Pertumbuhan PDRB. Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Nilai PDRB Kota Banjar atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 4.916.166,5 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 4.656.636,1 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 3.365.25 Miliar Rupiah pada tahun 2021 menjadi 3.506, 25 Miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kota Banjar mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,19 persen, dimana terjadi pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi.
Pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB menggambarkan laju pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang bisa digambarkan dengan data pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tetap di suatu tahun dasar, merupakan besaran yang melambangkan tingkat perkembangan produktivitas suatu daerah. Angka PDRB konstan Kabupaten Kuningan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan produktivitas penduduk Kabupaten Kuningan yang terus meningkat. Peningkatan ini tentunya harus terus didorong dan dipacu agar kinerja produksi dari sektor perekonomian dapat dioptimalkan semaksimal mungkin.
Pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari nilai PDRB. Pertumbuhan PDRB Aceh periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.1. Gambar 3.1. menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2019 sebesar 4.61 tumbuh naik namun turun pada tahun 2020 sebesar 4.15 persen. Namun jika dibandingkan dengan nasional pertumbuhan ekonomi Aceh berada di bawah nasional. Pertumbuhan enonomi nasional juga tumbuh pada tahun 2021 sebesar 2.5 persen. Penurunan ini diakibatkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga berimbas pada perekonomian daerah. Banyak usaha-usaha yang menurun pendapatannya terutama di sektor pariwisata. Untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah salah satunya dengan pendekatan indikator pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut menjadi lebih baik. Tingkat kemakmuran masyarakat Aceh cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari data PDRB perkapita Aceh Atas Dasar harga berlaku baik secara migas maupun tanpa migas. Pada tahun 2015, PDRB perkapita dengan migas dan tanpa migas berturut-turut sebesar 25,81 juta rupiah dan 24,81 juta rupiah. Nilai PDRB perkapita dengan migas maupun tanpa migas terus meningkat hingga tahun 2019 dengan nilai mencapai 30,57 juta rupiah dan 29,52 juta rupiah. Tingkat peningkatan PDRB perkapita berdasarkan ADHB dalam waktu 5 tahun (2015-2019) secara migas adalah sebesar 4,76 juta rupiah sedangkan dengan tanpa migas 4,71 juta rupiah. Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Nilai tersebut diukur berdasarkan klasifikasi pendapatan masyarakat sehingga dihasilkan indeks dengan kisaran 0–1. Menurut Xxxxxxx Xxxxxx bahwa nilai Indeks Gini yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi atau merata. Indeks Gini Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,003, dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 0,319 atau menurun sebesar 0,006 dari tahun 2018. Nilai tersebut dikategorikan sebagai ketimpangan yang rendah atau terjadinya pemerataan pendapatan di Aceh. N...
Pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Dana Hibah, CSR dan lain - lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan. Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah. Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2022 untuk mengurangi kemiskinan pada kisaran sebesar 7,58-7,17% dan tingkat pengangguran berada pada kisaran 3,42- 3,12%. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan modal dan PDRB Kabupaten Sambas secara teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel investasi APBD Kabupaten Sambas semata tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti dana Dekonsentrasi, APBD Provinsi, APBN, Swasta, Swadaya masyarakat dan sumber- sumber pembiaya...