RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan DANAREKSA SERUNI PASAR UANG II dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang- undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari BNI-AM KEMILAU PASAR UANG diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya BNI-AM KEMILAU PASAR UANG. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan BNI-AM KEMILAU PASAR UANG dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang- undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan BNI-AM DANA DOMPET DHUAFA dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan DANAREKSA MELATI PREMIUM DOLLAR dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR. Perubahan peraturan Perundang- undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI- AM TEAKWOOD diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BNI-AM TEAKWOOD dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Mekanisme serta kinerja yang diharapkan dari BNI-AM MAKARA INVESTASIdiperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya BNI-AM MAKARA INVESTASI. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan BNI-AM MAKARA INVESTASIdapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Risk of regulatory changes
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN. Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET BOND FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET BOND FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal. Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.