TRANSAKSI ELEKTRONIK. Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lain ya.
TRANSAKSI ELEKTRONIK. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.\
TRANSAKSI ELEKTRONIK. (1) Unpad dan/atau Penyelenggaraan Transaksi Elektronik lain wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.
(2) Unpad dan/atau Penyelenggaraan Transaksi Elektronik lain dapat menggunakan Sertifikat Keandalan.
(3) Dalam hal menggunakan Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unpad dan/atau Penyelenggaraan Transaksi Elektronik lain wajib menggunakan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang terdaftar.
(1) Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Unpad, Pegawai Unpad, Sivitas Akademika, dan pihak lain dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi memberikan akibat hukum kepada para pihak.
(2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
(1) iktikad baik;
(2) prinsip kehati-hatian;
(3) transparansi;
(4) akuntabilitas; dan
(5) kewajaran.
(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
(2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
(3) Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
(4) Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
a. data identitas para pihak;
b. objek dan spesifikasi;
c. persyaratan Transaksi Elektronik;
d. harga dan biaya;
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
(1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
(2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat...