Minimum Break between Shifts (a) Where it is necessary to work extended overtime, it is agreed that no Employee shall resume or continue to work without having had ten consecutive hours off duty between the termination of the overtime and the commencement of the Employee’s ordinary work on the next day or shift.
(b) In the event that an Employee agrees to a request from site management to resume or continue to work without having had ten consecutive hours off duty, the Employee shall be paid at double ordinary time rates until the Employee is released from duty for such period.
Shift Rotation Routine shift rotation is not an approach to staffing endorsed by the Employer. Except for emergency situations where it may be necessary to provide safe patient care, shift rotation will not be utilized without mutual consent. If such an occasion should ever occur, volunteers will be sought first. If no one volunteers, the Employer will rotate shifts on an inverse seniority basis until the staff vacancies are filled.
Level 4 If the Employee is not satisfied with the response of the Assistant Superintendent for Administrative Services, the Employee may submit the grievance to the Superintendent within ten (10) days of the receipt of the response to Level 3. The Superintendent shall sign and date all copies when he/she receives them. The Superintendent shall respond in writing within ten (10) days of the above date. Either party may be accompanied by one other Employee or administrator.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Hourly Rate Divisor The hourly rate for the purposes of the calculation of overtime is the weekly all-purpose rate contained in Clause 7 Wages, divided by 36.
Time Off Between Shifts Failure to provide the minimum number of hours between the commencement of an employee's scheduled shift and the commencement of such employee's next scheduled shift shall result in payment of one and one-half (1½) times the employee's regular straight time hourly rate for only those hours which reduce the minimum hour period. Where the minimum period is reduced as a result of an approved change of shift(s) requested by the employee(s), such premium payment shall not apply. The minimum number of hours for purposes of this Article shall be determined locally and will be set out in the Local Provisions Appendix.
Christmas Closedown 15.1 It is agreed that whenever annual leave is taken in conjunction with the Christmas/New Year period (as per Calendar in sub-clause 2.11), it is to be taken in accordance with the following procedure.
15.2 Employees who have not accrued sufficient pro rata annual leave prior to commencement of the Christmas/New Year period, may be granted leave without pay by their Employer to give that employee at least the minimum leave of absence required.
15.3 Where the Employer decides to close a site over the Christmas/New Year period for any period in excess of the agreed minimum closedown, up to and including 20 Annual Leave days, then the Employer shall give at least 2 months’ notice to employees as per the relevant Award. Employees who have no, or insufficient, accrued annual leave equal to the period of the closure, may be granted leave without pay for that period.
15.4 Notwithstanding anything elsewhere contained in this Agreement, the Employer may require any employee to work in unforeseen or emergency circumstances during the Christmas period.
15.5 Where an employee requests that annual leave be allowed in one continuous period at Christmas, such a request shall not be unreasonably refused.
15.6 It is a breach of this Agreement and the Award for an employee to be paid his/her full accrual, or part thereof, of annual leave at Christmas or any other time, unless that employee takes such annual leave or his/her employment is terminated. Employment is not to be terminated for reasons of avoidance of this clause.
citizens abroad Unless the circumstances described in the parenthetical in paragraph 1 above are applicable, either (a) at the time the buy order was originated, the buyer was outside the United States or we and any person acting on our behalf reasonably believed that the buyer was outside the United States or (b) the transaction was executed in, on or through the facilities of a designated offshore securities market, and neither we nor any person acting on our behalf knows that the transaction was pre-arranged with a buyer in the United States.
Association Business Leave A total of ten (10) days Association Business Leave shall be allowed by the district on condition that a competent qualified substitute employee is available and willing to serve. The designated representative of the Association and officers of the Association shall be allowed to take such leave for conducting Association Business or to attend state or local conferences. Substitutes hired by the District to cover such absences shall be paid for by the Association. At least five (5) normal business days advance notification of intent to take such leave shall be given to the Superintendent by the Association President.
Overtime Banking Employees desiring to bank overtime may elect to do so under the following criteria: * The half time associated to overtime may be banked up to a total of 24 hours per calendar year. This limit may be replenished throughout the year. * Banked time must be taken in full day increments or the employee may elect to receive the pay. * Employees must have cleared or be scheduled to clear their hours account by December 15. If the account is not cleared then the employee will be paid the balance in cash. * Payment will be based on the current rate of pay at the time the banked time is used. * Time off must be requested in advance, unless bona fide illness. (Company will monitor) * Time off will be subject to Company service requirements and no additional cost to the Company. * Implementation of the Overtime Banking arrangement will be subject to the development of an appropriate computer system.
