Kerangka Regulasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan; menjadi penting dan utama dalam penyelenggaraan program di berbagai sektor dan bidang. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi sehingga memungkinkan setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Tujuan kerangka regulasi dalam pembangunan sektor dan bidang meliputi: a) merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan. Regulasi untuk pengembangan tridharma sangat diperlukan oleh Unud. Untuk itu, Unud akan mengusulkan, merancang, dan menetapkan regulasi, diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Mengusulkan perubahan-perubahan peraturan terkait dengan perubahan struktur organisasi kementerian yang terkait dengan Unud.
b. Menyempurnakan/menyelaraskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan saat ini dengan peraturan-peraturan di atasnya.
c. Menyusun rencana peraturan tentang: - Organisasi perguruan tinggi dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian (SPI). - Sistem pengendalian dan pengawasan internal. - Pengelolaan sarana dan prasarana.
d. Merancang peraturan-peraturan baru lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Kerangka Regulasi. Dalam upaya transformasi menjadi prime mover terkait penyelenggaraan reformasi birokrasi LAPAN yang berkelas dunia pada periode Renstra 2020 – 2024, Sekretariat Utama membutuhkan perangkat regulasi. Regulasi tersebut diantaranya meliputi:
1. Peraturan Lembaga terkait dengan operasionalisasi infrastruktur strategis;
2. Peraturan Lembaga terkait dengan UKPBJ;
3. Peraturan Lembaga terkait Grand Design TIK;
4. Peraturan Lembaga terkait fungsi Penyelenggaraan Keantariksaan.
Kerangka Regulasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:
Kerangka Regulasi. Dalam melaksanakan prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/Lembaga (K/L) maka K/L dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.
3.1 Kerangka Regulasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Kerangka Regulasi. II.1. KPEI sebagai CCP memiliki kewenangan untuk menyusun, memberlakukan, dan/atau mengubah Rule Book sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.