Buckle Sample Clauses

Buckle. A quick-release device enabling the wearer to be held by the belt. The buckle may incorporate the adjusting device, except in the case of a harness belt buckle.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (13)
AutoNDA by SimpleDocs
Buckle. 6.7.1.1. The buckle shall be so designed as to preclude any possibility of incorrect manipulation. This means, inter/alia, that it shall not be possible for the buckle to be left in a partially closed position; it shall not be possible to exchange the buckle parts inadvertently when the buckle is being locked; the buckle shall only lock when all parts are engaged. Wherever the buckle is in contact with the child, it shall not be narrower than the minimum width of strap as specified in paragraph 6.7.4.1.1. below. This paragraph is not applicable to belt assemblies already approved according to Regulation No. 16 or any equivalent standard in force. In the case of a "Special Needs Restraint" only the buckle on the primary means of restraint need comply with the requirements of paragraphs 6.7.1.2. to 6.7.1.8.
Sample 1Sample 2Sample 3See All (7)
Buckle. 6.2.2.1. The buckle shall be so designed as to preclude any possibility of incorrect use. This means, inter alia, that it must not be possible for the buckle to be left in a partially-closed condition. The procedure for opening the buckle must be evident. The parts of the buckle likely to contact the body of the wearer shall present a section of not less than 20 cm2 and at least 46 mm in width, measured in a plane situated at a maximal distance of 2.5 mm from the contact surface. In the case of harness belt buckles, the latter requirement shall be regarded as satisfied if the contact area of the buckle with the wearer's body is comprised between 20 and 40 cm2.
Sample 1Sample 2
Buckle. 8.2.1.1. Opening test under load
Sample 1Sample 2
Buckle. Buckle shall be 1-5/8" wide by 2-1/16" high, with gold or silver "S.D.F.D" buckle appropriate to rank. Buckles are to be tarnish-free and require no polishing. (See attachment d). Buckle must be manufactured by sun badge. Sun badge moniker must be present on back of buckle to ensure authenticity.
Sample 1
Buckle. 7.2.1.1. The buckle shall be so designed as to preclude any possibility of incorrect manipulation. This means, inter/alia, that it must not be possible for the buckle to be left in a partially closed position; it must not be possible to exchange the buckle parts inadvertently when the buckle is being locked; the buckle must only lock when
Sample 1

Related to Buckle

  • Kesimpulan Nominee Agreement atau dikenal dengan perjanjian pinjam nama merupakan perjanjian xxxxxx xxxx dibuat oleh nominee xxx beneficiary. Penggunaan Nominee Agreement dalam pendaftaran tanah membawa akibat hukum bukan hanya pada keabsahan dari Nominee Agreement itu sendiri melainkan juga pada keabsahan dari sertifikat hasil pendaftaran tanah objek Nominee Agreement. Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang merupakan suatu KTUN yang untuk memperoleh keabsahannya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu kewe-nangan, prosedur, xxx substansi. Apabila terdapat salah satu syarat keabsahan suatu keputusan tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah. Apabila dilihat dari segi pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dengan adanya Nominee Agreement mengandung kecacatan prosedural materiil. Hal ini dikarenakan dalam pendaftaran dilakukan atas dasar suatu kebohongan, yang mana data yang dimasukkan pada saat pendaftaran sertifikat tanah bukanlah data dari pemilik tanah yang sesungguhnya. Oleh karena ditemukan adanya pemalsuan data dalam proses pendaftaran yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA, maka sertifikat hasil pendaftaran objek Nominee Agreement dianggap tidak sah. Akibat hukum dari tidak sahnya sertifikat hasil pendaftaran objek Nominee Agreement karena tidak memenuhi syarat prosedur adalah batalnya sertifikat tersebut (Nietig), yang mana bagi hukum perbuatan yang dilakukan tidak ada xxx akibat perbuatan itu juga dianggap tidak pernah ada. Dalam pembatalan sertifikat hak atas tanah, diperlukan putusan pengadilan atau keputusan dari badan/pejabat pemerintah yang berwenang yakni BPN, dalam hal ini adalah Kepala Xxxxxx Pertanahan Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan untuk mengeluarkan keputusan yang membatalkan itu didasarkan atas Asas Contrarius Actus, artonya yang berhak untuk mengeluarkan putusan dalam rangka mela-kukan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah adalah badan/pejabat yang menerbitkan sertifikat tersebut. Dalam Pasal 66 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan memberikan pilihan terkait pembatalan suatu keputusan yang dapat juga dilakukan atas putusan pengadilan, yang mana akibat hukumnya berbeda dengan pembatalan sertifikat. Putusan pengadilan lebih menekankan dalam mengadili persoalan keabsahan daripada Nominee Agreement tersebut, terkait dengan siapa pemilik yang sebenarnya dari tanah tersebut. Langkah tersebut dirasa kurang tepat xxxxxx xxxxx banyak putusan yang justru mengun- tungkan pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila BPN yang mencabut hak atas tanah tersebut, yang mana jika sertifikat tersebut dicabut oleh BPN melalui pembatalan sertifikat, maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah milik negara. Daftar Pustaka Buku: Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). Hukum Administrasi (Cet.I). Sinar Grafika. Xxxxxx, X. X. (2009). Black’s Law Dictionary (9th edition). Thomson West. xxxxx://xxx.xxx/10.15408/jch.v5i2.7096 Hadjon, P. M. (1994). Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Universitas Airlangga. Hernoko, A. Y. (2008). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. LBM. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (1st ed.). Kencana Prenada Media Group. Santoso, U. (2006). Hukum Agraria xxx Xxx-Xxx atas Tanah (1st ed.). Kencana.

  • Legionella Legionella means any discharge release or escape of legionella or other airborne pathogens from water tanks, water systems, air-conditioning plants, cooling towers and the like.

  • Managing Director 1. The Managing Director shall be appointed by the Board of Governors from among candidates having the nationality of an ESM Member, relevant international experience and a high level of competence in economic and financial matters. Whilst holding office, the Managing Director may not be a Governor or Director or an alternate of either.

  • Welder (a) The Welder shall when issued a specific job assume the role of a Welder and representative of the Employer and take the initiative to perform the work, according to the best practice of this industry. Where circumstances are beyond his or her control he or she shall immediately advise the Employer.

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.