Pengertian Pajak. Banyak definisi mengenai pajak, tetapi pada intinya pajak adalah setoran rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara. Berdasarkan Undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1989 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2007, didalam pasal 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof DR. M.J.H. Smeets, mengatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprstasi yang dapat ditujukan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut Prof.Dr.P.J.A.Adriani yang pernah menjabat guru besar hukum pajak di universitas Amsterdam, mengatakan definisi pajak adalah Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan defenisi-definisi tersebut, maka ada 4 unsur yang melekat pada pengertian perpajakan yaitu :
Pengertian Pajak. Definisi pajak dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu : Iuran yang diberikan kepada negara dan sifatnya diperbolehkan untuk dipaksakan oleh terutang yang wajib membayarnya sesuai peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi. Langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan umum yang terjadi yang berhubungan dengan penyelengaraan pemerintah (Prof. Dr. X.X.X Xxxxxxxx).
Pengertian Pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang Undang, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sepenuhnnya kemakmuran rakyat. Pendapat lain disampaikan oleh Xxxxxxxxx (2014), pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat yaitu Wajib Pajak untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat diserahkan secara langsung, namun pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak langsung terhadap kemakmuran masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya. Menurut Xxxxxxx (2011), pajak adalah iuran rakyat pada kas negara yang penyerahannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Waluyo (2011), pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang penggunaannya dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Xxxxxxxxx (2011), pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:
Pengertian Pajak. Penyumbang penerimaan terbesar dalam sebuah negara adalah pajak. Hal ini dikarenakan dalam hal pemungutannya, pajak cenderung paling mudah. Kemudahan tersebut disebabkan oleh dukungan dari diundangkannya Undang - Undang Perpajakkan dan peraturan lain terkait dengan pemungutan pajak. Menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib, di mana penduduk biasanya harus membayarkan sejumlah uang sebagai sumbangan wajib yang berhubungan dengan, harga beli barang, pemasukan, kepemilikan, dan sebagainya yang disetorkan ke pemerintah.40 Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A. Xxxxxxxx Xxxxx adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) menurut peraturan peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.41 40 xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxx (Diakses pada 15 Desember 2017 Pukul 17.00 WIB) 41 X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. (Bandung : Xxxxxx Xxxxxxx, 2003). Hlm 2. Menurut Xxxxxx Xxxxxxxx, pajak memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur tersebut antara lain sebagai berikut :42