PROSPEKTUS REKSA DANA MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

Tanggal Efektif: 14 Februari 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Maret 2018

REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH (selanjutnya disebut "MINNA PADI ‌

INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH bertujuan untuk mendapatkan tingkat penghasilan yang terus menerus dalam jangka menengah dan panjang dengan cara melakukan investasi portofolio secara aktif pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta dapat berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio efek sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAW ARAN UMUM

PT Minna Padi Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN

PT Minna Padi Aset Manajemen Equity Tower, Xxxxxx 00, Xxxxx 00 B Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 00000

Tel : (00-00) 0000 0000

Fax : (00-00) 0000 0000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri Lantai 22 Xx. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. 00 – 00

Xxxxxxx 00000

Tel : (00-00) 0000000, 00000000,

00000000

Fax : (00-00) 0000000

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret tahun 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

XXXXXXXXXX XXXXXX-XXXXXX XX. 00 XXXXX 0000 XXXXXXX OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Minna Padi Aset Manajemen merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Minna Padi Aset Manajemen.

PT Minna Padi Aset Manajemen ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Xxxxxxx masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Minna Padi Aset Manajemen terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

		halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI,
	MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN
	PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM
	PORTOFOLIO MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH	24
BAB VII	PERPAJAKAN	26
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	28
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	31
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	40
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	46
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	50
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT	51
	PENYERTAAN
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	54
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR
	BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	55

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Xxxxx Xxxx berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN ATAU DPS PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN

Dewan Pengawas Syariah PT Minna Padi Aset Manajemen atau DPS PT Minna Padi Aset Manajemen adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;

g. Efek derivatif; dan/atau

h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Xxxx Xxxxxxx, dana kelolaan Reksa Xxxx Xxxxxxx hanya dapat diinvestasikan pada:

(i) Saham Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

(ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

(iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;

(iv) Saham Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

(v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

(vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

(vii) surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

(viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau

(ix) Instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam mata uang Rupiah.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 Xxxxxxx 00 Xxxx 0000 Xxxxxxx Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April tahun dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2”) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Xxxxxxx 00 Xxxxxxx 0000 xxxxxxx Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan

(g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

Laporan Bulanan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Minna Padi Aset Manajemen.

1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Xxxxxx Xxxxhitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (”Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.29. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.30. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

1.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.35. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.36. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.37. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Xxxx Xxxxxxx beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

1.43. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.44. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK Xx. 00/XXXX.00/0000 xxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0000 xxxxxxx Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.45. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit

Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.46. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir

5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Minna Padi Aset Manajemen.

1.47. REKSA DANA

Xxxxx Xxxx adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang- undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. [ ] tanggal [ ] 2017, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Jakarta.

1.49. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau pelunasan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.51. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.52. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Xxxxx yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

2.1. PENDIRIAN MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH Nomor 101 tanggal 31 Januari 2018,

dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH”), antara PT Minna Padi Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM XXXXXXX memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No.S-176/PM.21/2018 tanggal 14 Februari 2018

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM XXXXXXX telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Xxxxxxx Xxxxxxx Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 25 Januari 2018.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai wakilin berhak memperoleh imbalan/ujrah dari muwakkil yakni Pemegang Unit Penyertaan yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Minna Padi Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA REKSA XXXX

PT Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Xxxxxxx

Xxxxx pada tahun 1950 dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang tahun 1976. Pernah bekerja di Departemen Kehakiman tahun 1977 sampai dengan 1978, tahun 1978 sampai 2006 bekerja di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam – LK) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Usaha Pertambangan dan Agribisnis Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.

Beliau juga menjabat sebagai Komite Audit PT Malindo Feedmill Tbk tahun 2006 sampai sekarang, sebagai Komisaris PT Herfinta Farm & Plantation tahun 2011 sampai sekarang, sebagai Komite Audit PT Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Tbk sejak September 2013 sampai sekarang, sebagai Komisaris PT Hokindo Mediatama sejak Juni 2015 sampai sekarang, dan sebagai anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). Sejak tahun 2007 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Minna Padi Aset Manajemen.

Anggota : Xxxxxxx

Lahir pada tahun 1970 di Jakarta, menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar

S.E. di Fakultas Akuntansi Universitas Gunadarma dan gelar S. Kom di Fakultas Manajemen Informatika Universitas Gunadarma pada tahun 1995.

Memulai karir di pasar modal pada tahun 0000, Xxxxxx xxxxxx bergabung dengan Mitra BNI Sekuritas dan PT Millenium Danatama Indonesia. Sejak tahun 2011 Beliau telah bergabung dengan PT Minna Padi Aset Manajemen dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama.

b. Tim Pengelola Investasi

Xxx Xxngelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx pada tahun 1968 dan menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana di Universitas Padjajaran Bandung. Sebelum bergabung dengan PT Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, perjalanan karir Beliau dimulai tahun 1992 di PT MeesPierson Finas sebagai Assistant Manager,

Pada tahun 1996, Beliau bergabung dengan PT Mashill Jaya Securities sebagai Manager Investasi, Selanjutnya, pada tahun 1996 di PT ABN AMRO sebagai Assistant Vice President - Senior Portfolio Manager, tahun 2004 di PT PENAKOMINDO sebagai Direktur, tahun 2005 di PT Lautandhana Investment sebagai Direktur, tahun 2007 di PT NatPac Asset Management sebagai Direktur, tahun 2008 di PT WanaArtha sebagai Vice President, dan tahun 2010 di PT AmCapital Indonesia sebagai Head of Investment, Management Division. Beliau bergabung di PT Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx sebagai Manager Investasi pada tahun 2011, dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-08/PM-PI/1995 tanggal 24 Januari 1995. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut telah diperpanjang sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 503/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

Anggota : Fadli

Lahir di Bandar Lampung tahun 1982 dan menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara tahun 2004.

Memulai karir di PT Net Sekuritas pada tahun 2005 sebagai IT hingga tahun 2011. Pada tahun 2011, Beliau menjabat sebagai analis di PT Net Assets Management dan selanjutnya sebagai Manager Investasi di PT Net Assets Management pada tahun 2013 sampai 2016. Sejak 29 Februari 2016 Beliau bergabung dengan PT Minna Padi Aset manajemen sebagai Manajer Investasi, dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-40/PM.21/WMI/2013 tanggal 22 April 2013. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut telah diperpanjang sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-810/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Minna Padi Aset Manajemen.

Dewan Pengawas Syariah MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-040/DSN-MUI/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 009/SK- DIR/MPAM/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dan Xx. 000/XX-XXX/XXXX/X/0000 xxxxxxx 00 Xxxxxxx 0000 xxxxxxx Penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Minna Padi Aset Manajemen, dengan susunan sebagai berikut:

H. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, LC, X.Xx (Ketua)

Beliau memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 30/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx (Anggota)

Beliau memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 07/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi

dan memastikan bahwa kegiatan investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Reksa Dana Syariah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terdiri dari 2 (dua) orang yang telah ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana termaktub dalam Surat No. FTS.IFI/CMS.6437/2016 dan FTS.IFI/CMS.6438/2016 tertanggal 17- 10-2016 (tujuh belas Oktober dua ribu enam belas), yaitu Xxx Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Minna Padi Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 16 tanggal

11 November 2004, dibuat di hadapan Marina Soewana SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-05421 HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Maret 2005 dan telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2211/BH.09.03/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 8 November 2005, Tambahan Nomor 11725.

Anggaran Dasar PT Minna Padi Aset Manajemen telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 137 tanggal 21 Mei 2008, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Tigris, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU- 58872.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0079908.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxx 0000, Xxxxxxxx No. 8564.

Anggaran Dasar PT Minna Padi Aset Manajemen terakhir diubah dengan akta Nomor 125 tanggal 22 Februari 2016, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Tigris, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 25 Februari 2016 Nomor AHU-AH.01.00-0000000.

PT Minna Padi Aset Manajemen telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP- 08/PM/MI/2005 tanggal 20 Juli 2005.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Minna Padi Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Xxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxxxx XX

Komisaris : Eveline Listijosuputro

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Minna Padi Aset Manajemen (‘‘Minna Padi‘‘) sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang telah memiliki lisensi pasar modal. Para profesional tersebut telah berpengalaman mengelola dana lebih dari 17 tahun baik dalam bentuk Discretionary Account maupun Reksa Dana

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Minna Padi Investama Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai Bank Mandiri telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar Rp. 431 trilliun (per tanggal 30 Juni 2017) yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,

b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (dual listing),

c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,

d. Sebagai direct participant dari Euroclear,

e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,

f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.

g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco

Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen Pos, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar:

a. xxxxxxx00% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas; dan

b. minimum0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

i. Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau

ii. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau

iii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau

iv. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b meliputi:

i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;

ii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;

iii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

iv. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;

v. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;

vi. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan/atau

vii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Xxxx Xxxxxxx, dana kelolaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Manajer Xxxxxxxxx akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Xxxxxxx di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya yang menjadi beban MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

(a). Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

(b). Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH:

(i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

(ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indo lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;

b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

(v) memiliki efek Syariah derivatif:

1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada setiap saat; dan

2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada setiap saat;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada setiap saat

(vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

(x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

(xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Xxxxxxx Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(xii) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;

(xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);

(xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;

(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;

(xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

(xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan

(xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:

a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;

b. Manajer Investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan xxxxx membeli kembali dan pembelian Efek Xxxxxxx dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan investasinya, MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri. Sesuai dengan kebijakan investasinya, MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

1. Bilamana dalam portofolio MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka :

1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:

a. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH; dan/atau

b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir 1) di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 2) di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.

2. Dalam hal karena tindakan Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli maka OJK dapat :

1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH baru;

2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan - kekayaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH selain dalam rangka :

a. Pembersihan kekayaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau

b. Membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH;

3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung- renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan atau

4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau

5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik mengenai larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 1), butir 2), dan butir 3) di xxxx, xxxxx 0 (xxx) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.

3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 butir 4) dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.

5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 0 xx xxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx untuk :

(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau

(ii) memerintahkan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai. Pembayaran pembagian hasil investasi akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk tidak membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);

2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :

1) harga perdagangan sebelumnya;

2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau

3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) kecenderungan harga Efek tersebut;

3) tingkat bagi hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) tingkat bagi hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian

Perlakuan PPh

DASAR HUKUM

a. Pembagian Uang Tunai (dividen)

PPh Tarif Umum

Pasal 4 (1) huruf g UU PPh

b. Bunga Obligasi

PPh Final*

Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP Xx. 000 Xxxxx 0000

x. Xxxxxxx Xxxx / Xxxxxxxx Obligasi

PPh Final*

Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013

d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PPh Final

Pasal 4 (2) huruf a UU XXx, Xxxxx 0 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001

e. Capital Gain Saham di Bursa

PPh Final

Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP

Nomor 14 Tahun 1997

f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya

PPh Tarif Umum

Pasal 4 (1) UU PPh.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP Xx. 000 Xxxxx 0000”) xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (XXx) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

(i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

(ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Syariah bersifat ekuitas, Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan instrumen pasar uang Syariah meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, pemantauan yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat. Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi dengan baik. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut karena telah ditangani oleh Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa dana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek seperti Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk dan instrumen pasar uang Syariah di Indonesia secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Transparansi Informasi

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Xxxxx Xxxx memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses

pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Xxxxx Xxxx XXX, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (redemption rush) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;

d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH mendapat pernyataan yang Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;

f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;

g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;

h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH;

i. Biaya asuransi (jika ada);

j. biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan

k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan prospektus Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH;

d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);

e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada);

c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain, bila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan

d. Pajak - pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA

BESAR

BIAYA

KETERANGAN

Dibebankan kepada MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH :

a. Imbalan Jasa

Manajer Investasi

Maks. 3,5%

Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM

XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan

b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,12%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM XXXXXXX xxxxxxxxxxx 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maks. 0,75%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Maks. 0,75%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada

Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, setiap Pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan

(ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Xxx Xxxxxxx MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Xxxxxxx 00 (xxxx xxxxx) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

6. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

b. diperintahkan oleh Xxxxxxxx Xxxx Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. total Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut- turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

Dalam hal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;

ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya

dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan

b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan

dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.5. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.6. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka :

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH;

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sebagaiman dimaksud pada angka 11.7 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 huruf b

wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang disertai dengan :

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,

b. laporan keuangan pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

c. akta pembubaran MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.8. Dalam hal MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 00.0 xx xxxx, xxxx xxxxx pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

BAB XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopy Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotocopy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem

elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Pemegang Unit Penyertaan Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Xxxxxxx Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada)

dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 00.0 Xxxxxxxxxx xxx, xxxx Xxxxxxxx Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Rekening Atas Nama : MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

Nomor Rekening : 0700007811123

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH secara lengkap.

13.8. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan

diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau

(ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau

(iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Xxxxxxx Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau

b. Hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Xxxx Xxxx Ditunjuk Xxxx Xxxxxxx Investasi (APERD)

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Xxxx Xxxx Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Xxxx Xxxx Ditunjuk Xxxx Xxxxxxx Investasi (APERD)

b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Xxxx Xxxx Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka

17.2. di bawah.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;

b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana xxxxxxxx xxxxxxxxx 0 (xxxx) xxxxx Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;

c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 00 (xxxx xxxxx) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing- masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan

i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Minna Padi Aset Manajemen Equity Tower, Xxxxxx 00, Xxxxx 00 B Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00 Xxxxxxx 00000

Telp: (00-00) 0000 0000

Fax : (00-00) 0000 0000

Bank Kustodian

Plaza Mandiri, Lantai 22

Xx. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. 00 - 00 Xxxxxxx 00000

Telepon (00-00) 00000000 / 5245170 / 52913567

Faksimili (00-00) 0000000/ 5275858

Email : Xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx

REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2018
Portofolio efek	4,15,16
Efek ekuitas syariah (biaya perolehan sebesar
Rp 161.543.334.439 pada tahun 2018)		150.328.528.600
Instrumen pasar uang syariah		3.000.000.000
Bank	5,15,16	1.233.401.264
Piutang bagi hasil	6,15,16	1.627.397
Piutang lain-lain	15,16	6.050.000
TOTAL ASET		154.569.607.261
LIABILITAS
Utang pajak	7a	13.568.717
Beban akrual	8,14,15,00	000.000.000
Utang lain-lain	15,00	000.000.000
TOTAL LIABILITAS		792.897.837
TOTAL ASET NETO YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN		153.776.709.424

TOTAL UNIT PENYERTAAN

YANG BEREDAR 9 117.077.306,85

NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 1.313,463

REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Periode sejak Xxxxxxx 0 Xxxxx 0000 (Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

Dengan Tanggal Efektif 14 Februari 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018
PENDAPATAN INVESTASI	10	423.741.088
BEBAN INVESTASI
Pengelolaan investasi	11	2.554.259.914
Kustodian	00	00.000.000
Pajak final	7b	77.348.218
Lain-lain	13	632.083.693
TOTAL BEBAN		3.351.266.451
BEBAN XXXXXXXXX - XXXX		(2.927.525.363 )
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI	7b
Kerugian neto investasi yang belum direalisasi		(00.000.000.000 )
Keuntungan neto investasi yang telah direalisasi		5.262.656.239
Kerugian Xxxxxxxxx - Xxxx		(5.952.149.600 )
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI
SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(8.879.674.963 )
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(8.897.250 )
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI
SETELAH PAJAK		(8.888.572.213 )
PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN		-
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		(8.888.572.213 )

REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk Periode sejak Xxxxxxx 0 Xxxxx 0000 (Xxxxxxx Xxxxxxxxx) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

Dengan Tanggal Efektif 14 Februari 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2018

PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI

Beban investasi - neto	(2.927.525.363)
Keuntungan neto investasi yang telah direalisasi	5.262.656.239
Kerugian neto investasi yang belum direalisasi	(00.000.000.000)
Beban pajak penghasilan	(8.897.250)
Penurunan Aset Neto yang dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Aktivitas Operasi	(8.888.572.213)
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Penjualan unit penyertaan	281.243.059.014
Pembelian kembali unit penyertaan	(118.577.777.377)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	162.665.281.637
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	153.776.709.424

ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL PERIODE -

ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR PERIODE 153.776.709.424

REKSA DANA SYARIAH MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode sejak Xxxxxxx 0 Xxxxx 0000 (Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

Dengan Tanggal Efektif 14 Februari 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Pembelian portofolio efek ekuitas syariah	(228.445.537.700)
Penjualan portofolio efek ekuitas syariah	00.000.000.000
Pembelian portofolio instrumen pasar uang	(3.000.000.000)
Penerimaan dari pendapatan dividen Penerimaan dari pendapatan bagi hasil:	37.000.000
Instrumen pasar uang syariah	385.113.691
Pembayaran beban investasi	(2.567.765.864)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.550.000)
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	(161.431.880.373)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penjualan unit penyertaan	281.243.059.014
Pembelian kembali unit penyertaan	(118.577.777.377)
KAS NETO DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	162.665.281.637
KENAIKAN NETO BANK	1.233.401.264
BANK AWAL PERIODE	-
BANK AKHIR PERIODE	1.233.401.264

REKSA DANA MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Untuk Periode sejak Xxxxxxx 0 Xxxxx 0000 (Xxxxxxx Xxxxxxxxx) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

Dengan Tanggal Efektif 14 Februari 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2018

SUMBER DANA ZAKAT

Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah -

Zakat dari pihak luar Reksa Xxxx Xxxxxxx -

Total Sumber Dana Zakat -

PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS

PENGELOLA ZAKAT -

KENAIKAN (PEXXXXXXX) NETO XXXX XXXXX -

DANA ZAKAT AWAL PERIODE -

XXXX XXXXX AKHIR PERIODE -

REKSA DANA MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk Periode sejak Xxxxxxx 0 Xxxxx 0000 (Xxxxxxx Xxxxxxxxx) Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018

Dengan Tanggal Efektif 14 Februari 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2018

SUMBER DANA KEBAJIKAN

Infak dan zakat dari dalam Reksa Dana Syariah -

Sedekah -

Hasil pengelolaan wakaf -

Pengembalian dana kebajikan produkti -

Denda -

Pendapatan non-halal -

Total Sumber Dana Kebajikan -

PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan produktif -

Sumbangan -

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum -

Total Penggunaan Dana Kebajikan

TOTAL KENAIKAN (PENURUNAN)

XXXX XXXXXXKAN -

SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN -

SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN -

Document Metadata

Table of Contents

PROSPEKTUS REKSA DANA MINNA PADI INDRAPRASTHA SAHAM SYARIAH

Document Metadata