Peraturan Perundang-Undangan. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk menguatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka perlu menetapkan Peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena Peraturan daerah berfungsi sebagai dasar hukum dan sarana pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Materi muatan dalam Peraturan daerah adalah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu materi muatan Peraturan daerah dapat berisi muatan lokal untuk menampung kondisi khusus yang terjadi di daerah. Mengingat peran strateginya sehingga perlu dipastikan bahwa Peraturan daerah harus sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat dilaksanakan agar dapat berfungsi secara maksimal dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jika ada pelanggaran maka harus ditegakkan. Peraturan daerah tentang Kebudayaan Betawi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan kebijakan dan dinamika kebutuhan di daerah. Jakarta telah menjadi kota global yang ditandai dengan interaksi yang intensif antarsuku, agama, ras dan golongan. Selain itu, kebudayaan Betawi sebagai kebudayaan asli masyarakat Betawi yang tumbuh dan berkembang sejak zaman pra kemerdekaan perlu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara sistematis dan komprehensif di tengah perkembangan Jakarta sebagai kota global. Pemerintah pun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sebagai dasar hukum yang kokoh yang sebelumnya kurang memadai. Berdasarkan dinamika di daerah maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi perlu dilakukan penyempurnaan. Berbagai penyempurnaan pengaturan antara lain:
Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) GBHN, 1999-2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Tentang BUMN Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 dan N0. 416/KMK.06/2001/ Jakarta Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : KEP/18/IV/2004 dan Keputusan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) No. SKEB/06/IV/2004, Jakarta Peraturan Menteri Perhubungaan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Xxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Njatrijani Rinitami. (2017), Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Xxxx Xxxxxxx (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2 Xxxxx, Xxxxx. 2017. Pelayanan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau. JOM FISIP Vol. 4, No. 1, Februari 2017 Xxxx, Xxxxx. 2017. Xxxx Xxxxxxx dan Sri Walny Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1 (2). Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Neolaka. 2020. Analysis Of The Effect Of Quality Of Work Life And Organizational Culture On Employee Engagement At PT Jasa Raharja (Company) East Nusa Tenggara Branch, International Journal of Economics, Business and Management Research Vol. 4 No. 2. Xxxxxxx, X.X. 1959. Merenungkan Hubungan antara Individu dan Negaea berhubung dengan Kedudukan (posisi) Hukum Privat pada waktu sekarang, Majalah Padjadjaran, FH UNPAD Pertiwi, Pradita Winda. 2013. Pelaksanaan Pemberian Santunan Pt. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Simanjuntak, Xxxxxxx Xxxxxxxx. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Dalam Kecelakaan (Studi Pada Pt. Moria Xxxxx Xxxx), Jurnal Fakultas Huk...
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Keagenan Kapal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Kitab Undang- Undang Hukum Dagang Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pengertian Weightnote, xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, diakses pada 26 Oct 2018 Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Perjanjian Kerjasama, 2018 Tanggung Jawab Hukum, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/0000/00/xxxxxxxx- Upaya PT. Perkebunan Nusantara VIII dalam Ekspor Teh Hitam ke Malaysia, xxxxx://xxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/000000-XX-xxxx.xxx, diakses pada 26 Oct 2018 100 Istilah dalam Ekspor Impor yang Wajib diketahui, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/000-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx, diakses pada 26 Oct 2018 Analisis Risiko Kegiatan Bongkar Muat Sebagai Komponen Dwelling Time di Pelabuhan, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/000000000_xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxx_x
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Kode Xxxx Xxxxxxx
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3.
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
Peraturan Perundang-Undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.