Common use of Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan Clause in Contracts

Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan. 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil / meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini. 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan- larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan. 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil / memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak iniKontrak ini . 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatasdi atas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan- larangan-larangan diatas di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif administratif sebagai berikut: a. Pemutusan pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. ; c. Sisa sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dimasukkan dalam daftar hitam hitam. 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas di atas dilaporkan oleh PPK kepada MenteriPA/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan InstitusiKPA. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan. 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangantender, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil / memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak iniKontrak ini . 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatasdi atas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan- larangan-larangan diatas di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif administratif sebagai berikut: a. Pemutusan pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. ; c. Sisa sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dimasukkan dalam daftar hitam hitam. 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas di atas dilaporkan oleh PPK kepada MenteriPA/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan InstitusiKPA. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan. 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil / memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak iniKontrak ini . 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatasdi atas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan- larangan-larangan diatas di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif administratif sebagai berikut: a. Pemutusan pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. ; c. Sisa sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dimasukkan dalam daftar hitam hitam. 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas di atas dilaporkan oleh PPK kepada MenteriPA/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan InstitusiKPA. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundang- undangan.

Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan. 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil / memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini. 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan- larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada MenteriPA/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan InstitusiKPA. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.