Common use of Koordinasi Clause in Contracts

Koordinasi. 1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. 2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Koordinasi. (1. ) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. (2. ) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Koordinasi. (1. ) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. (2. ) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Koordinasi. (1. ) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. (2. ) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat akan berkoordinasi dengan para pengampu pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Koordinasi. (1. ) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalinpelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. (2. ) Dalam melaksanakan pelayanan pos pemberian bantuan hukum secara optimal dan terpadupada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Amuntai, PARA PIHAK dapat akan berkoordinasi dengan para pengampu pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Koordinasi. 1. a. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin. 2. b. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum Pos Layanan Hukum dan Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Koordinasi. 1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalindijalani. 2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi Propinsi atau Kabupaten/Kota.