Desentralisasi Klausul Contoh

Desentralisasi. Xxxxx Xxxxx menjelaskan bahwa secara umum desentralisasi merupakan ‘bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan, atau pejabat. Lebih lanjut Xxxxx Xxxxx berpendapat bahwa desentralisasi bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan suatu proses. Dalam kaitan dengan pemerintahan otonom, desentralisasi hanya mencakup pemencaran kekuasaan di bidang otonomi. (Peneliti Pusat Studi Kajian Negara, 2009, p. 29) Sementara itu dalam perspektif politik, Xxxxx mengatakan bahwa desentralisasi adalah the transfer of power, from top level to lower level in a territorial hierarchy, which could be one of governance within a state, or offices within a large organization. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaknaan mengenai desentralisasi ini dapat dibedakan dalam dua perspektif, yakni perspektif desentralisasi politik yang mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan, devolutionof power, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Sedangkan perspektif desentralisasi administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang adminitratif, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. (Wirazilmustaan, Xxxxxxx, & Xxxxxxan, 2018) Secara administratif dapat kita lihat bahwa pola hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilahirkan dari pendelegasian kewenangan. Senada dengan hal tersebut, Xxxxxx Xxxxxxx dan Xxxxxxxxxx menyampaikan alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi yang salah satunya ialah bahwa desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. (Wirazilmustaan, Xxxxxxx, & Xxxxxxan, 2018) Xxxxxxxxxxxxxxxx menguraikan bahwa desentralisasi terbagi dua, yaitu ambtelijke decentralisati/deconsentratie (dekonsentrasi) dan staatkundige decentralisatie (desentralisasi ketatanegaraan). Sementara desentralisasi ketatanegaraan yang merupakan penyerahan kekuasaaan perundang-undangan dan pemerintahan (regelende en besturende bevoegheid) kepada daerah otonom, juga terbagi dua yakni, desentralisasi teritorial (territoriale decentralisatie) dan desentralisasi fungsional (functionele decentralisatie). Desentralisasi teritorial mencakup autonomie (otonomi) dan medebewind atau zel...