Perlindungan hukum represif Klausul Contoh

Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti dende, penjara dan hukuman 151 Xxxxxxxx Xxxxxxx, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Xxxxxx Xxxxx, Ctk. Ke-8, 2014, hlm.54. 152 Xxxxxxxx X. Xxxxxx, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 4-5. tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum memiliki beberapa prinsip yang harus ditegakkan. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara merupakan landasan bagi prinsip perlindungan hukum di Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan “Rule of The Law”. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila di Indonesia menggunakan konsepsi barat sebagai sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila. Menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah sehingga prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.153 Perlindungan hukum bagi calon penjual hak atas tanah dengan PPJB, telah tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Salah satu tujuan pendaftaran tanah ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.154 Terkait dengan peralihan hak atas sebidang tanah harus didaftarkan.155 Maka dari itu, PPJB sesungguhnya tidak dapat dijadikan alas bagi para pihak melakukan peralihan hak atas tanah, karena sesungguhnya yang dapat diakui sebagai alas dalam peralihan hak atas tanah hanyalah Akta Jual Beli bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Selain itu, perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi calon penjual ialah berkaitan dengan isi dari PPJB. PPJB memuat hak dan kewajiban dari calon penjual dan calon pembeli. Salah satu contoh hak dan kewajiban dalam...

Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.