Energy Cooperation shall focus on:
(a) renewable energy;
(b) promoting the saving of energy;
(c) applied research relating to networks of databases linking the two Parties' economic and social operators;
(d) backing efforts to modernise and develop energy networks and the interconnection of such networks with Community networks.
Loop A transmission path that extends from a Main Distribution Frame or functionally comparable piece of equipment in a Customer's serving End Office, to the Rate Demarcation Point (or NID if installed at the Rate Demarcation Point) in or at the Customer's premises. The actual transmission facilities used to provide a Loop may utilize any of several technologies.
Western LONDON agrees that it will keep records relating to its services hereunder in accordance with all applicable laws, and in compliance with the requirements of Rule 31a-3 under the 1940 Act, WESTERN LONDON hereby agrees that any records that it maintains for the Fund are the property of the Fund, and further agrees to surrender promptly to the Fund any of such records upon the Fund’s request. WESTERN LONDON further agrees to arrange for the preservation of the records required to be maintained by Rule 31a-1 under the 1940 Act for the periods prescribed by Rule 31a-2 under the 1940 Act.
(a) WESTERN LONDON, at its expense, shall supply the Board, the officers of the Fund, Xxxx Xxxxx Partners Fund Advisor, LLC and the Subadviser with all information and reports reasonably required by them and reasonably available to WESTERN LONDON relating to the services provided by WESTERN LONDON hereunder.
(b) WESTERN LONDON shall bear all expenses, and shall furnish all necessary services, facilities and personnel, in connection with its responsibilities under this Agreement. Other than as herein specifically indicated, WESTERN LONDON shall not be responsible for the Fund’s expenses, including, without limitation, advisory fees; distribution fees; interest; taxes; governmental fees; voluntary assessments and other expenses incurred in connection with membership in investment company organizations; organization costs of the Fund; the cost (including brokerage commissions, transaction fees or charges, if any) in connection with the purchase or sale of the Fund’s securities and other investments and any losses in connection therewith; fees and expenses of custodians, transfer agents, registrars, independent pricing vendors or other agents; legal expenses; loan commitment fees; expenses relating to share certificates; expenses relating to the issuing and redemption or repurchase of the Fund’s shares and servicing shareholder accounts; expenses of registering and qualifying the Fund’s shares for sale under applicable federal and state law; expenses of preparing, setting in print, printing and distributing prospectuses and statements of additional information and any supplements thereto, reports, proxy statements, notices and dividends to the Fund’s shareholders; costs of stationery; website costs; costs of meetings of the Board or any committee thereof, meetings of shareholders and other meetings of the Fund; Board fees; audit fees; travel expenses of officers, members of the Board and employees of the Fund, if any; and the Fund’s pro rata portion of premiums on any fidelity bond and other insurance covering the Fund and its officers, Board members and employees; litigation expenses and any non-recurring or extraordinary expenses as may arise, including, without limitation, those relating to actions, suits or proceedings to which the Fund is a party and the legal obligation which the Fund may have to indemnify the Fund’s Board members and officers with respect thereto.
MINES The Contractor represents and warrants that neither it, its parent entities (if any), nor any of the Contractor’s subsidiaries or affiliated entities (if any) is engaged in the sale or manufacture of anti-personnel mines or components utilized in the manufacture of anti-personnel mines.
Energy Conservation The Contractor agrees to comply with mandatory standards and policies relating to energy efficiency which are contained in the state energy conservation plan issued in compliance with the Energy Policy and Conservation Act.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
Kentucky The Company has a performance bond with the Great American Insurance Company, 000 X. 0xx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx 00000. You are entitled to make a direct claim against the insurer upon the failure of the Company to pay any claim within 60 days after the claim has been filed with the Company.
Electric Storage Resources Developer interconnecting an electric storage resource shall establish an operating range in Appendix C of its LGIA that specifies a minimum state of charge and a maximum state of charge between which the electric storage resource will be required to provide primary frequency response consistent with the conditions set forth in Articles 9.5.5, 9.5.5.1, 9.5.5.2, and 9.5.5.3 of this Agreement. Appendix C shall specify whether the operating range is static or dynamic, and shall consider (1) the expected magnitude of frequency deviations in the interconnection; (2) the expected duration that system frequency will remain outside of the deadband parameter in the interconnection; (3) the expected incidence of frequency deviations outside of the deadband parameter in the interconnection; (4) the physical capabilities of the electric storage resource; (5) operational limitations of the electric storage resources due to manufacturer specification; and (6) any other relevant factors agreed to by the NYISO, Connecting Transmission Owner, and Developer. If the operating range is dynamic, then Appendix C must establish how frequently the operating range will be reevaluated and the factors that may be considered during its reevaluation. Developer’s electric storage resource is required to provide timely and sustained primary frequency response consistent with Article 9.5.5.2 of this Agreement when it is online and dispatched to inject electricity to the New York State Transmission System and/or receive electricity from the New York State Transmission System. This excludes circumstances when the electric storage resource is not dispatched to inject electricity to the New York State Transmission System and/or dispatched to receive electricity from the New York State Transmission System. If Developer’s electric storage resource is charging at the time of a frequency deviation outside of its deadband parameter, it is to increase (for over-frequency deviations) or decrease (for under-frequency deviations) the rate at which it is charging in accordance with its droop parameter. Developer’s electric storage resource is not required to change from charging to discharging, or vice versa, unless the response necessitated by the droop and deadband settings requires it to do so and it is technically capable of making such a transition.
Wyoming CANCELLATION section is amended as follows: A ten percent (10%) penalty per month shall be applied to refunds not paid or credited within forty-five (45) days of receipt of returned Service Agreement. ARBITRATION section of this Agreement is removed.
Cultural Resources If a cultural resource is discovered, the Purchaser shall immediately suspend all operations in the vicinity of the cultural resource and notify the Forest Officer. Operations may only resume if authorized by the Forest Officer. Cultural resources identified and protected elsewhere in this contract are exempted from this clause. Cultural resources, once discovered or identified, are not to be disturbed by the Purchaser, or his, her or its employees and/or sub- contractors.
