water works, common electrical installations, DG Sets, landscaping, driveways, parking areas, lobbies, lifts and staircases, AMC’s etc. It will also include safety and security of the Project such as fire detection and protection and management of general security control of the Project. The Rules/ Bye Laws to regulate the use and maintenance of the Common Areas shall during the interim maintenance period shall be framed by the Promoter with such restrictions as may be necessary for proper maintenance and all the Allottees are bound to follow the same. After the Common Areas of the Project are handed over to the Association, the Association may adopt the Rules and the Bye laws framed by the Promoter, with or without amendments, as may be deemed necessary by the Association.

• Compressed Work Week The Company and Union recognize the concept of the compressed work week. It is further understood that the compressed work week conditions will apply only to those departments that are on the compressed work week.

• Check Meters Developer, at its option and expense, may install and operate, on its premises and on its side of the Point of Interconnection, one or more check meters to check Connecting Transmission Owner’s meters. Such check meters shall be for check purposes only and shall not be used for the measurement of power flows for purposes of this Agreement, except as provided in Article 7.4 below. The check meters shall be subject at all reasonable times to inspection and examination by Connecting Transmission Owner or its designee. The installation, operation and maintenance thereof shall be performed entirely by Developer in accordance with Good Utility Practice.

• Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

• Furloughs Appointing officers are encouraged to furlough entire operational units within departments rather than individual employees; or stagger work hours within an operational unit on a reduced hours basis. The decision of the appointing officer to impose furloughs under this subsection, and the appointing officer's determination of what constitutes an operational unit, shall be final. Where, in the discretion of the appointing officer, furlough of an operational unit as prescribed above is not feasible, individual employees within an operational unit may be furloughed. To the extent practicable, furlough shall be equitably distributed among all of the employees in the affected department or operational unit to which the Projected Deficit Notice (PDN) has application; and, all of the employees in the affected class(es). In determining which employees to furlough, an appointing officer shall consider citywide seniority within a class as well as considering the operational needs of the department. In no event shall furlough be imposed upon an employee for more than four days in any three month period or ten days in any fiscal year. Voluntary time off not to exceed a total of five days per quarter or ten days per year, approved pursuant to this section, shall be credited toward the maximum number of furlough days which may be imposed pursuant to this provision. Employees placed on furlough pursuant to this section shall be notified in writing at least 15 calendar days in advance of the effective date for the furlough. The decision to furlough an individual employee within an operational unit shall be final except that an employee given notice of a furlough, which taken together with an employee's prior furloughs in the same fiscal year would exceed five working days within any six month period, may file an appeal. Such appeals must be in writing and filed within three calendar days of the date of the notice of furlough with the Human Resources Director with a copy to the appointing officer. Within three calendar days after receiving the appeal, the Department of Human Resources shall refer the written appeal and the appointing officer's written comments, if any, for determination to the Human Resources Director, the Mayor and the Controller, or their designees, who shall meet on no less than 24 hours public notice. The determination regarding the appeal shall be rendered within seven calendar days of the date of the appeal. This decision is final and shall not be reconsidered by the Civil Service Commission. The Human Resources Director shall notify the employee and the appointing officer of the decision prior to the effective date of the furlough.

• STRS PICK-UP The Board agrees, as a condition of employment, to tax shelter employee contributions to the State Teacher's Retirement System (STRS) in accordance with State Retirement System and Federal Internal Revenue Service guidelines and restrictions. This section in no way implies that the Board will contribute any portion of the employee's share of retirement contributions. For purposes of this paragraph, total annual salary and salary per pay period of each bargaining unit member shall be the salary otherwise payable under this Agreement, as amended. The total annual salary and salary per pay period of each member shall be payable by the Board in two parts: (1) deferred salary and (2) cash salary. A member's deferred salary shall be equal to that percentage of said member's total annual salary or salary per pay period which is required from time to time by the State Teachers Retirement System (STRS) to be paid as an employee contribution by said member as a pickup of the STRS employee contribution otherwise payable by said member. A member's cash salary shall be equal to said member's total annual salary or salary per period less the amount of the pickup for said member and shall be payable, subject to applicable payroll deductions, to said member. The Board's total combined expenditures for members' total annual salaries otherwise payable under this Agreement, as amended, (including pickup amounts) and its employer contributions to STRS shall not be greater than the amounts it would have paid for those items had this provision not been in effect. The Board shall compute and remit its employer contributions to STRS based upon total annual salary, including the "pickup". The Board shall report for Federal and Ohio income tax purposes as a member's gross income said member's total annual salary less the amount of the "pickup". The Board shall report for municipal income tax purposes as a member's gross income said member's total annual salary, including the amount of the pickup. The pickup shall be included in the member's total annual salary for the purpose of computing daily rate of pay, for determining paid salary adjustments to be made due to absence, or for any other similar purpose. The pickup shall apply to all payroll payments made after the effective date of this provision. Should the Board's payment of deferred salary cause an individual bargaining unit member's annuity contributions to exceed the IRS permissible level, any such individual shall have the right to adjust annuity deductions within thirty (30) days of the effective date of this provision.

• Paid Time Off (PTO) During the Term, Executive shall be entitled to paid time off in accordance with Company’s policy in place from time to time; provided, however, that Executive shall be eligible to accrue no less than twenty (20) days per calendar year (with such amount prorated for the balance of 2017).