Check Clerk Sample Clauses

Check Clerk. A check clerk is an employee who, in addition to the duties of a regular clerk as hereinbefore set forth, performs one of the follow­ ing duties: 1. Acts as a department manager having charge of and supervision over a department, except in such instance as set forth in subsection (d) of this section defining the duties of a regular clerk. 2. Acts in the capacity of assisting the managing clerk in his duties; or acts in the capacity of assisting the owner where the owner is actively engaged in the business performing the duties of a managing clerk, or per­ forms the duties of a managing clerk in his absence, and generally super­ vises the conduct of a store. The mere occasional or incidental performance of a duty of a managing clerk under direction or instruction shall not be construed as the basis for classifying an employee as a check clerk. This sub-section shall not apply to stores where not more than two people, in­ cluding the owner, are working therein where either— 1. The owner is actively engaged in the business performing the duties of a managing clerk; or 2. Where a managing clerk is em­ ployed where the owner is not actively engaged in the business, as above set forth in this sub-section.
AutoNDA by SimpleDocs
Check Clerk. A check clerk i s an employee, who in addition to the duties of a regular clerk, as hereinafter set forth, performs one of the f o l ­ lowing dutios: ( 1 ) Acts as a department manager having charge of and supervision over a department; or ( 2 ) Acts in the capacity of a ssistin g the managing cleric in his duties including the supervising and conduct of the store, or performs the duties of a storo manager in his absence.

Related to Check Clerk

  • Checkoff A. In conformity with Section 2 of the Act, 39 U.S.C. 1205, without cost to the Union, the Employer shall deduct and remit to the Union the regular and periodic Union dues from the pay of employees who are members of the Union, provided that the Employer has received a written assignment which shall be irrevo- cable for a period of not more than one year, from each employee on whose account such deductions are to be made. The Employer agrees to remit to the Union all deductions to which it is entitled fourteen (14) days after the end of the pay period for which such deductions are made. Deductions shall be in such amounts as are designated to the Employer in writing by the Union. B. The authorization of such deductions shall be in the fol- lowing form: I hereby assign to the National Association of Letter Carriers, AFL- CIO, from any salary or wages earned or to be earned by me as your employee (in my present or any future employment by you) such regular and peri- odic membership dues as the Union may certify as due and owing from me, as may be established from time to time by said Union. I authorize and direct you to deduct such amounts from my pay and to remit same to said Union at such times and in such manner as may be agreed upon between you and the Union at any time while this authori- zation is in effect, which includes a $8.00 yearly subscrip- tion to the Postal Record as part of the membership dues. Notice: Contributions or gifts to the National Association of Letter Carriers, AFL-CIO are not tax deductible as charitable contributions for Federal income tax purposes. However, they may be tax deductible under other provi- sions of the Internal Revenue Code. This assignment, authorization and direction shall be irrevocable for a period of one (1) year from the date of delivery hereof to you, and I agree and direct that this assignment, authorization and direction shall be automatically renewed, and shall be irrevocable for suc- cessive periods of one (1) year, unless written notice is given by me to you and the Union not more than twenty

  • Check Meters Developer, at its option and expense, may install and operate, on its premises and on its side of the Point of Interconnection, one or more check meters to check Connecting Transmission Owner’s meters. Such check meters shall be for check purposes only and shall not be used for the measurement of power flows for purposes of this Agreement, except as provided in Article 7.4 below. The check meters shall be subject at all reasonable times to inspection and examination by Connecting Transmission Owner or its designee. The installation, operation and maintenance thereof shall be performed entirely by Developer in accordance with Good Utility Practice.

  • Summer Session A. All ASEs employed in the Summer Session shall receive the same general range adjustment as ASEs received in the preceding Fall term. B. The following articles apply to ASEs who are employed in the summer session: Recognition, Wages (range adjustment only), DCP, Travel, Health and Safety, Leaves, Holidays, Duration, Workspace and Instructional Support, Parking, Grievance and Arbitration, Waiver, Management and Academic Rights, No Strikes, Non-Discrimination, Union Access and Rights, Union Security, Discipline and Dismissal, Emergency Layoff, Employment Files and Evaluations, Definitions, Severability, Labor-Management Meetings, and Classifications. C. The remainder of the articles in the agreement does not apply to ASEs who are employed in the summer session. D. The topic of Summer Session, and effects of changes on terms and conditions of employment for ASEs employed in Summer Session, shall be reopened for bargaining commencing no later than January 2, 2001.

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • Christmas Closedown 15.1 It is agreed that whenever annual leave is taken in conjunction with the Christmas/New Year period (as per Calendar in sub-clause 2.11), it is to be taken in accordance with the following procedure. 15.2 Employees who have not accrued sufficient pro rata annual leave prior to commencement of the Christmas/New Year period, may be granted leave without pay by their Employer to give that employee at least the minimum leave of absence required. 15.3 Where the Employer decides to close a site over the Christmas/New Year period for any period in excess of the agreed minimum closedown, up to and including 20 Annual Leave days, then the Employer shall give at least 2 months’ notice to employees as per the relevant Award. Employees who have no, or insufficient, accrued annual leave equal to the period of the closure, may be granted leave without pay for that period. 15.4 Notwithstanding anything elsewhere contained in this Agreement, the Employer may require any employee to work in unforeseen or emergency circumstances during the Christmas period. 15.5 Where an employee requests that annual leave be allowed in one continuous period at Christmas, such a request shall not be unreasonably refused. 15.6 It is a breach of this Agreement and the Award for an employee to be paid his/her full accrual, or part thereof, of annual leave at Christmas or any other time, unless that employee takes such annual leave or his/her employment is terminated. Employment is not to be terminated for reasons of avoidance of this clause.

  • Check-In Check-in occurs when Student obtains keys to a Unit from the University, regardless of whether or not Student commences occupying the assigned Unit.

  • Xxxxx, Haldimand, Norfolk An employee shall be granted five working days bereavement leave with pay upon the death of the employee’s spouse, child, stepchild, parent, stepparent, legal guardian, grandchild or step-grandchild.

  • SBC-12STATE 47.1.1 The terms contained in this Agreement and any Appendices, Attachments, Exhibits, Schedules, and Addenda constitute the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof, superseding all prior understandings, proposals and other communications, oral or written between the Parties during the negotiations of this Agreement and through the execution and/or Effective Date of this Agreement. This Agreement shall not operate as or constitute a novation of any agreement or contract between the Parties that predates the execution and/or Effective Date of this Agreement.

  • meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ("Pembeli") dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. HAKMILIK : Hakmilik strata bagi hartanah ini masih belum dikeluarkan HAKMILIK INDUK / NO. LOT : Pajakan Negeri 35263, Lot No.29096 MUKIM/DAERAH/NEGERI : Setapak / Kuala Lumpur / Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PEGANGAN : Pajakan selama 82-tahun berakhir pada 08/08/2085 KELUASAN LANTAI : 81.104 meter persegi ( 873 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Mega Planner Jaya Sdn Bhd (326287-W)(Dalam Likuidasi) TUANPUNYA : Datuk Bandar Kuala Lumpur PEMBELI : Xxxxxxxx Bin Xxxxx @ Xxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad [196501000373 (6171-M)] Hartanah tersebut terletak di tingkat 9 pada bangunan apartment 14-tingkat terletak di Melati Impian Apartment, Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur. Hartanah tersebut adalah sebuah unit apartment 3 xxxxx dikenali sebaga Xxxxx Pemaju No. 9, Tingkat No.9, Pembangunan dikenali sebagai Melati Impian Apartment Setapak Fasa 1, Kuala Lumpur xxx mempunyai alamat surat-xxxxxxxx xx Xxxx Xx. 0-0, Xxxxxx Impian Apartment, Xxxxx 0/00X, Xxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 300,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: TIGA RATUS RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syarat-syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Xxxxx Xxxxxxx.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui Bank Draf / XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Zahrin Emrad & Sujaihah. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN ZAHRIN EMRAD & SUJIAHAH, yang beralamat di Suite 10.3, 10th Floor, Xxx Xxxx Building, Xx.00, Xxxxx Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000. [ Ruj: ZES/ZHR/RHB-FC/16250-17/0614-pae ], peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah.

  • CHECK-OFF 9.01 Subject to this Article, the Employer will, as a condition of employment, deduct an amount equal to the monthly membership dues from the monthly pay of all employees in the bargaining unit. Where an employee does not have sufficient earnings in respect of any month to permit deductions made under this Article, the Employer shall not be obliged to make such deduction from subsequent salary. 9.02 The Association shall inform the Employer in writing of the authorized monthly deduction to be checked off for each employee. 9.03 For the purpose of applying clause 9.01, deductions from pay for each employee in respect of each calendar month will start with the first full calendar month of employment to the extent that earnings are available. 9.04 No employee organization, as defined in Section 3 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act, other than the Association, shall be permitted to have membership dues and/or other monies deducted by the Employer from the pay of employees in the bargaining unit. 9.05 The amounts deducted in accordance with clause 9.01 shall be remitted to the Association by cheque in the month following that in which their deductions were made and shall be accompanied by particulars identifying each employee and the deductions made on his/her behalf. 9.06 The Employer agrees to make deductions for other purposes on the basis of the production of appropriate documentation. 9.07 The Association agrees to indemnify and save the Employer harmless against any claim or liability arising out of the application of this Article, except for any claim of liability arising out of an error committed by the Employer limited to the amount actually involved in the error. 9.08 An employee who satisfies the Employer to the extent that he/she declares in an affidavit that he/she is a member of a religious organization, registered pursuant to the Income Tax Act, whose doctrine prevents him/her, as a matter of conscience, from making financial contributions to an employee organization and that he/she will make contributions to a charitable organization equal to dues, shall not be subject to this Article, provided that the affidavit submitted by the employee shows the registered number of the religious organization and is countersigned by an official representative of the religious organization involved. A copy of the affidavit will be provided to the Association.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!