LEV E L F OU R — A RBITRATI ON Sample Clauses

LEV E L F OU R — A RBITRATI ON a. If the Association is not satisfied with the disposition of the grievance at Level Three or if no decision has been rendered within fifteen (15) calendar days after the grievance was delivered to the Board, it may within ten (10) calendar days after the decision by the Board or twenty (20) calendar days after the grievance was delivered to the Board, whichever is sooner, submit its grievance to arbitration provided the subject mailer of the grievance alleges a violation of the written terms of this Agreement. b. The Association may request a list of arbitrators from the Public Employment Relations Commission (PERC). The parties shall then be bound by the rules and procedures of the Public Employment Relations Commission. c. The arbitrator so selected shall confer with the representatives of the Board and the Association and hold hearings promptly and shall issue his decision not later than twenty (20) days from the date of the close of the hearings or, if oral hearings have been waived, then from the date of the final statements and proofs on the issues are submitted to him. The arbitrator’s decision shall be in writing and shall set forth his findings of fact, reasoning, and conclusions on the issues submitted. The arbitrator shall be without power to add to, subtract, or modify the terms of this Agreement. The decision of the arbitrator shall be submitted to the Board and the Association. Decisions of the Board at Level Three in the following matters shall be final and such decisions shall not be subject to arbitration under this Agreement: 1) any matter for which a method of review is prescribed by law. 2) any rules or regulations of the State Commissioner of Education. 3) any mailer which, according to law, is either beyond the scope of Board authority or is limited to action by the Board alone. 4) a complaint of an employee which arises by reason of his/her not being re— employed, including, but not limited to, his/her non—reappointment to any position which is not—tenured under law. The arbitration, pursuant to this paragraph and the decision of the arbitrator, shall be final and binding on the parties. The authority of the arbitrator is limited to the interpretations, application, or the compliance with the provision of this Agreement, and the arbitrator shall have no authority to modify, add to, subtract from, or in any way alter any of the terms of this Agreement, and shall be bound by all applicable New Jersey and Federal Statutes, the Constit...
AutoNDA by SimpleDocs

Related to LEV E L F OU R — A RBITRATI ON

  • Sarnia-Lambton The full-time Nurse(s) assigned to a team will have first priority for RN work assignment within the team. Continuity of care for the patients shall be considered when determining patient assignments. The primary Nurse for a patient may be a full-time Nurse or a part-time Nurse. In all cases where there is work, which cannot be done by the full-time Nurse, the work shall be assigned to other Nurses in the following order:

  • International Olympic Committee; International Red Cross and Red Crescent Movement As instructed from time to time by ICANN, the names (including their IDN variants, where applicable) relating to the International Olympic Committee, International Red Cross and Red Crescent Movement listed at xxxx://xxx.xxxxx.xxx/en/resources/registries/reserved shall be withheld from registration or allocated to Registry Operator at the second level within the TLD. Additional International Olympic Committee, International Red Cross and Red Crescent Movement names (including their IDN variants) may be added to the list upon ten (10) calendar days notice from ICANN to Registry Operator. Such names may not be activated in the DNS, and may not be released for registration to any person or entity other than Registry Operator. Upon conclusion of Registry Operator’s designation as operator of the registry for the TLD, all such names withheld from registration or allocated to Registry Operator shall be transferred as specified by ICANN. Registry Operator may self-­‐allocate and renew such names without use of an ICANN accredited registrar, which will not be considered Transactions for purposes of Section 6.1 of the Agreement.

  • Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.

  • Rozhodné právo This Agreement shall be interpreted and enforced under the laws of Czech Republic. All disputes arising out of this Agreement will be resolved by the court of the Czech Republic of competent jurisdiction. Tato Smlouva bude vykládána a vymáhána v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

  • NATIONAL JOINT COUNCIL AGREEMENTS 22.1 Subject to the National Joint Council By-Laws, agreements concluded by the National Joint Council of the Public Service on items which may be included in a collective agreement, and which the parties to this agreement have endorsed after December 6, 1978, will form part of this collective agreement, subject to the Federal Public Sector Labour Relations Act (FPSLRA) and any legislation by Parliament that has been or may be, as the case may be, established pursuant to any Act prescribed in Section 113(b) of the PSLRA. 22.2 NJC items which may be included in a collective agreement are those items which the parties to the NJC agreements have designated as such or upon which the Chairman of the Federal Public Sector Labour Relations Board has made a ruling pursuant to (c) of the NJC Memorandum of Understanding which became effective December 6, 1978 22.3 The following directives, as amended from time to time by National Joint Council recommendation and which have been approved by the National Research Council Canada, form part of this Agreement: - Bilingualism Bonus Directive - Commuting Assistance Directive - Occupational Health and Safety Directive - Relocation Directive - Travel Directive - First Aid to the General Public – Allowances for Employees - Public Service Health Care Plan - Uniforms Directive 22.4 During the term of this Agreement, other directives may be added to the above noted list. 22.5 Grievances in regard to the above directives shall be presented in accordance with clause 19.1 of the Grievance Procedure article of this Agreement.

  • Please see the current Washtenaw Community College catalog for up-to-date program requirements Conditions & Requirements

  • CFR Part 200 or Federal Provision - Xxxx Anti-Lobbying Amendment - Continued If you answered "No, Vendor does not certify - Lobbying to Report" to the above attribute question, you must download, read, execute, and upload the attachment entitled "Disclosure of Lobbying Activities - Standard Form - LLL", as instructed, to report the lobbying activities you performed or paid others to perform. Compliance with all applicable standards, orders, or requirements issued under section 306 of the Clean Air Act (42 U.S.C. 1857(h)), section 508 of the Clean Water Act (33 U.S.C. 1368), Executive Order 11738, and Environmental Protection Agency regulations (40 CFR part 15). (Contracts, subcontracts, and subgrants of amounts in excess of $100,000) Pursuant to the above, when federal funds are expended by ESC Region 8 and TIPS Members, ESC Region 8 and TIPS Members requires the proposer certify that in performance of the contracts, subcontracts, and subgrants of amounts in excess of $250,000, the vendor will be in compliance with all applicable standards, orders, or requirements issued under section 306 of the Clean Air Act (42 U.S.C. 1857(h)), section 508 of the Clean Water Act (33 U.S.C. 1368), Executive Order 11738, and Environmental Protection Agency regulations (40 CFR part 15). Does vendor certify compliance? Yes

  • Benefit to Citizens of Xxxxxxx County The safety of the citizens of Xxxxxxx County is enhanced through this Agreement, which promotes safe boating conditions and reduces costs associated with patrols of recreational waterways.

  • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a) The Institution and the Investigator acknowledge and agree that the Sponsor shall have exclusive ownership rights to all Study Data, Study results, information, improvements, developments, discoveries, inventions, work, know-how and other rights (whether or not patentable), created, developed, and/or reduced to practice as a result of or in connection with the conduct of the Study and/or the use of the Study Drug or the Confidential Information, together with all intellectual property rights (existing and future) relating thereto (“Intellectual Property”) conceived by the Institution or the Investigator or Study Personnel, solely or jointly with others as a result of work done under this Agreement, to the widest extent possible under applicable law. The Institution and the Investigator shall promptly disclose in writing to PSI and the Sponsor all Intellectual Property made or reduced to practice by the Institution, the Investigator and/or the Study Personnel related to the Study. At the Sponsor's request, the Institution and the Investigator shall cause all rights titles and interests in and to any such Intellectual Property to be assigned to the Sponsor without additional compensation and provide reasonable assistance to obtain patents, including causing the execution of any invention assignment or other documents. b) All parties to this Agreement and Sponsor shall retain all right, title and interest in any Intellectual Property that was owned by such party or Sponsor prior to or apart from the commencement of this Agreement. No a) Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející uznávají a souhlasí, že Zadavatel bude mít výhradní vlastnická práva ke všem Studijním údajům, výsledkům Studie, informacím, vylepšením, na vývoj, k objevům, vynálezům, dílům, know-how a dalším právům (ať už patentovatelným či nikoli), vytvořeným, vyvinutým, a/nebo uvedeným do praxe v důsledku nebo v souvislosti s prováděním Studie, a/nebo používáním Studijního léku nebo Důvěrných informací společně s právy duševního vlastnictví (stávajícími i budoucími) s nimi souvisejícími (dále jen „Duševní vlastnictví“), které vytvořilo Zdravotnické zařízení, Hlavní zkoušející nebo Studijní personál, samostatně nebo společně s ostatními jako výsledek práce prováděné na základě této Smlouvy, a to v největším možném rozsahu povoleném příslušnými zákonnými předpisy. Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející budou neprodleně písemně informovat PSI a Zadavatele o veškerém Duševním vlastnictví vytvořeném nebo uvedeném do praxe Zdravotnickým zařízením, Hlavním zkoušejícím a/nebo Studijním personálem v souvislosti se Studií. Na žádost Zadavatele zajistí Zdravotnické zařízení a Hlavní zkoušející převod veškerých práv a zájmů týkajících se Duševního vlastnictví na Zadavatele bez další odměny a poskytnou přiměřenou součinnost k získání patentu včetně zajištění podpisu dokumentů k převodu objevu nebo jiných dokumentů. b) Všechny strany této Smlouvy a Zadavatel si i nadále ponechají veškerá práva, nároky a podíly na jakémkoli Duševním vlastnictví, které daná strana nebo Zadavatel vlastnili před začátkem platnosti této Smlouvy nebo na které license grant or assignment, express or implied, by estoppel or otherwise, is intended by, or shall be inferred from, this Agreement except to the extent necessary for each party to fulfill its obligations under this Agreement or otherwise give effect to this Agreement.

  • Xxxxxxxx Tobacco Co [Xxxxx Progeny] Circuit Court, Levy County, (Bronson, FL) $8 million in compensatory damages; 90% of fault assigned to RJR Tobacco, which reduced the award to $7.2 million; $72 million in punitive damages. See “— Xxxxx and Xxxxx Progeny Cases” below.

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!